Page 55 - InsideTax Edisi 20th (Ke(tidak)seimbangan Hak dan Kewajiban)
P. 55
insidereview
BAGAIMANA CARA BERTRANSAKSI
PENGIRIM DENGAN BITCOIN PENERIMA
Portofolio
elektronik
pada
komputer
anda atau
ponsel pintar Membuat
alamat untuk
setiap transfer
Kunci pribadi
(tanda kriptogra )
Chain block
kriptogra veri kasi
oleh anggota
jaringan (disebut
penambang)
d Undang-undang PPh dan Pasal 1A Dengan demikian aspek perpajakan tertentu untuk setiap transaksi jual, beli,
ayat 1 huruf a Undang-undang PPN. seputar Bitcoin dapat kita jelaskan transfer, withdrawal, maupun deposit
Pasal 4 ayat 1 huruf d Undang- dalam Tabel 1. yang dilakukan. Belum lagi kalau ingin
undang PPh menyatakan bahwa objek mengenakan pajak kekayaan atas
pajak adalah penghasilan, yaitu setiap Kesimpulan Bitcoin yang dimiliki. Tentu semua ini
tambahan kemampuan ekonomis Sepanjang belum ada penegasan bisa dikenakan dengan regulasi baru
yang diterima atau diperoleh Wajib dari Ditjen Pajak tentang pedoman yang terkait.
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia pengenaan pajak atas Bitcoin, Memang saat ini transaksi terkait
maupun dari luar Indonesia, yang dapat maka tabel di atas dapat dijadikan Bitcoin di Indonesia masih kecil.
22
dipakai untuk konsumsi atau untuk panduan perlakuan pajak di Indonesia Dibandingkan dengan pangsa pasar
menambah kekayaan Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan yang sekarang seluruh dunia juga penggunaan Bitcoin
bersangkutan, dengan nama dan dalam berlaku. Namun untuk kepastian di Indonesia masih kecil, yaitu 0,02%
bentuk apapun. Termasuk keuntungan bagi pelaku usaha, perlu diberikan dari pangsa seluruh dunia. Namun
karena penjualan atau karena penegasan perlakuan pajak yang benar kita bisa melihat adanya potensi yang
pengalihan harta. Apabila Wajib Pajak atas transaksi Bitcoin ini. Misalnya besar di masa depan karena tingkat
menjual dengan harga yang lebih tinggi dalam menentukan harga jual, apakah pertumbuhan yang pesat dan sebagai
dari nilai sisa buku atau lebih tinggi menggunakan harga wajar atau sesuai antisipasi perkembangan teknologi dan
dari harga atau nilai perolehan, selisih kurs Bitcoin. Begitu juga dalam bisnis yang sangat cepat. Bukan hanya
harga tersebut merupakan keuntungan. menentukan saat penghasilan, apakah perlu diatur oleh otoritas moneter,
Pasal 1A ayat 1 huruf a Undang- saat Bitcoin diperoleh atau saat ditukar. Bitcoin juga perlu mendapat kepastian
undang PPN menyatakan bahwa yang Bahkan bila dipandang perlu, dapat perlakuan dari otoritas perpajakan
termasuk dalam pengertian penyerahan juga dikenakan pajak atas transaksi di Indonesia. Selain untuk kepastian
Barang Kena Pajak adalah penyerahan yang khas terdapat pada proses bisnis hukum, potensi penerimaan juga dapat
hak atas Barang Kena Pajak karena Bitcoin. Misalnya dapat dikenakan diperoleh. IT
suatu perjanjian, meliputi jual beli, pajak penghasilan atas kegiatan
tukar-menukar, jual beli dengan mining dengan mengenakan tarif PPh
angsuran, atau perjanjian lain yang tertentu untuk setiap Bitcoin yang 22 Dalam sebuah wawancara, CEO Bitcoin Indonesia
mengakibatkan penyerahan hak atas berhasil ditambang. Atau atas kegiatan menyampaikan bahwa transaksi menggunakan Bitcoin
barang. exchange dapat dikenakan tarif PPh di awal Januari 2014 sekitar 10btc/hari (Rp 100 juta).
Awal Februari sekitar 20btc/hari.
InsideTax | Edisi 20 | Juni 2014 55
