Aturan Baru Bea Materai dan Kluster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja

Aturan Baru Bea Materai dan Kluster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja

Newsletter - New Regulation on Stamp Duty and Tax Cluster Changes in Job Creation Law

DDTC Newsletter Vol.04 | No.09

6 November 2020

Jumlah diunduh 1881

Baru-baru ini pemerintah merilis beberapa undang-undang baru, di antaranya undang-undang mengenai bea materai dan undang-undang cipta kerja yang memuat kluster perpajakan (UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU PDRD). Pemerintah juga merilis undang-undang terkait pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019 serta pengesahan APBN 2021. Semua UU tersebut diulas dalam edisi ini. Tak hanya itu, dalam edisi ini diulas pula mengenai perubahan peraturan lainnya, yang meliputi PPnBM atas yacht, jenis dan tarif bea keluar untuk ekspor kayu, dan tarif bea masuk berdasarkan kesepakatan internasional. Terdapat pula ketentuan baru terkait penetapan masa reses sidang Pengadilan Pajak dan susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk penyelesaian Sengketa Pajak.


Daftar Isi

  • Aturan Baru Terkait Bea Materai
  • Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja
  • Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019
  • APBN Tahun Anggaran 2021
  • Yacht untuk Usaha Pariwisata Dikecualikan dari Pengenaan PPnBM
  • Jenis dan Tarif Bea Keluar untuk Barang Ekspor Berupa Kayu
  • Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan AANZFTA, AKFTA, AIFTA, dan ACFTA
  • Penetapan Masa Reses Sidang Pengadilan Pajak
  • Susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk Penyelesaian Sengketa Pajak

Formulir Pertanyaan

[]
1 Step 1
Namayour full name
Pertanyaanmore details
0 / 300
Previous
Next
Newsletter - New Regulation on Stamp Duty and Tax Cluster Changes in Job Creation Law

DDTC Newsletter Vol.04 | No.09

6 November 2020

Jumlah diunduh 1881

Baru-baru ini pemerintah merilis beberapa undang-undang baru, di antaranya undang-undang mengenai bea materai dan undang-undang cipta kerja yang memuat kluster perpajakan (UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU PDRD). Pemerintah juga merilis undang-undang terkait pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019 serta pengesahan APBN 2021. Semua UU tersebut diulas dalam edisi ini. Tak hanya itu, dalam edisi ini diulas pula mengenai perubahan peraturan lainnya, yang meliputi PPnBM atas yacht, jenis dan tarif bea keluar untuk ekspor kayu, dan tarif bea masuk berdasarkan kesepakatan internasional. Terdapat pula ketentuan baru terkait penetapan masa reses sidang Pengadilan Pajak dan susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk penyelesaian Sengketa Pajak.


Daftar Isi

  • Aturan Baru Terkait Bea Materai
  • Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja
  • Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019
  • APBN Tahun Anggaran 2021
  • Yacht untuk Usaha Pariwisata Dikecualikan dari Pengenaan PPnBM
  • Jenis dan Tarif Bea Keluar untuk Barang Ekspor Berupa Kayu
  • Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan AANZFTA, AKFTA, AIFTA, dan ACFTA
  • Penetapan Masa Reses Sidang Pengadilan Pajak
  • Susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk Penyelesaian Sengketa Pajak

Formulir Pertanyaan

[]
1 Step 1
Namayour full name
Pertanyaanmore details
0 / 300
Previous
Next

Kami akan mengirimkan semua informasi tentang pajak, silakan berlangganan.