Pemerintah Rilis Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan dan Kebijakan Insentif untuk Koperasi dan UMKM

Pemerintah Rilis Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan dan Kebijakan Insentif untuk Koperasi dan UMKM

Newsletter - Government Releases Derivative Regulations on the Taxation Cluster of Job Creation Law and Incentive Policies for Cooperatives and MSMEs

DDTC Newsletter Vol.05 | No.03

26 Februari 2021

Jumlah diunduh 1201

Baru-baru ini pemerintah merilis berbagai peraturan perpajakan baru. Mulai dari aturan turunan UU Cipta Kerja kluster kemudahan berusaha bidang perpajakan serta kebijakan insentif untuk mendorong perkembangan koperasi dan UMKM. Pemerintah juga merilis aturan teknis terkait ketentuan PKP yang wajib membuat bukti potong/pungut PPh dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

Tak hanya itu, dalam edisi ini juga diulas peraturan lainnya, meliputi perlakuan pajak atas transaksi lembaga pengelola investasi dan/atau entitas yang dimilikinya, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, pedoman penyesuaian proses persidangan dan pelayanan administratif lainnya di pengadilan pajak, dan peraturan baru lainnya.


Daftar Isi

Formulir Pertanyaan

[]
1 Step 1
Namayour full name
Pertanyaanmore details
0 / 300
Previous
Next
Newsletter - Government Releases Derivative Regulations on the Taxation Cluster of Job Creation Law and Incentive Policies for Cooperatives and MSMEs

DDTC Newsletter Vol.05 | No.03

26 Februari 2021

Jumlah diunduh 1201

Baru-baru ini pemerintah merilis berbagai peraturan perpajakan baru. Mulai dari aturan turunan UU Cipta Kerja kluster kemudahan berusaha bidang perpajakan serta kebijakan insentif untuk mendorong perkembangan koperasi dan UMKM. Pemerintah juga merilis aturan teknis terkait ketentuan PKP yang wajib membuat bukti potong/pungut PPh dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

Tak hanya itu, dalam edisi ini juga diulas peraturan lainnya, meliputi perlakuan pajak atas transaksi lembaga pengelola investasi dan/atau entitas yang dimilikinya, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, pedoman penyesuaian proses persidangan dan pelayanan administratif lainnya di pengadilan pajak, dan peraturan baru lainnya.


Daftar Isi

Formulir Pertanyaan

[]
1 Step 1
Namayour full name
Pertanyaanmore details
0 / 300
Previous
Next

Kami akan mengirimkan semua informasi tentang pajak, silakan berlangganan.