Seminar Eksklusif: Rezim Baru Persyaratan Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia

Seminar Eksklusif: Rezim Baru Persyaratan Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia

Waktu:
Rabu, 1 Februari 2017

Waktu kegiatan:
08.30 sampai 13.00

Tempat:
Ruangan Sumba A & Sumba B, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan, PO Box 1329
Jakarta 10710, Indonesia

Investasi:
GRATIS!

Pendaftaran sudah ditutup

Latar belakang:
Sejak dikeluarkannya laporan final OECD/G20 BEPS Action Plan pada tahun 2015, yang termasuk salah satunya Rencana aksi ke – 13 mengenai “Transfer Pricing Documentation and Country by Country (CbC) Reporting”, berbagai negara telah bereaksi dengan mengeluarkan peraturan yang mengadopsi rekomendasi dalam Action 13. Rencana aksi ini yang salah satunya berisi mengenai format Laporan per negara (CbC reporting) merupakan salah satu standar minimum dalam BEPS Action Plan yang telah disepakati oleh negara anggota G20/OECD dan wajib diimplementasikan secara konsisten oleh anggotanya. Dalam standar ini, grup perusahaan multinasional (MNE) yang memenuhi ambang batas peredaran konsolidasi tertentu diharuskan untuk membuat laporan pernegara, terdiri dari informasi mengenai alokasi penghasilan secara global, pajak yang dibayar, dan indikator lainnya dari setiap entitas perusahaan multinasional yang berada pada jurisdiksi yang berbeda.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan standar tersebut, pada tanggal 30 Desember 2016 Menteri Keuangan Republik Indonesia merilis PMK-213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. PMK 213/PMK.03/2016 mengatur 3 (tiga) jenis dokumentasi yang harus diselenngarakan oleh Wajib Pajak, yaitu: dokumen induk (master file documentation), dokumen lokal (local file documentation), dan laporan per negara (country-by- country reporting). PMK-213/PMK.03/2016 ini merupakan kerangka hukum yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pembuatan dokumentasi transfer pricing sebagaimana telah di delegasikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor PP 74 tahun 2011 pasal 10 ayat (2).

Seminar eksklusif ini akan membahas dan menjelaskan secara komprehensif mengenai rezim baru dalam dokumentasi transfer pricing di Indonesia.

Topik yang dibahas:

  • Kaitan antara BEPS Rencana Aksi 13 dengan PMK 213/PMK.03/2016;
  • Jenis-jenis dokumen penentuan harga transfer sesuai dengan PMK 213/PMK.03/2016;
  • Ambang batas/threshold pendapatan dan/atau nilai transaksi yang diwajibkan membuat dokumentasi penentuan harga transfer;
  • Ex-ante approach dan contemporaneous documentation dalam analisis penentuan harga transfer: arm’s length behavior;
  • Administrasi dan pelaporan di dalam SPT Tahunan PPh Badan;
  • Persiapan dan penerapan PMK 213/PMK.03/2016: critical point dan isu-isu di dalamnya.

Acara Akan Datang

Nantikan acara kami selanjutnya

Acara Sebelumnya

Grand Seminar : Menyambut Perubahan Lanskap Pajak Indonesia dan Internasional
6 Februari 2018

Seminar Eksklusif: OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 dan Dampaknya terhadap Indonesia
3 Agustus 2017

Seminar Eksklusif: Rezim Baru Persyaratan Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia
1 Februari 2017

Cari Acara

Formulir Pertanyaan

[]
1 Step 1
Namayour full name
Teleponyour full name
Pertanyaanmore details
0 / 300
Previous
Next

Perbandingan Kapabilitas Partisipan Kami

Testimoni

Waktu:
Rabu, 1 Februari 2017

Waktu kegiatan:
08.30 sampai 13.00

Tempat:
Ruangan Sumba A & Sumba B, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan, PO Box 1329
Jakarta 10710, Indonesia

Pendaftaran sudah ditutup

Latar belakang:
Sejak dikeluarkannya laporan final OECD/G20 BEPS Action Plan pada tahun 2015, yang termasuk salah satunya Rencana aksi ke – 13 mengenai “Transfer Pricing Documentation and Country by Country (CbC) Reporting”, berbagai negara telah bereaksi dengan mengeluarkan peraturan yang mengadopsi rekomendasi dalam Action 13. Rencana aksi ini yang salah satunya berisi mengenai format Laporan per negara (CbC reporting) merupakan salah satu standar minimum dalam BEPS Action Plan yang telah disepakati oleh negara anggota G20/OECD dan wajib diimplementasikan secara konsisten oleh anggotanya. Dalam standar ini, grup perusahaan multinasional (MNE) yang memenuhi ambang batas peredaran konsolidasi tertentu diharuskan untuk membuat laporan pernegara, terdiri dari informasi mengenai alokasi penghasilan secara global, pajak yang dibayar, dan indikator lainnya dari setiap entitas perusahaan multinasional yang berada pada jurisdiksi yang berbeda.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan standar tersebut, pada tanggal 30 Desember 2016 Menteri Keuangan Republik Indonesia merilis PMK-213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. PMK 213/PMK.03/2016 mengatur 3 (tiga) jenis dokumentasi yang harus diselenngarakan oleh Wajib Pajak, yaitu: dokumen induk (master file documentation), dokumen lokal (local file documentation), dan laporan per negara (country-by- country reporting). PMK-213/PMK.03/2016 ini merupakan kerangka hukum yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pembuatan dokumentasi transfer pricing sebagaimana telah di delegasikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor PP 74 tahun 2011 pasal 10 ayat (2).

Seminar eksklusif ini akan membahas dan menjelaskan secara komprehensif mengenai rezim baru dalam dokumentasi transfer pricing di Indonesia.

Topik yang dibahas:

  • Kaitan antara BEPS Rencana Aksi 13 dengan PMK 213/PMK.03/2016;
  • Jenis-jenis dokumen penentuan harga transfer sesuai dengan PMK 213/PMK.03/2016;
  • Ambang batas/threshold pendapatan dan/atau nilai transaksi yang diwajibkan membuat dokumentasi penentuan harga transfer;
  • Ex-ante approach dan contemporaneous documentation dalam analisis penentuan harga transfer: arm’s length behavior;
  • Administrasi dan pelaporan di dalam SPT Tahunan PPh Badan;
  • Persiapan dan penerapan PMK 213/PMK.03/2016: critical point dan isu-isu di dalamnya.

Cari Acara

Formulir Pertanyaan

[]
1 Step 1
Namayour full name
Teleponyour full name
Pertanyaanmore details
0 / 300
Previous
Next

Perbandingan Kapabilitas Partisipan Kami

Testimoni

Kami akan mengirimkan semua informasi tentang pajak, silakan berlangganan.