Page 13 - InsideTax Edisi 21st (Capres: Menuju Tax Ratio 16 Persen)

insideheadline

Gambar 1 - Kontrak Sosial antara Negara dengan Warga Negara
Skenario 1 Skenario 2
Negara Negara

Sumber daya/ Sumber daya/
Pajak pelayanan Pajak pelayanan
publik publik

Warga Warga
Negara Negara
Kontrak yang ideal/resiprokal Apa yang kita dapat, apa yang kita beri
Kerelaan, Kemakmuran, dan Efisiensi Kepatuhan pajak rendah, sumber daya/pelayanan publik tidak tampak

Skenario 3 Skenario 4
Negara Negara

Sumber daya/ Sumber daya/
Pajak pelayanan Pajak pelayanan
publik publik

Warga Warga
Negara Negara
Negara tidak efisien/efektif Negara terbebani pengleluaran
Penyelewengan/korupsi/kebocoran Komitmen konstitusional/pinjaman/lemahnya penegakan hukum

Sumber: Sibichen K. Mathew, Making People Pay (New Delhi: Penguin Books India Pvt.Ltd, 2013), Hlm 82-83.

Keterangan gambar:
- Skenario 1: Warga negara berkontribusi secara sukarela membayar pajak kepada negara. Di sisi lain negara
juga rela dan bermurah hati melayani dan menyediakan semua kebutuhan warga negara. Situasi ini merupakan
suatu kontrak sempurna (ideal) karena mengedepankan hubungan timbal balik (resiprokal).
- Skenario 2: menggambarkan kepatuhan pajak warga negara relatif rendah (minimal) dan negara juga hanya
memberikan pelayanan kepada publik seadanya atau tidak tampak dirasakan oleh publik.
- Skenario 3: Warga negara telah cukup berkontribusi kepada negara, namun tidak sebanding dengan
pengalokasian sumber daya dan pelayanan publik yang negara berikan. Negara dan sistem administrasi pajak
terindikasi melakukan kinerja yang tidak efisien, tidak efektif, dan marak melakukan korupsi.
- Skenario 4: Menggambarkan perilaku warga negara yang seringkali melakukan penggelapan pajak karena
alasan sejarah, dan ekonomi-sosiologis. Sementara di sisi lain, negara telah menunjukkan komitmen terbaiknya
dalam mengalokasikan sumber daya dan pelayanan pubik. Hal ini mencirikan bahwa dalam membiayai
belanjanya negara terbebani dengan dana pinjaman.

Siapapun yang terpilih akan memiliki rendahnya age dependency ratio maupun Jokowi-JK sesungguhnya telah
kecenderungan untuk mewujudkan merupakan suatu landasan yang memiliki ruh kemandirian serta gaya
kepatuhan, baik secara sukarela baik bagi suatu lompatan dalam kepemimpinan yang dibutuhkan untuk
maupun keterpaksaaan secara penerimaan pajak. Potensi penerimaan perbaikan area pajak. Untuk platform
berimbang. Selain itu, adanya faktor pajak Indonesia sesungguhnya masih kebijakan pajak, justru keduanya belum
Prabowo maupun Jokowi berpotensi besar dan tax ratio sebesar 16% menyertakan penyelesaian dan agenda
untuk merubah pola hubungan negara bukanlah suatu yang mustahil tercapai. secara komprehensif. IT
dengan warga ke arah yang lebih baik Persoalannya terletak pada 3 lapisan
dengan karakteristik pemimpin yang yang sebelumnya sudah dijelaskan
mampu menggerakkan massa untuk baik cita-cita atas kemandirian fiskal,
berkontribusi lewat pajak. platform kebijakan pajak, serta gaya
***** kepemimpinan.
Bertambahnya kelas menengah, Kembali pada pertanyaan utama
pertumbuhan ekonomi yang relatif dari artikel ini, manakah yang lebih
tinggi, kestabilan politik, serta semakin layak? Baik pasangan Prabowo-Hatta

InsideTax | Edisi 21 | Juli 2014 13