Page 15 - InsideTax Edisi 29th (Gonjang-ganjing PBB)

insideheadline

d. Sanksi apa yang dikenakan bagi dengan ability to pay seseorang juga dibanding valuation-pushed strategy.
33
pihak yang tidak membayar menjadi bagian dari dinamika politik Strategi untuk melakukan reformasi
PBB? dalam reformasi PBB. PBB yang didasari oleh perubahan
PBB juga dipandang tidak tepat basis penilaian PBB sebaiknya
Politik Ekonomi dalam PBB 31 diterapkan karena hasil pemungutan dilakukan apabila pasar real estate
PBB pada umumnya digunakan untuk yang ada saat ini dinilai tidak cukup
Politik ekonomi dalam reformasi membiayai layanan publik yang tidak
PBB akan menghasilkan pihak yang berhubungan dengan properti itu kuat untuk memberikan informasi
menjadi pemenang dan pihak yang sendiri (no benefit-linked) dan bersifat harga pasar. Meski demikian, tidak
menderita kekalahan (winners and regresif. PBB juga dikritisi karena tertutup kemungkinan reformasi basis
losers from tax reform). Mereka memberikan efek negatif kepada penilaian PBB dilakukan apabila
yang menjadi loser dalam reformasi perumahan, penggunaan lahan dan pemerintah daerah memandang pasar
PBB cenderung untuk lebih “vokal” pengembangan kota. Lebih lanjut, PBB real estate yang ada di daerahnya
karena mereka menghitung nilai juga dapat mempertebal kesenjangan tidak cukup lengkap dan informatif
kekalahan mereka lebih dari pemenang yang ada di beberapa daerah. dalam menyediakan harga pasar,
menghitung nilai kemenangan mereka. Permasalahan pemberian keringanan atau pemerintah daerah hendak
dan pembebasan PBB juga menjadi isu
Hal ini juga disebabkan dampak dari penting lainnya dalam dinamika politik mendorong penggunaan lahan kosong
PBB sebagai jenis pajak yang memiliki ekonomi PBB. dan pengembangan lahan untuk tujuan
visibilitas tinggi. produktif sehingga basis penilaian PBB
atau perbedaan tarif PBB menjadi
PBB dikatakan memiliki visibilitas Kondisi di Indonesia pilihan untuk melakukan perubahan
yang tinggi, sehingga baik untuk
Di tengah tantangan transisi otoritas sistem pengenaan PBB. IT
transparansi dan akuntabilitas pemungutan PBB dari pemerintah
pemerintah daerah. Kesadaran wajib pusat kepada pemerintah daerah, 33. Roy Kelly, “Making the Property Tax Work”, Andrew
pajak akan meningkat seiring dengan isu perubahan pajak properti yang Young School of Policy Studies International Studies
visibilitas ini. Tetapi, di sisi lain hal ini diwacanakan ke publik oleh Kementerian Program Working Paper 08-21, (2008).
memupuk rasa penolakan yang timbul ATR/BPN RI menjadi tantangan lainnya
32
dari dalam diri subjek pajak. Karena dalam sistem pemungutan PBB. Tentu
itu, PBB dianggap sebagai “the tax saja isu pembebasan PBB bagi kelas
everyone loves to hate”.
properti atau pemilik properti dapat
Secara umum, PBB dianggap sudah menyebabkan penurunan penerimaan
adil, namun tidak ada relasi antara bagi pemerintah daerah. Sementara
kewajiban membayar pajak dengan itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk
kemampuan membayar dari subjek menilai apakah pembebasan PBB ini
pajak. Karena itu, bermunculan subjek dapat meningkatkan pertumbuhan emerintah
pajak yang ‘punya harta tapi tak punya ekonomi di suatu daerah atau “P daerah
uang’ atau dengan kata lain PBB memberikan efisiensi dalam alokasi
menimbulkan permasalahan likuiditas sumber daya di daerah. dapat
bagi beberapa kelompok subjek pajak. Meski demikian, usulan dari menggunakan
Selain itu, isu ketidakadilan dalam Kementerian ATR/BPN RI ini instrumen
menanggung beban PBB yang berkaitan tampaknya menjadi isu yang tidak tarif progresif
terarah dan tidak jelas tujuannya dalam PBB sebagai
31. Lihat diantaranya, Richard M. Bird, “The Political sistem pemungutan PBB. Padahal, upaya untuk
Economy of Property Tax Reform” OECD Working Papers
on Fiscal Federalism No. 18, (2014); Enid Slack, “The PBB dengan visibilitasnya yang tinggi meningkatkan
Politics of Property Tax”, dalam William J. McKluskey, seharusnya menjadi perhatian semua produktivitas
Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), A
Primer on Property Tax: Administration and Policy, pihak karena hasil penerimaan PBB ekonomi di
(West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013); Jay K. dapat berdampak langsung pada barang
Rosengaard, “The Tax Everyone Loves to Hate: Principles dan layanan publik yang disediakan daerahnya dan
of Property Tax Reform”, dalam William J. McKluskey,
Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), A Primer oleh pemerintah daerah. juga memberikan
on Property Tax: Administration and Policy, (West disinsentif
Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013); Michael A. Menurut penulis, dalam kondisi
Pagano dan Benoy Jacob, “The Political Economy of transisi pemungutan PBB dari kepada pemilik
Property Taxation and Land Taxation”, Andrew Young
School of Policy Studies International Studies Program pemerintah pusat kepada pemerintah lahan yang tidak
Working Paper 06-44, (2006); Ehtisham Ahmad, daerah, maka ada baiknya jika digunakan.”
“Local Property Taxation and Benefits in Developing kapasitas administrasi pemerintah
Countries: Overcoming Political Resistance”, LSE Asia
Research Center Working Papers, (2014). daerah dalam memungut PBB lebih
32. Jay K. Rosengard, “The Tax Everyone Loves to Hate: diutamakan. Dengan kata lain, strategi
Principles of Property Tax Reform,” dalam William J.
McCluskey, Garry C. Cornia, dan Lawrence C. Walters, yang sebaiknya dipilih di era transisi
A Primer on Property Tax: Administration and Policy ini adalah collection led-strategy
(Oxford: Blackwell Publishing, 2012), 174.

InsideTax | Edisi 29 | Maret 2015 1515
InsideTax | Edisi 29 | Maret 2015