Page 57 - InsideTax Edisi 36th (Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016: Apa Kata Mereka?)

suarapemerintah

dana perimbangan yang rendah. untuk mengoptimalkan peran APBN
“B entuk realisasi pendapatan dan belanja, dilakukannya percepatan pelaksanaan
Indikatornya adalah selisih lebih antara dalam pembangunan, yaitu akan

serta penerimaan dan pengeluaran program atau kegiatan yang dimulai
stimulus
pembiayaan dalam APBD selama satu dari awal tahun anggaran. Pertama,
fiskal yang
utama
cenderung meningkat dari tahun ke pra lelang proyek-proyek tahun 2016
bukanlah insentif periode pelaporan (SiLPA daerah) yang kementerian/lembaga memulai proses
pajak, namun tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai agar dimulai lebih awal yaitu di
menjamin macam faktor. Baik dari internal daerah triwulan IV 2015. Dengan begitu, pada
optimalnya itu sendiri maupun dari pusat. triwulan I 2016 berbagai kegiatan
kontribusi Untuk mengatasi permasalahan pembangunan seperti dimulainya
government tersebut, kemudian dibuatlah pengadaan dan lelang sudah dapat
berjalan efektif. Lebih lanjut, Suahasil
spending atau mekanisme baru supaya daerah dapat menjelaskan jika di awal tahun
dengan kata lain mengubah pola perilaku penyerapan ketersediaan anggaran terbatas, maka
anggaran diserap anggaran. Oleh karena itu, berdasarkan pemerintah dapat menggunakan Saldo
hingga 100%.” UU APBN 2016 pemerintah Anggaran Lebih (SAL) dari tahun
pusat sudah diperkenankan untuk
memberikan dana transfer dalam sebelumnya, berdasarkan UU APBN
bentuk non tunai (dalam bentuk 2016 pemerintah juga diperbolehkan
melakukan prefunding dengan menjual
Pada umumnya, tidak maksimalnya Surat Utang Negara) bagi daerah obligasi ke pasar.
penyerapan anggaran diakibatkan oleh yang serapan anggarannya minim.
perilaku birokrasi dan juga administrasi Pemberian dana perimbangan dalam Dalam konteks perpajakan, di
keuangan negara yang kaku. bentuk non tunai ini tidak akan tahun 2016 upaya untuk memperkuat
mengurangi hak daerah, hanya saja stimulus fiskal akan terus ditempuh.
Dalam hal defisit dan pembiayaan dilakukan cash management agar Lantas pertanyaan yang muncul adalah
anggaran, akan ada sedikit perubahan pemerintah pusat dan daerah dapat stimulus fiskal apalagi yang akan
kebijakan pengelolaan utang. Opsi mengelola manajamen keuangannya diberikan oleh pemerintah. Beberapa
untuk melakukan pinjaman pada dengan lebih baik. upaya yang dilakukan yaitu dengan
lembaga multilateral atau bilateral tetap memberikan insentif fiskal
kembali dipertimbangkan. Alasannya, Selain adanya isu mengenai untuk kegiatan ekonomi strategis,
selain Indonesia eligible, suku bunga dana perimbangan, pemerintah juga peningkatan ruang fiskal, peningkatan
pinjaman dari kedua sumber tersebut menggelontorkan dana desa. Hal belanja produktif, peningkatan peran
lebih rendah dibanding pasar. Smart ini sesuai dengan UU No. 6 tahun swasta, BUMN dan Pemda dalam
financing strategy ini dilakukan 2014 tentang Desa, serta Peraturan pembangunan infrastruktur serta
supaya pembiayaan defisit tidak harus Pemerintah (PP) No. 66 tahun 2014 inovasi dalam instrumen pembiayaan.
selalu menggunakan surat utang. tentang Dana Desa yang Bersumber Namun, dengan tegas Suahasil
Apalagi bunga pasar yang tinggi dapat dari APBN. Dana Desa ini dibangun menambahkan bentuk stimulus
menimbulkan beban anggaran yang dengan konsep bahwa pemerintah desa fiskal yang utama bukanlah insentif
terbawa di periode selanjutnya. yang lebih mengerti dan memahami pajak, namun menjamin optimalnya
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kontribusi government spending atau
Dana Perimbangan dan Dana desa terutama untuk pembangunan dengan kata lain anggaran diserap
Desa infrastruktur di level pedesaan, seperti hingga 100%. Dengan begitu, seluruh
pembangunan jalan dan jembatan,
Salah satu faktor yang memengaruhi serta pemberdaaan masyarakat. program yang disusun dalam APBN
kepatuhan WP adalah jika mereka Dengan adanya ‘kehadiran’ negara dapat diimplementasikan secara
merasakan manfaat dan ketersediaan di setiap pelosok Indonesia melalui optimal. Suahasil meyakini jika apa
barang dan/atau jasa layanan pembangunan, nantinya akan yang telah ditetapkan dalam APBN
publik. Di era desentralisasi fiskal, timbul suatu kerelaan publik untuk dilaksanakan dengan baik maka target
ketersediaannya sangat dipengaruhi berkontribusi dalam pembayaran penerimaan pajak pun akan dengan
oleh peran pemerintah daerah, apalagi pajak. mudah dicapai. Perekonomian yang
lebih dari 37% anggaran pemerintah diprediksi akan lebih tinggi di tahun
dialokasikan ke pemerintah provinsi, Outlook Perekonomian 2016 2016 juga diyakini akan berpengaruh
pemerintah kabupaten/kota maupun Di tahun 2016, pria yang pernah terhadap peningkatan penerimaan
desa dalam bentuk dana perimbangan menjabat sebagai staf khusus Menteri pajak. IT
dan dana desa. Isu utama yang Koordinator Bidang Perekonomian -Suci Noor Aeny-
menjadi fokus permasalahan di ini mengungkapkan ada beberapa
daerah yaitu mengenai penyerapan
terobosan baru yang diberikan
InsideTax | Edisi 36 | Edisi Khusus 2015-2016 57