Page 13 - InsideTax Edisi 19th (Platform Pajak Di Tahun Politik 2014)
P. 13
insideheadline
dari donor (aid) telah mendorong 4. Pemilu, Aktor, dan Perumusan Dari penelusuran media yang
semakin banyak lembaga multilateral Kebijakan Pajak di Indonesia dilakukan Tim Redaksi Inside Tax,
yang ‘masuk’ untuk membenahi Mengacu pada paparan di bagian- hampir semua organisasi politik
sektor pajak di Afrika. Sebagian besar bagian sebelumnya, organisasi tidak memiliki platform kebijakan
dari mereka memiliki motif untuk politik memiliki peran sentral dalam perpajakan yang resmi dan jelas.
mengurangi ketergantungan dari donor perumusan kebijakan pajak. Lalu Dengan demikian, tidak mengherankan
dan kesinambungan fiskal. Namun, bagaimanakah prediksi kebijakan pajak jika hanya segelintir politisi yang
sebagian lagi justru tidak. Donor dan di Indonesia dengan adanya perubahan memahami visi misi mengenai
lembaga multilateral yang ditunggangi peta politik di tahun ini? perpajakan yang akan dibawa oleh
oleh kepentingan bisnis pun bisa turut organisasi politik yang memayunginya.
mengintervensi kebijakan pajak di Pertama-tama, sistem demokrasi Ini tentu memprihatinkan. Pada
suatu negara. Seperti pelobian yang di Indonesia jelas membuat preferensi banyak kesempatan, organisasi politik
dilakukan oleh perwakilan Pemerintah masyarakat terhadap suatu kebijakan mengkampanyekan tentang program
Kanada terhadap kebijakan pajak wajib untuk diperhitungkan. Dukungan kerja yang cenderung pro-rakyat
di Tanzania, sebagai lokasi induk pemilih menjadi sesuatu yang dan populis. Namun, mereka luput
perusahaan tambang besar, yaitu harganya mahal dan diperebutkan menyatakan tentang cara mendanai
Barrick Gold. Salah satunya pada bulan oleh 12 partai nasional (dan 3 partai program unggulannya. Hingga saat ini,
Juni 2008, staf dari the Canadian lokal di Nanggaro Aceh Darussalam). publik juga belum disodori isu pajak
High Comission di Tanzania berusaha Kompetisi partai politik di Indonesia oleh orang-orang yang bakal menjadi
memengaruhi beberapa anggota untuk mendapatkan suara mayoritas di calon presiden. Diskusi mengenai
parlemen untuk menolak rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada belanja anggaran seharusnya diimbangi
dari Bomami Commission, komite umumnya berjalan dengan fair pasca pula oleh strategi penerimaan agar lebih
50
yang dibentuk Presiden untuk mengkaji Orde Baru. Presiden dipilih secara realistis. Dalam rangka ‘mengambil
kembali seluruh kontrak dan ketentuan langsung dan tidak lagi ditetapkan hati’ dari konstituennya, politisi lebih
hukum pertambangan di negara oleh Majelis Permusyawaratan sering menggunakan isu lain di luar
tersebut. Selain itu, pengakuan yang Rakyat (MPR). Tinjauan platform pajak.
mengejutkan juga datang dari mantan kebijakan yang diusung organisasi Sebelum sampai kepada
Menteri Keuangan Tanzania yang politik menjadi penting, karena dapat implikasinya, mungkin harus ditelaah
mempertanyakan peran donor asing merepresentasikan arah kebijakan terlebih dahulu mengenai apa yang
dalam mengintervensi kebijakan pajak yang diusung baik oleh legislatif (DPR), menyebabkan tidak adanya platform
nasional hanya demi mengamankan maupun eksekutif (Presiden).
kepentingan perusahaan tambang dari
negara donor tersebut. Breaking the Curse: How Transparent Taxation 50 Koran Sindo, “Capres Diminta Sentuh Isu
49
and Fair Taxes can Turn Africa’s Mineral Wealth Pajak,” 10 Januari 2014. Dapat diakses secara
into Development (Johannesburg: Open Society online pada http://www.koran-sindo.com/
49 Open Society Institute of Southern Africa, Institute of Southern Africa, 2009), 57. node/357519
InsideTax|Edisi 19|Tahun 2014 13
