Page 4 - InsideTax Edisi 16th (Desain Kelembagaan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kemenkeu?)
P. 4
INSIDEGREETINGS
Diterbitkan oleh: Komunitas Pajak yang terhormat,
DANNY DARUSSALAM Tax Center
PT Dimensi Internasional Tax Kami mengucapkan minal
aidin wal faizin, mohon maaf
PEMIMPIN UMUM lahir batin kepada seluruh
Darussalam pembaca. Semoga spirit Idul
Fitri memberikan kita semangat
WAKIL PEMIMPIN UMUM dan kejernihan hati yang baru
Danny Septriadi
untuk bersama-sama membawa
kita kepada dunia perpajakan
PEMIMPIN REDAKSI Indonesia yang lebih baik.
B. Bawono Kristiaji
REDAKSI Pada edisi 16 ini, redaksi
Ganda Christian Tobing Inside Tax melontarkan wacana
Deborah mengenai desain kelembagaan
Toni Febriyanto administrasi perpajakan.
Hiyashinta Klise Mengapa? Di berbagai
negara, persoalan-persoalan pajak yang umum ditemui di berbagai
FOTOGRAFI DAN DESAIN negara, seperti: rendahnya rasio penerimaan pajak, tingginya angka
Ronny Fhyzar penggelapan pajak, buruknya pelayanan, hingga persoalan korupsi
di area administrasi pajak dianggap tidak dapat hanya diselesaikan
REKENING BANK dengan kebijakan yang sifatnya kasuistis dan parsial. Banyak literatur
BCA KCP Ruko Artha Gading empiris maupun teoritis yang menyatakan bahwa kendala penyelesaian
A/C: 8400031020 persoalan pajak justru terletak pada desain atau kerangka kelembagaan
A/N: PT Dimensi Internasional Tax administrasi perpajakan atau penerimaan secara umum. Artikel utama
dari Inside Tax kali ini akan mengupas tren bentuk kelembagaan
ALAMAT REDAKSI administrasi perpajakan yang semi-otonom, keunggulan, kelemahan,
Menara Satu Sentra Kelapa Gading dan juga diskusi mengenai bentuk yang ‘pas’ bagi Indonesia. Walau
Lantai 6 Unit #0601 demikian, wacana mengenai kelembagaan tersebut haruslah didalami
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1 lebih lanjut karena sifatnya yang kompleks dan menyangkut kemauan
Summarecon, Kelapa Gading politik.
Jakarta Utara 14240
Indonesia
www.dannydarussalam.com/insidetax Edisi ini padat karena didukung oleh artikel berbobot lainnya. Andy
Jayani, dalam tulisannya yang berjudul “Quo Vadis Insentif Pajak di
Indonesia” menyoroti kerap berganti-gantinya rezim insentif pajak
di Indonesia dan ketidakberhasilannya dalam menarik foreign direct
Edisi 16 | Juli-Agustus 2013 investment (FDI). Sedangkan Ifdal Kasim, mantan Ketua Komnas
HAM periode 2007 – 2012, memberikan topik fundamental yang
seringkali terlupa dalam kehidupan bernegara, yaitu tentang hak-hak
dasar Wajib Pajak. Topik perlakuan pemajakan atas ‘UMKM’ yang
Desain Kelembagaan
Perluk ah Ditjen Pajak
Terpisah dari Kemenkeu? sedang hangat, juga diangkat oleh Hadining Kusumastuti. Hal ini juga
dilengkapi oleh pembahasan isi regulasi dari meja redaksi mengenai
PP 46/2013 serta ketentuan turunannya, PMK 107/2013.
Selain itu, redaksi juga akan memberikan artikel-artikel menarik
lainnya. Simak saja mengenai kajian metode penemuan hukum yang
Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia
Informasi Asimetris dalam Administrasi BPHTB
ISSN: 1978-5836 dipergunakan dalam persidangan kasus sengketa transfer pricing,
Penemuan Hukum dalam Sengketa Perpajakan
9 77 1 9 87 5 38 6 4 2
Rp 30.000 Adakah Jaminan Hak-hak WP dalam Konstitusi Kita?
InsideTax | Edisi 15 | Mei-Juni 2013 1 ataupun reportase mengenai upaya negara-negara dalam menghadapi
4 InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
