Page 165 - InsideTax Edisi 36th (Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016: Apa Kata Mereka?)

suarahukum

Automatic Exchange of
Information dalam Mengungkap
Laporan Transaksi yang
Mencurigakan
Pria yang pernah menjadi Anggota
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
pada tahun 2009 ini menyebutkan
bahwa kasus pencucian uang dapat
dilakukan dengan berbagai cara seperti
membeli perusahaan dengan cara
mengakuisisi dan membeli sahamnya,
bisa dalam bentuk special purpose
vehicle, dan bisa juga dalam bentuk
uang yang disembunyikan dengan
membawanya keluar negeri. Menurut
Yunus kasus pencucian uang (money
laundering) di Indonesia ini sebagian
besar banyak dilakukan oleh pihak
perusahaan (corporate). Transparansi
dalam memberikan informasi dapat
menjadikan kasus pencucian uang
lebih mudah untuk dideteksi. Di
beberapa negara seperti Australia,
Malaysia, Irlandia, Inggris dan Amerika
Serikat, otoritas pajak mendapatkan Individual di Singapura berasal dari bahwa masih banyak oknum pajak
akses langsung informasi mengenai Indonesia. Berkaitan dengan tindak atau pihak otoritas pajak yang
transaksi keuangan yang mencurigakan pidana di bidang perpajakan, kasus “bermain“ dan memiliki hubungan
(Suspicious Transaction Report). pencucian uang (money laundering), dengan WP. Oleh karena itu, pajak
Berdasarkan UU TPPU pasal 23 dan adanya kebijakan pengampunan harus dibuat transparan, jangan ada
ayat 1 disebutkan bahwa “penyedia pajak di masa yang akan datang, penyalahgunaan dan harus diperbaiki
jasa keuangan wajib menyampaikan Yunus hanya menyampaikan agar dengan melakukan pengawasan yang
laporan kepada PPATK yang meliputi pengampunan pajak tidak terlalu luas baik, penindakan yang tegas, kemudian
transaksi keuangan mencurigakan dan atau dibatasi ruang lingkupnya. sistemnya dibuat agar bisa mencegah
transaksi keuangan transfer dana dari “Pengampunan boleh saja, asal adanya penyalahgunaan tersebut.
dan ke luar negeri”. jangan terlalu luas ruang lingkupnya, Di sisi lain, perlindungan terhadap
kalau hasil korupsi juga dimaafkan otoritas pajak juga harus diberikan
Di Indonesia sendiri sejak tahun
2003 PPATK sudah sepakat untuk akan tidak adil bagi para koruptor yang karena adanya potensi penyalahgunaan
bertukar informasi dengan Ditjen sebelumnya sudah diproses karena oleh aparat penegak hukum. STH
Pajak, sehingga pihak otoritas pajak melakukan korupsi,” kata Yunus. Jentera berusaha mendidik orang-
bisa meminta informasi yang dimiliki orang yang ingin memberikan upaya
oleh PPATK terkait adanya deteksi STH Jentera Ingin Perangi lebih sebagai pembaharu hukum,
pencucian uang (money laundering). Kejahatan Pajak dan Money yang memiliki substansi dan idealisme
Menurutnya transparan itu bagus, Laundering yang tinggi dalam menerapkan social
seperti semboyan “Kalau bersih Ketua Sekolah Tinggi Hukum control. “Kami memiliki pengajar
kenapa harus risih? Kalau sah kenapa Jentera Indonesia ini mengatakan dengan kualitas yang baik, dapat
harus resah?” Dengan semakin bahwa Jentera memiliki idealisme memberikan contoh yang baik, dan
banyaknya informasi yang dimiliki atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi menerapkan nilai-nilai yang baik di
dari adanya Automatic Exchange of yang diterapkan dalam memperbaiki kampus,” tutup Yunus. IT
Information yang akan diterapkan di pendidikan hukum di Indonesia. Bukan - Suci Noor Aeny -
tahun mendatang akan lebih banyak hanya kapasitas SDM saja tetapi juga
pula informasi mengenai WP yang budaya untuk membuat Indonesia
kemungkinan melakukan transaksi lebih bersih dari adanya pelanggaran
mencurigakan di luar negeri. hukum termasuk pelanggaran hukum
Bahkan, Yunus menuturkan kalau di bidang perpajakan.
satu per tiga dari High-Net-Worth Selain itu Yunus juga berpendapat

InsideTax | Edisi 36 | Edisi Khusus 2015-2016 165