Page 178 - InsideTax Edisi 36th (Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016: Apa Kata Mereka?)

suaraLSM

Sektor pertambangan dan perkebunan yang menolak untuk menjadi lebih menjalankan kewajiban pajaknya.
rawan IFFs karena kontrolnya yang transparan, terutama Jepang. Akibat Sebagai perbandingan, di negara-
sulit. Selain itu banyak manipulasi ketidakberpihakan Jepang untuk lebih negara maju hukuman moral ini
transfer pricing di sana, sehingga terbuka dan banyaknya perusahaan sudah berjalan. Sementara, menurut
perlu metode baru untuk mendeteksi multinasional asal Jepang yang ada Setyo, belum ada praktik naming and
kebocoran tersebut. Indikasi-indikasi di Indonesia, menjadi tantangan shaming di Indonesia. Padahal negara
inilah yang harus ditangani,” ungkap tersendiri yang nantinya akan dihadapi berkembang seperti Zimbabwe saja,
Setyo. pemerintah. otoritas pajaknya sudah menjalankan
Lebih lanjut, Setyo berpendapat Pria yang meraih gelar master praktik ini. Selain hal tersebut,
bahwa saat ini pemerintah Indonesia Ekonomi Pembangunan di masyarakat Indonesia masih belum
masih berada di dalam comfort zone- International Institute of Social ‘melek’ pajak juga menjadi tantangan
nya sendiri. Sehingga, penegakan Studies (ISS) dari Erasmus University yang harus dibenahi.
hukum masih tergolong rendah di Rotterdam, Belanda ini menjelaskan Sebagai salah satu instansi
Indonesia. Setyo menilai pemerintah tantangan lainnya dalam implementasi yang memiliki peran besar dalam
sebenarnya telah mengetahui kebijakan transaparansi dan AEoI pelaksanaan transparansi dan
IFFs tersebut, tetapi masih belum di Indonesia. Setyo menemukan pertukaran informasi untuk tujuan
mengambil tindakan yang tegas kepada beberapa problematika, seperti perpajakan, Ditjen Pajak juga dinilai
pelaku-pelaku penyebab aliran dana keterbatasan basis data di Indonesia. masih belum mau terbuka mengenai
gelap tersebut. Apalagi dengan adanya Jika dibandingkan dengan Jerman, informasi-informasi yang dimilikinya.
oknum-oknum yang dianggap masih Setyo menilai Indonesia masih Sebagai contoh, informasi mengenai
tidak transparan. Hal ini membuat tertinggal cukup jauh untuk basis tax gap yang sampai saat ini masih
rekan-rekan LSM semakin terdorong data yang dimiliki. Di Jerman, setiap belum jelas perhitungannya. Setyo
untuk mendalami dan mengungkap warga negaranya memiliki single berharap agar Ditjen Pajak dengan
fenomena aliran dana gelap di identity number yang dimiliki sejak segera mengkaji perihal tax gap ini.
Indonesia. lahir, sehingga hal itu memudahkan “Tentunya ini menjadi tugas dari
pemerintah Jerman untuk melacak Ditjen Pajak untuk mengkaji tax gap,
Transparansi dan aktivitas yang dilakukan oleh warga apakah masalahnya benar-benar
Implementasinya di Indonesia negaranya. terletak pada kepatuhan WP?” tanya
Isu mengenai transparansi yang Hal ini jelas kontras dengan apa Setyo.
dianggap dapat mengurangi kejahatan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Menurutnya, tax gap yang terlalu
pajak dan perencanaan pajak yang data yang diperoleh dari Ditjen Pajak, besar di Indonesia terjadi karena
agresif juga tak luput dari perhatian Setyo mengungkapkan bahwa saat ini faktor kepatuhan WP untuk masih
LSM di Indonesia. Menurut Setyo, baru sekitar 500 ribu WP Badan yang sangat rendah. Setyo berharap agar
sudah saatnya Automatic Exchange of telah menyampaikan SPT-nya. Itu pun Ditjen Pajak dapat berupaya untuk
Information (AEoI) diimplementasikan belum tentu benar. Padahal, jumlah menaikkan tingkat kepatuhan tersebut
di Indonesia. Ketika negara semakin WP Badan yang terdaftar di Indonesia dengan memperbanyak ketersediaan
transparan, maka akan semakin mudah mencapai 20 juta. Tambah, data yang basis data secara maksimal. Salah
untuk melacak keberadaan harta diperoleh dari Badan Pusat Statistik satu caranya, Ditjen Pajak dapat terjun
kekayaan atau aset warga negaranya (BPS), yakni masih ada sekitar 60 langsung ke lapangan untuk menilai
yang berada di luar sana. juta WP Badan –yang tergolong UKM- kondisi riil di masyarakat untuk
. Hal ini menjadi sebuah fenomena
Kebijakan mengenai transparansi di yang perlu segera diatasi. Menurut mengetahui WP (terutama UKM) yang
dunia dimulai dengan dikeluarkannya Setyo, perlu adanya semacam shock belum teridentifikasi dengan baik.
FATCA oleh pemerintah Amerika therapy yang diberikan sebagai Langkah tersebut dinilai Setyo dapat
Serikat. Kebijakan tersebut berhasil punishment pada WP yang terbukti menciptakan atmosfir saling percaya
membawa Amerika Serikat untuk dapat tidak menjalankan kewajiban pajaknya antara kedua belah pihak. Selain itu,
menembus kerahasiaan bank di Swiss. (seperti mengemplang pajak) dan PRAKARSA sebagai LSM juga harus
Selanjutnya, kebijakan mengenai disertai efek jera. menyuarakan perlunya peningkatan
transparansi juga menjadi agenda rutin kepatuhan WP, sekaligus mendukung
yang dilakukan oleh negara anggota Hukuman Moral sebagai Solusi ketersediaan informasi perpajakan. IT
G20/OECD dalam pengimplementasian -Gallantino Farman-
AEoI. Kepatuhan WP
Menurut Setyo, terbukanya informasi Belajar dari pergerakan LSM di luar
saat ini belum dibarengi dengan negeri, praktik naming and shaming
kemauan untuk bertukar informasi. dapat menjadi punishment (hukuman
Hal ini ditelisik dari banyaknya negara moral) bagi yang tidak patuh

178 InsideTax | Edisi 36 | Edisi Khusus 2015-2016