Page 11 - InsideTax Edisi 20th (Ke(tidak)seimbangan Hak dan Kewajiban)

insideheadline

dalam hal: (1) proses penyidikan
Toni Febriyanto dan kriminal yang dilakukan oleh
Dienda Khairani adalah penyidik di luar otoritas perpajakan
Researcher, Tax Research (misalnya penyidik kepolisian), (2)
and Training Services di ketika diperlukan dalam proses
DANNY DARUSSALAM suatu putusan pengadilan, yaitu
Tax Center. atas permintaan dari majelis hakim
(adjudicator), dan (3) dalam kasus-
kasus tertentu (misalnya dalam
TONI fEBRIyANTO DIENDA KhAIRANI hal pengungkapan informasi yang
dimintakan oleh pihak berwenang
negara lain atas dasar perjanjian
1. Pendahuluan Namun, definisi tersebut pertukaran informasi yang telah
Konsep mengenai hak-hak Wajib dirasa terlalu sempit karena hanya disepakati oleh kedua negara).
Pajak (WP) dan perlindungan bagi WP menitikberatkan pada perilaku otoritas
sangat berkaitan erat dengan gagasan pajak yang tidak patut atau menyimpang, 2. Notice (Pemberitahuan)
hak asasi manusia. Jika kita menilik terutama menyangkut kewenangannya WP memiliki hak untuk
sejarah, perkembangan mengenai dalam pengenaan pajak (aspek diberitahukan atas penerbitan
pentingnya perlindungan hak asasi finansial saja). Sedangkan definisi suatu Surat Ketetapan Pajak, suatu
manusia dimulai sejak pasca-Perang perlindungan WP dalam arti yang lebih putusan pengadilan, ataupun
Dunia Kedua. Namun, hak-hak WP luas juga melibatkan beberapa aspek tindakan penagihan terhadap aset-
baru mulai menjadi topik diskusi pada non-finansial dalam hubungan antara aset WP.
3
paruh kedua abad ke-20. Konsep pembayar pajak dan otoritas pajak. 3. Reasonable Audits (Pemeriksaan
hak asasi manusia telah memberikan Sebagai contoh, otoritas pajak harus yang Wajar)
pengaruh yang signifikan dan menjadi dapat menyediakan informasi yang
titik awal lahirnya ide mengenai hak- dibutuhkan atau dimintakan oleh WP WP memiliki hak untuk diaudit pada
hak WP. 1 untuk mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang wajar, di tempat
berkenaan dengan keberlangsungan yang masuk akal, dan dalam batas-
Memang sampai saat ini belum ada hidup dan usahanya, serta berbagai batas yang wajar.
definisi yang diterima secara umum aktivitas lainnya yang menjadi bagian
terkait dengan istilah hak-hak WP. Tapi, dari hak-hak WP. 4. Explanation (Penjelasan)
definisi yang dapat dijadikan landasan WP memiliki hak untuk mendapat
untuk memahami istilah tersebut Elemen Utama Hak-hak Wajib Pajak penjelasan atas dasar apa pajak
terdapat pada konsep mengenai mereka ditetapkan maupun
perlindungan WP (taxpayer protection) Richard K. Gordon telah merangkum penjelasan atas dasar argumen
2
yang digagas oleh A. van Rijn. Rijn apa saja yang menjadi elemen utama sebuah putusan pengadilan oleh
mendefinisikan perlindungan WP hak-hak WP yang bersumber dari majelis hakim.
sebagai sebuah aturan tertulis maupun berbagai Undang-undang Administrasi 5. Counsel (Kuasa Hukum)
4
tidak tertulis yang dimaksudkan untuk Pajak ataupun Undang-undang Dasar.
melindungi WP dari pemungutan Misalnya saja, saat dimulainya proses WP memiliki hak selama berurusan
pajak yang sewenang-wenang atau pemeriksaan pajak, otoritas pajak dengan otoritas pajak dapat diwakili
melanggar hukum dalam pandangan harus menyampaikan penjelasan yang oleh profesional (konsultan atau
pembayar pajak, yang dilakukan oleh komprehensif kepada WP terkait hak- kuasa hukum) yang kompeten.
pihak otoritas pajak. Berikut ini definisi hak mereka miliki. Berikut ini elemen 6. Record (Hak untuk Memperoleh
perlindungan WP dari petikan aslinya: utama hak-hak WP yang sifatnya Notula Pertemuan)
umum dan telah banyak dipraktikkan:
“written or unwritten rules that are WP memiliki hak untuk memperoleh
intended to protect taxpayers against 1. Confidentiality (Kerahasiaan) notula hasil pertemuan dengan
tax levying by tax authorities, which WP memiliki hak agar segala otoritas pajak serta memperoleh
tax levying by tax authorities, which tax informasi keuangan pribadinya hasil seluruh notula putusan
levying could be illegal from the point yang telah diberikan benar-benar pengadilan.
of view of taxpayers.” dijaga dan dijamin kerahasiaannya 7. Discovery (Hak untuk Menelusuri)
oleh pihak otoritas pajak. Namun,
1 Bogumil Brzezinski, “Taxpayer’s Rights: Some kerahasiaan ini dapat saja dihiraukan WP memiliki hak untuk menelusuri
Theoretical Issue,” dalam Protection of Taxpayer’s berbagai informasi dan bukti-bukti
Right European, International and Domestic Tax Law dalam proses penyelesaian kasus di
Perspective, ed. Wtodzimierz Nykiel dan Magorzata Sek
(Warsawa: Wolters Kluwer Polska, 2009), 17. 3 Bogumil Brzezinski, “Taxpayer’s Rights: Some pengadilan.
2 Gagasan mengenai ‘taxpayer protection’ diungkapkan Theoretical Issue,” Op.Cit., 19.
pertama kali oleh A. van Rijn, “A Comparative Study of 4 Richard K. Gordon, “Law of Tax Administration 8. Hearing (Hak untuk Didengarkan)
Taxpayer Protection in Five Member Countries of the and Procedure,” dalam Tax Law Design and Drafting,
European Union,” dalam Taxpayer Protection in the ed. Victor Thuronyi, “Law of Tax Administration and WP memiliki hak untuk didengarkan
European Union, ed. D. Albregtse, H. van Arendonk Procedure,” (IMF: Washington D.C, 1996), 111- pendapatnya sebelum putusan
(London: Kluwer Law International, 1998), 45. 112.
InsideTax | Edisi 20 | Juni 2014 11