Tax Relaxation of Luxurious Housing, Control of Local Tax, and Restructuring of Tax Authority

Tax Relaxation of Luxurious Housing, Control of Local Tax, and Restructuring of Tax Authority

Newsletter - Tax Relaxation of Luxurious Housing, Control of Local Tax, and Restructuring of Tax Authority

DDTC Newsletter Vol.01 | No.09

27 Juni 2019

Jumlah diunduh 982

Newsletter edisi ini mengulas lima jenis ketentuan perpajakan baru di Indonesia. Secara umum, terdapat dua ketentuan baru yang mengulas relaksasi pemajakan atas properti mewah di Indonesia, yakni melalui kenaikan batas harga jual dan harga transfer serta penurunan tarif PPh Pasal 22. Dari sisi perpajakan daerah, terdapat peraturan baru terkait mekanisme pengawasan aspek pemungutan/pemotongan pajak dari belanja negara yang bersumber dari APBD. Selain itu, terdapat pula aturan terkait reformasi internal dari DJP, yakni melalui pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan yang dalam rencananya akan mulai bekerja sejak Juli 2019. Terakhir, berkenaan dengan bea dan cukai, terdapat ketentuan baru terkait perubahan layer sanksi atas kurang bayar bea masuk dan bea keluar.


Daftar Isi

  • Kenaikan Batas Harga Hunian yang Dikenakan PPnBM 20%
  • Penurunan Tarif PPh Pasal 22 untuk Properti Mewah
  • Pengawasan Pajak atas Belanja yang Bersumber dari APBD
  • Perubahan Layer Sanksi Kepabeanan
  • Reformasi Internal Otoritas Pajak

Formulir Pertanyaan

[]
1 Step 1
Namayour full name
Pertanyaanmore details
0 / 300
Previous
Next
Newsletter - Tax Relaxation of Luxurious Housing, Control of Local Tax, and Restructuring of Tax Authority

DDTC Newsletter Vol.01 | No.09

27 Juni 2019

Jumlah diunduh 982

Newsletter edisi ini mengulas lima jenis ketentuan perpajakan baru di Indonesia. Secara umum, terdapat dua ketentuan baru yang mengulas relaksasi pemajakan atas properti mewah di Indonesia, yakni melalui kenaikan batas harga jual dan harga transfer serta penurunan tarif PPh Pasal 22. Dari sisi perpajakan daerah, terdapat peraturan baru terkait mekanisme pengawasan aspek pemungutan/pemotongan pajak dari belanja negara yang bersumber dari APBD. Selain itu, terdapat pula aturan terkait reformasi internal dari DJP, yakni melalui pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan yang dalam rencananya akan mulai bekerja sejak Juli 2019. Terakhir, berkenaan dengan bea dan cukai, terdapat ketentuan baru terkait perubahan layer sanksi atas kurang bayar bea masuk dan bea keluar.


Daftar Isi

  • Kenaikan Batas Harga Hunian yang Dikenakan PPnBM 20%
  • Penurunan Tarif PPh Pasal 22 untuk Properti Mewah
  • Pengawasan Pajak atas Belanja yang Bersumber dari APBD
  • Perubahan Layer Sanksi Kepabeanan
  • Reformasi Internal Otoritas Pajak

Formulir Pertanyaan

[]
1 Step 1
Namayour full name
Pertanyaanmore details
0 / 300
Previous
Next

Kami akan mengirimkan semua informasi tentang pajak, silakan berlangganan.