Page 10 - InsideTax Edisi 29th (Gonjang-ganjing PBB)

insideheadline

Gambar 1 – Komponen Kebijakan dan Administrasi PBB

Pemeliharaan
Database
Valuasi Properti Data Pertukaran Penagihan PBB Wajib Pajak
Lapangan Informasi SPPT-PBB
Zona Nilai Daftar Nilai Data Entry Pengelolaan Surat Tagihan Pajak
Tanah Bangunan Data

Penetapan Pembayaran PBB
Kewajiban PBB Pemungutan PBB
Keringanan, Pengelolaan Pengelolaan
Kerangka Pembebasan, Pengawasan Akun Pembayaran Rekonsiliasi
Hukum Pengurangan
Tarif
Database Induk
PBB Database
Kewajiban
PBB

Sumber: Roy Kelly, “Property Taxation Collection and Enforcement,” dalam William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), A Primer on Property Tax: Administration and Policy (West
Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013)

Contoh lainnya di Taiwan. propertinya akan menyebabkan
21
Harga tanah yang melesat naik kenaikan nilai properti tersebut Revenue = TB*TR*CVR*VR*CLR
dalam beberapa tahun belakangan sehingga berimplikasi pada
dianggap oleh pemerintah Taiwan kenaikan basis perhitungan PBB. Ket: TB = Base; TR = Rate; CVR = Coverage;
VR = Valuation; CLR = Collection
dipengaruhi oleh kurangnya Beberapa kebijakan yang
penawaran di pasar properti. terkait dengan struktur PBB akan
Sementara itu, kurangnya berdampak pada penggunaan Penentuan basis pemajakan (base)
penawaran di pasar properti lahan, misalnya jenis properti apa dan tarif (rate) merupakan bagian
diduga sebagai akibat dari lahan saja yang menjadi basis pemajakan, dari kebijakan yang diambil oleh
kosong yang tidak dikembangkan bagaimana properti dinilai untuk pemerintah. Sedangkan pengelolaan
dan juga tidak dijual oleh pemilik
lahan tersebut. Pemerintah Taiwan setiap kelas atau kelompok properti ruang lingkup pemajakan (coverage),
(misalnya,
area
pemukiman,
mengeluarkan kebijakan di tahun komersial, dan industrial), berapa penilaian properti (valuation), dan
2011 yang memperbolehkan besar persentase dari nilai properti penagihan (collection) merupakan
pemerintah daerah untuk menaikkan yang dikenakan PBB, dan perlu faktor-faktor administratif yang
tarif PBB sebesar 2 sampai 5 kali tidaknya perbedaan tarif PBB antar memengaruhi penerimaan PBB.
dari tarif umum yang berlaku. Komponen dasar dalam pemungutan
kelompok properti. PBB dapat digambarkan pada Gambar
23
3. PBB dan Penggunaan Lahan 1. Sedangkan perbandingan di
PBB sebagai instrumen yang Komponen Dasar dalam beberapa negara terkait karakteristik
dipergunakan oleh pemerintah Pemungutan PBB PBB dapat dilihat pada Tabel 1.
daerah sebagai pendapatan utama
daerah dapat berpengaruh pada Penerimaan yang dihasilkan 1. Basis Pemajakan
penggunaan lahan di daerah tersebut, dari PBB bergantung pada 2 (dua) Basis pemajakan dalam
terutama di daerah perkotaan. Di komponen kebijakan dan 3 (tiga) pemungutan PBB ditentukan
22
daerah-daerah dengan kepadatan aspek administratif. Elemen-elemen oleh pengambil kebijakan dengan
penduduk yang tinggi, pengenaan dasar dalam penerimaan PBB dapat menentukan beberapa faktor dalam
PBB dapat berdampak dalam dirumuskan sebagai berikut: 24 basis pemajakan, sebagai berikut: 25
mengurangi kepadatan penduduk.
Hal ini dikarenakan setiap investasi a. Properti apa saja yang
yang dilakukan oleh penduduk atas seharusnya dimasukkan dalam
basis pemajakan PBB? Jenis

21. Ibid. 23. Richard Bird dan Enid Slack, OpCit., 15-16.
22. Roy W. Bahl dan Johannes Linn, OpCit.,166. 24. Lawrence Walters, OpCit., 31. 25. Lawrence Walters, OpCit., 32.

10 InsideTax | Edisi 29 | Maret 2015nsideTax | Edisi 29 | Maret 2015
10 I