Page 47 - InsideTax Edisi 23rd (Advance Ruling: Solusi atau Impian?)

insidereview

tarif pajak penghasilan badan di menurut keadaan yang ada. duty to increase one’s taxes.” 10
9
Amerika Serikat sebesar 35%. 4 Penghindaran pajak yang dilakukan Dalam pernyataannya tersebut,
Otoritas pajak di berbagai belahan oleh perusahaan multinasional akan Hakim Learned Hand berpendapat
dunia tentunya tidak tinggal diam menguntungkan perusahaan tersebut bahwa seseorang boleh saja mengatur
atas fenomena tersebut. Kelompok tanpa menghiraukan keadaan ekonomi agar pajaknya dapat dibuat minimum
negara maju yang tergabung dalam suatu negara berkembang dari dan tidak ada kewajiban WP untuk
OECD baru-baru ini memunculkan berbagai belahan dunia yang semakin membayar jumlah pajak yang paling
isu Base Erosion and Profit Shifting kekurangan, terutama pada negara- tinggi. Selanjutnya, dalam sebuah kasus
(BEPS) yang direalisasikan dengan negara berkembang. sengketa pajak Duke of Westminster
11
dikeluarkannya rencana aksi yang Tulisan ini akan membahas tentang di Pengadilan Inggris, Lord Tomlin
akan dilakukan untuk mengatasi beberapa argumen dari sudut pandang menyatakan bahwa setiap orang
penghindaran pajak tersebut. Negara- ketiga belah pihak yang berbeda berhak untuk mengurangi jumlah pajak
5
negara yang tergabung dalam G20 juga yaitu WP, Pemerintah, dan LSM yang seharusnya dibayar sepanjang
menyatakan mendukung penuh hal atas fenomena praktik penghindaran berdasarkan hukum yang berlaku.
tersebut. Selain itu, Amerika Serikat pajak. Selain itu, tulisan ini juga akan Pendapat Hakim Learned Hand dan
6
menerapkan Undang-undang yang mengulas mengenai pertimbangan prinsip Westminster tersebut menjadi
dikenal dengan nama Foreign Account Corporate Social Responsibility (CSR) alibi bagi para WP untuk melakukan
Tax Compliance Act (FATCA) yang dengan penghindaran pajak. Namun, penghindaran pajak sehingga terdapat
mewajibkan insitusi keuangan negara tulisan ini tidak akan memfokuskan suatu anggapan bahwa sepanjang suatu
lain yang mempunyai nasabah Amerika pada argumentasi atas tindakan praktik penghindaran pajak tidak diatur
untuk melaporkan kepada otoritas pajak pengelakan pajak yang secara nyata- ataupun dilarang berdasarkan undang-
Amerika (IRS) tentang data keuangan nyata merupakan pelanggaran hukum. undang pajak, praktik penghindaran
nasabahnya tersebut sehingga praktik pajak tersebut diperbolehkan. Dengan
7
penghindaran pajak dapat diatasi. Argumentasi WP demikian, WP akan selalu berusaha
FATCA menjadi pendorong timbulnya Dalam literatur bisnis, manajemen mencari celah hukum (loopholes) untuk
usaha untuk mengembangkan standar perusahaan mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pajaknya. Dalam hal
pertukaran informasi (Exchange of memaksimalkan kekayaan pemilik ini, moralitas perannya sangat terbatas
Information – EOI) antarnegara agar (maximizing shareholders’ wealth). dan kepastian hukum sangat berperan
data Wajib Pajak (WP) dapat dihimpun Karena manajemen mendapatkan dalam menyokong moralitas tersebut. 12
dan dimanfaatkan dengan maksimal imbalan berdasarkan kinerjanya Selain itu, karena pajak mempunyai
sehingga akan mengurangi terjadinya dalam meningkatkan kekayaan karakteristik kontraprestasi tidak
penghindaran pajak antarlintas batas pemilik tersebut, dan karena pajak langsung yaitu jumlah pembayaran
13
negara.
8
merupakan pengurang laba yang dapat pajak tidak mempengaruhi imbalan
Isu penghindaran pajak tidak hanya didistribusikan kepada pemilik, maka yang akan diberikan oleh pemerintah
menjadi fokus oleh otoritas pajak di manajemen akan berusaha untuk dalam bentuk penyediaan pelayanan
berbagai negara. Karena dampak meminimalkan beban pajak agar jumlah pemerintah, maka pembayar pajak
penghindaran pajak berkaitan dengan bagian pemegang saham meningkat tidak mempunyai insentif (dorongan)
bagian redistribusi pendapatan yang sehingga imbalan yang diterima oleh lebih untuk membayar. Hal tersebut
seharusnya didapat oleh masyarakat, manajemen menjadi lebih tinggi. berbeda dengan retribusi perizinan
para aktivis kemanusiaan (LSM) WP juga berpendapat bahwa yang mendapatkan imbalan langsung
ternyata juga bereaksi. LSM berinisiatif penghindaran pajak yang dilakukan berupa pemberian izin oleh lembaga
untuk membuat berbagai kajian atas adalah sah apabila tidak melanggar pemerintah. Dengan demikian,
implikasi penghindaran pajak tersebut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perusahaan akan selalu berusaha
serta implikasi apabila perusahaan undang-undang. Di Amerika Serikat, meminimalkan pembayaran pajaknya
yang melakukan penghindaran Hakim Learned Hand dalam salah satu karena imbalan yang mereka terima
pajak tersebut membayar pajak atas barang publik (public goods) yang
kasus sengketa pajak mengatakan:
disediakan secara cuma-cuma oleh
4. BBC News, “Apple paid only 2% corporation tax “Any one may so arrange his pemerintah akan sama saja apabila
outside US,” BBC (online) 4 November 2012 http:// affairs that his taxes shall be as low mereka membayar pajak dalam jumlah
www.bbc.com/news/business-20197710. as possible; he is not bound to choose yang lebih besar atau lebih kecil.
5. OECD, About BEPS, OECD http://www.oecd.org/tax/
beps-about.htm. that pattern which will best pay the
6. Ibid. Treasury; there is not even a patriotic
7. IRS, Foreign Account Tax Compliance Act, IRS (20 10. Helvering v Gregory, 69 F.2d 809 (1934).
Juni 2014) http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/ 11. Duke of Westminster v Commissioners of Inland
Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA. Revenue [1936] AC 1.
8. OECD, OECD delivers new single global standard on 12. Judith Freedman, “Defining Taxpayer Responsibility:
automatic exchange of information, OECD (13 Februari 9. Terdapat Tax Justice Network (TJN) yang merupakan In Support of a General Anti-Avoidance Principle,”
2014),http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax- jaringan independen internasional yang peduli terhadap British Tax Review 4, (2004): 333.
information/oecd-delivers-new-single-global-standard- dampak merugikan penghindaran pajak, kompetisi pajak 13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 stdd Undang-
on-automatic-exchange-of-information.htm. (tax competition) dan negara surga pajak (tax havens). Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1.
InsideTax | Edisi 23 | September 2014 47