Kajian Persiapan Penyatuan Atap Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan Kepada Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023 merupakan landmark penting dimulainya babak baru penanganan perkara pajak melalui pengadilan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan peralihan seluruh pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung yang dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.

Buku ini berupaya mengidentifikasi potensi tantangan dan hambatan yang timbul serta mengusulkan berbagai rekomendasi integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Selain soal kedudukannya yang berada di bawah Kementerian Keuangan, terdapat beberapa aspek yang membuat Pengadilan Pajak berbeda dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Beberapa aspek tersebut di antaranya, yaitu terkait susunan pimpinan pengadilan, personel dalam struktur kelembagaan, hingga hukum acara pemeriksaan perkara.

Untuk membantu menjawab berbagai persoalan yang perlu ditanggulangi menuju penyatuan atap Pengadilan Pajak, tim penulis melakukan tinjauan terhadap kerangka hukum Pengadilan Pajak, tinjauan terhadap kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia, serta kajian komparatif pengadilan pajak di berbagai negara. Pada bagian akhir, buku ini menawarkan rekomendasi-rekomendasi yang berfokus pada berbagai penyesuaian terhadap aspek regulasi, organisasi, administrasi kepegawaian, dan penganggaran.