Page 164 - InsideTax Edisi 36th (Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016: Apa Kata Mereka?)

suarahukum

dibuat batasan selama 4 tahun, di tindak pidana pencucian uang,” ujar Selanjutnya PPATK akan melakukan
mana sumber dari pencucian uang pria yang memperoleh gelar Master of analisis. Jika nilainya besar dan
tersebut salah satunya bisa berasal Laws (LL.M.) dari Washington College menyangkut kerugian negara, maka
dari pajak,” tutur pria yang masih aktif of Law, Washington DC, AS di tahun PPATK akan melaporkannya kepada
sebagai staf pengajar jenjang S1 dan 1986. penegak hukum untuk kemudian
S2 di Universitas Indonesia. Yunus menambahkan, untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan.
Upaya Internasional lainnya memenuhi tugasnya PPATK secara Selama proses penegakan hukum,
juga dilakukan dengan dibentuknya langsung terlibat dalam kerjasama- PPATK dapat melakukan kerjasama
Financial Action Task Force on Money kerjasama internasional. Hal ini dan membantu pihak penyidik dan
Laundering (FATF) oleh negara- dikarenakan adanya pengaruh tekanan penuntut umum dengan memberikan
negara anggota OECD pada tahun dari luar serta kebutuhan dalam informasi yang telah dimiliki serta
1989 dengan tugas utamanya yaitu negeri untuk memperoleh informasi kemampuan analisisnya. Informasi
mencegah dan memberantas kejahatan membangun rezim anti pencucian uang tersebut dapat berasal dari database
dengan menyusun rekomendasi yang efektif. Sehingga FIU di berbagai PPATK atau dapat juga berasal dari
internasional untuk memerangi money negara berkumpul untuk melakukan sharing information dengan FIU
laundering. Pada tahun 1990 untuk perundingan dengan membentuk di negara lain. Jika PPATK tidak
pertama kalinya FATF mengeluarkan EGMONT Group yang terdiri dari lebih menerima laporan adanya deteksi
fourty recommendations sebagai 140 negara untuk bertukar informasi tindak kejahatan, maka PPATK akan
suatu kerangka yang komprehensif dalam rangka mengejar hasil-hasil berinisiatif untuk mendeteksi adanya
dalam memerangi kejahatan money kejahatan dari pencucian uang (money tindak kejahatan dengan melakukan
laundering. laundering). pemeriksaan langsung terkait transaksi
mencurigakan (Lihat Gambar 1).
PPATK sebagai Financial Mendeteksi Kejahatan Pajak Gambar tersebut menjelaskan skema
Intelligence Units (FIU) dan Money Laundering kerja PPATK untuk mendeteksi adanya
tindak pidana pencucian uang.
Untuk menangani kasus tindak Menurut Yunus, deteksi atas tindak “Follow the money merupakan
pidana pencucian uang, dibutuhkan kejahatan baru muncul di tempat pendekatan yang tepat untuk
lembaga khusus yang mempunyai terjadinya transaksi, kemudian akan mendeteksi adanya tindak pidana
peran penting serta dapat memberikan ada laporan yang masuk ke PPATK pencucian uang. Kita tidak mengejar
informasi yang sangat dibutuhkan terkait adanya deteksi yang ditemukan. orangnya tapi mengejar uangnya,”
oleh aparat penegak hukum. Dalam Untuk memperoleh laporan dan hasil tutur dari penulis buku yang berjudul
internasional, lembaga khusus ini deteksi atau analisa yang baik PPATK Bunga Rampai Anti Pencucian Uang.
dikenal dengan nama Financial sebagai Financial Intelligent Unit di
Intelligence Units (FIU) yang Indonesia harus menjalin kerjasama
diatur secara implisit dalam fourty yang baik dengan negara lain.
recommendations dari FATF. Di
Indonesia sendiri juga terdapat lembaga Gambar 1 - Skema kerja PPATK dalam mendeteksi money laundering 1
khusus serupa yang didasarkan atas
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 PIK
Tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) STR
yang diberi nama Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Analisa
“PPATK ini satu-satunya lembaga P
di Indonesia yang menangani kasus P
Instasi
pencucian uang (money laundering) Foreign A Kelengkapan Database Terkait
Isian Form
FTUS
T
dan merupakan lembaga independen K STR
yang bertanggung jawab kepada Pertukaran Pemberian
Informasi
Informasi
Presiden. Menurut pasal 26 dan
27 UU TPPU tugas PPATK antara Hasil Analisis
lain: mengumpulkan, menyimpan
menghimpun, menganalisis, Kepolisian Kasus TPPU Kejaksaan
mengevaluasi informasi yang diperoleh RI Agung
serta memberikan rekomendasi kepada
pemerintah sehubungan dengan
pencegahan dan pemberantasan 1. Yunus Husein, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, Makalah seminar dalam
lokakarya terbatas tentang tindak pidana pencucian uang, Jakarta 5-6 Mei 2004
164 InsideTax | Edisi 36 | Edisi Khusus 2015-2016