Page 76 - Indonesia Taxation Quarterly Report (Q2-2019)

INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2019

Kementerian Perdagangan Republik Republik Indonesia. Peraturan
Indonesia. “Perkembangan Impor Menteri Keuangan Nomor
Menurut Gol. Barang Periode: 92/PMK.03/2019 tentang
2014-2019.” Internet. Dapat Perubahan Kedua atas Peraturan
diakses melalui https://www. Menteri Keuangan Nomor 253/
kemendag.go.id/id/economic- PMK.03/2008 tentang Wajib
profile/indonesia-export-import/ Pajak Badan Tertentu Sebagai
development-of-goods-imports- Pemungut Pajak Penghasilan dari
by-group. Pembeli Atas Penjualan Barang
Yang Tergolong Sangat Mewah.
Kristiaji, B. Bawono Kristiaji. “Mencermati
Polemik Cukai Plastik.” Analisis Republik Indonesia. Peraturan Menteri
Kebijakan DDTCNews. Internet. Keuangan No. 81/PMK.010/2019
Dapat diakses melalui https:// tentang Batasan Rumah Umum,
news.ddtc.co.id/analisis- Pondok Boro, Asrama Mahasiswa
kebijakan-mencermati-polemik- dan Pelajar, serta Perumahan
cukai-plastik-8235. Lainnya.

Pisem, Elliot dan David E. Kahen. “The Republik Indonesia. Peraturan
Accumulated Earnings Tax: Menteri Keuangan Nomor 86/
Back from the Grave?” Internet, PMK.10/2019 tentang Perubahan
Dapat diakses melalui https:// atas Peraturan Menteri Keuangan
www.robertsandholland.com/ Nomor 35/PMK.10/2017
siteFiles/News/04-20-17_ tentang Jenis Barang Kena
Accumulated%20Earnings%20 Pajak yang Tergolong Mewah
Tax_(EP&DEK)_(438095).pdf. Selain Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah.
Peraturan
Republik Indonesia. Peraturan
Amerika Serikat. Internal Revenue Code Menteri Keuangan Nomor 87/
of 1986. PMK.01/2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan
Jepang. 2018 Corporation Tax Act of Nomor 217/PMK.01/2018
Japan. tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan.
Republik Indonesia. Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor 425/ Republik Indonesia. Peraturan
PJ/2019 tentang Penetapan Menteri Keuangan Nomor
Pemotong PPh Pasal 23 dan/ 85/PMK.03/2019 tentang
atau Pasal 26 yang Diharuskan Mekanisme Pengawasan
Membuat Bukti Pemotongan dan Terhadap Pemotongan/
Diwajibkan Menyampaikan SPT Pemungutan dan Penyetoran
Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pajak Atas Belanja yang
Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Bersumber dari APBD.
Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-04/PJ/2017. Republik Indonesia. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 49/
Republik Indonesia. Peraturan Direktur PMK.03/2019 tentang Tata
Jenderal Pajak Nomor 07/ Cara Pelaksanaan Prosedur
PJ/2019 tentang Tata Cara Persetujuan Bersama.
Penyampaian Pangaduan
Pelayanan Perpajakan. Republik Indonesia. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 98/
Republik Indonesia. Peraturan PMK.04/2019 tentang Tarif
Menteri Keuangan Nomor 107/ atas Sanksi Administratif
PMK.07/2018 tentang Peta berupa Denda dan Tata Cara
Kapasitas Fiskal Daerah. Pengenaan, Pemungutan, dan

64