Page 29 - InsideTax Edisi 35th (Ikanku Hilang Pajakku Melayang)

insideopinion

ekonomi. Hal ini tidak jauh berbeda
Gambar 7 - Saat berlakunya UU KUP Tahun 2007 Berdasarkan PMK- dengan apa yang ada di Belgia. Hingga
32
229 Tahun 2014 juncto PMK-111 Tahun 2014 saat ini, hanya segelintir perguruan
tinggi yang ‘berani’ membuka program
“Kuasa” studi khusus perpajakan, misal di
untuk menjalankan hak dan kewajiban Universitas Indonesia, Universitas
perpajakan perpajakan Brawijaya, STAN, STIAMI, dan STPI.
Dengan semakin cepatnya
perkembangan perpajakan di Indonesia
seperti penulis kemukan di bagian 2 dan
“Jalur 1” semakin tingginya lalu lintas barang,
“Brevet atau Ijazah Formal” “Jalur 2” orang, modal, dan jasa antar negara;
a. Sertifikat brevet pajak yang “Ijin Praktek Konsultan maka, apabila perguruan tinggi yang
diterbitkan oleh lembaga Pajak” mempunyai program studi perpajakan
pendidikan kursus brevet yang diterbitkan oleh tidak mereformasi diri mengembangkan
pajak; kurikulumnya pasti tidak akan dapat
Dirjen Pajak menjawab perkembangan yang terjadi
b. Ijazah penidikan formal tersebut. Tuntutan mahasiswa program
di bidang pajak di bidang studi perpajakan tentunya juga akan
Perpajakan, sekurang- berubah sejalan dengan perkembangan
kurangnya D III yang pajak. Tuntutan mereka tidak lagi hanya
diterbitkan oleh perguruan “Jalur 2A” “Jalur 2B” sekedar tahu “apa” dan “bagaimana”
tinggi negeri atau swasta “Sertifikasi “Pensiunan mekanisme hukum pajak domestik
dengan status terakreditasi Konsultan Pegawai Dit- Indonesia bekerja untuk memajaki
A; Pajak” jen Pajak” para Wajib Pajak, tetapi mereka juga
c. Sertifikat konsultan pajak melalui ujian dengan ingin tahu hal-hal seperti bagaimana
desain sistem perpajakan, konstitusi
yang diterbitkan oleh Panitia yang diseleng- penyetaraan dan hukum yang mengatur pengenaan
Penyelenggara Sertifikasi garakan oleh oleh Panitia pajak terhadap rakyatnya, aspek pajak
Konsultan Pajak. Panitia Penye- Penyelengga- internasional, kerangka tax planning,
lenggara ra Sertifikasi hingga bagaimana kaitan pajak dengan
Sertifikasi Kon- Konsultan lingkungan hidup. 33
sultan Pajak. Pajak & telah Dengan mengkombinasikan antara
(bagi lulusan 2 tahun sejak ketentuan pajak domestik dan jawaban
pajak perguru- berhenti/pen- atas pertanyaan-pertanyaan tersebut
an tinggi yang siun di atas, diharapkan program studi
ditetapkan perpajakan mempunyai nilai lebih yang
oleh Panitia tidak didapatkan di program lain apalagi
bisa langsung di kursus Brevet Pajak. Jadi, tidak ada
lagi keraguan dari calon mahasiswa
dapat Serti- apakah akan masuk fakultas ekonomi
fikat Tingkat jurusan akuntansi dengan mengambil
A) kursus brevet pajak, atau langsung
mengambil program studi perpajakan.

B. Pemahaman Pajak melalui
dari ahli pajak yang dihasilkan oleh formal dan migrasi calon ahli pajak Pendekatan Baru
perguruan tinggi. ke pendidikan non-formal tidak dapat
Persaingan di antara kedua dihindarkan. a. Pajak sebagai Multi Disiplin Ilmu
jenis pendidikan tersebut sebaiknya Telaah mengenai pajak perlu
dimenangkan oleh perguruan tinggi. Re-desain Kurikulum menyertakan pendekatan disiplin
Kata kuncinya terletak pada perbaikan Pendidikan Pajak di Perguruan ilmu lainnya. Oleh McCrudden, hal
kurikulum dan hal-hal lain yang dapat Tinggi? ini disebut sebagai ‘a pluralism
menciptakan daya saing perguruan of methodological approach’.
tinggi. Jika tidak, permintaan akan A. Gambaran Umum
lembaga pendidikan pajak justru akan Di Indonesia, pada umumnya ilmu 32. Jacques Malherbe, “Belgium – European Tax
menghasilkan menjamurnya lembaga- pajak diajarkan lewat kurikulum yang Education”, European Taxation (Maret 1999): 119.
lembaga pendidikan pajak non- 33. Lihat Anuschka Bakker, Tax and the Environment:
ada di fakultas hukum atau fakultas A World of Possibilities, (Amsterdam: IBFD Publication,
2009).
InsideTax | Edisi 35 | Oktober 2015 29