Penerapan Reorganisasi Vertikal Instansi DJP

Reorganisasi instansi vertikal DJP tengah dilakukan. Seperangkat aturan pun diterbitkan, di antaranya surat edaran khusus yang menjadi panduan dalam pelaksanaan reorganisasi vertikal DJP. Selain itu, dirilis pula dua surat ketetapan yang memuat perubahan rincian wajib pajak yang dipindah dari atau ke KPP Madya. Dalam dua minggu terakhir, pemerintah juga merilis aturan mengenai perubahan, tugas, syarat, dan jumlah account representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengajuan fasilitas fiskal penanaman modal melalui sistem OSS, dan rekomendasi pemberian insentif pajak daerah pada kendaraan bermotor.

Daftar Isi

• Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Reorganisasi Instansi Vertikan DJP
• Perubahaan Rincian Wajib Pajak yang Terdaftar atau Dipindah dari KPP Madya
• Perubahan Rincian Wajib Pajak yang Dipindah dari KPP Madya
• Perubahan Tugas, Tanggung Jawab, Syarat, dan Jumlah Account Representative pada KPP
• Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengajuan Fasilitas FiskalPenanaman Modal Melalui Sistem OSS
• Penetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar Mei 2021
• Insentif Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor