Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya

Baru-baru ini, Kementerian Keuangan merilis aturan baru untuk menyederhanakan tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya (P3L). Peraturan ini dirilis untuk mendukung program kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan petunjuk pelaksanaan penelitian surat keterangan domisili (SKD) wajib pajak luar negari (WPLN) dan aturan tarif bunga yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode Juni 2021. Semua aturan baru tersebut diulas dalam edisi newsletter pekan ini.

Daftar Isi

• Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
• Tarif Sanksi Bunga dan Imbalan Bunga Juni 2021
• Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Luar Negeri