Page 10 - Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019)
P. 10
Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif
Perkembangan Terkini diberikan oleh pemerintah pada tahun
sebelumnya, seperti insentif tax holiday,
Berangkat dari tahun lalu, fundamental pemberian restitusi dipercepat, atau
ekonomi Indonesia masih cukup kuat diskon tarif pajak untuk Usaha Kecil,
memasuki 2019, yaitu tahun dengan Mikro dan Menengah (UMKM). Wacana
ketidakpastian terkait dengan Pemilu dan mengenai pengurangan beban pajak
gejolak ekonomi global. Hingga triwulan juga salah satu yang kerap dibicarakan
pertama tahun ini, perekonomian menjelang pemilu seperti penurunan
terindikasi melesu akibat melemahnya tarif baik atas PPh badan maupun
permintaan dan sikap investor yang karyawan.
cenderung menunggu hingga kepastian
Pemilu. Hal ini berdampak pada Meski demikian, upaya perluasan
kinerja penerimaan pajak yang kurang basis pajak dan penegakan kepatuhan
memuaskan. tetap dilakukan pemerintah. Hal ini
diwujudkan melalui implementasi
Selama triwulan pertama 2019, realisasi pertukaran informasi secara otomatis
pajak non-migas yang mencapai (AEoI) dan penetapan kriteria Bentuk
15,5% dari target APBN pada dasarnya Usaha Tetap (BUT) melalui PMK Nomor
merupakan pola distribusi bulanan 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan
yang umum terjadi di pada awal tahun, Bentuk Usaha Tetap (PMK 35/2019).
yaitu sekitar 4,5-6% per bulan. Namun, Upaya lainnya dilakukan melalui
pertumbuhan yang hanya mencapai koordinasi pajak regional di tingkat
0,6% terutama karena kinerja Pajak ASEAN dalam memerangi aktivitas
Pertambahan Nilai (PPN) yang negatif ekonomi ilegal dan perluasan jaringan
perlu diwaspadai. Hal ini jelas sangat jauh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
dari target pertumbuhan penerimaan (P3B). Hal ini menunjukkan bahwa
pajak yang mencapai 19% pada 2019 meskipun pemerintah ingin membangun
ini. Pada triwulan selanjutnya kinerja sistem pajak yang mendukung daya
PPN diperkirakan akan meningkat dan saing ekonomi, perluasan basis pajak
memperbaiki pertumbuhan penerimaan dan penegakan kepatuhan untuk
pajak secara umum. Impor bahan baku mendorong penerimaaan tetap menjadi
penolong dan barang modal serta prioritas.
konsumsi dalam negeri sepertinya akan
membaik sejalan dengan kepastian Sementara itu, sektor kepabeanan dan
pasca-pemilu dan menyambut lebaran. cukai menunjukkan kinerja penerimaan
yang jauh membaik dari segi penerimaan
Di tengah rendahnya kinerja penerimaan dan pertumbuhan. Walau demikian,
tersebut, pemerintah memberikan meningkatnya kinerja penerimaan cukai
‘relaksasi’ melalui perluasan cakupan diperkirakan akan semakin jenuh selama
ekspor jasa yang dikenakan PPN dengan tidak ada penambahan objek cukai
tarif 0% yang diatur melalui Peraturan baru. Pada sisi fiskal daerah, terdapat
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 beberapa upaya pembenahan yang
Tahun 2019 (PMK 32/2019). Hal ini tentu dilakukan, baik dari segi administrasi
menambah daftar relaksasi yang sudah maupun kebijakan. Hal ini dilakukan
vii
