Page 180 - InsideTax Edisi 36th (Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016: Apa Kata Mereka?)

suaraLSM

alam era keterbukaan informasi, sektor industri ektraktif pada akhirnya dituntut
untuk lebih transparan. Sektor industri ekstraktif seperti tambang dan migas
Dsering ditengarai sebagai sektor yang sangat rumit, teknis, dan tertutup, sehingga
banyak publik yang mempertanyakan transparansi bisnis dari sektor ekstraktif ini. Ditemui
di sela-sela kesibukannya, Maryati Abdullah selaku Koordinator Nasional dari Publish
What You Pay (PWYP) Indonesia menuturkan kepada redaksi InsideTax mengenai sejauh
mana persoalan transparansi di sektor ekstraktif terutama berkaitan dengan peneriman
pajak. PWYP Indonesia sendiri merupakan koalisi masyarakat sipil yang saat ini telah
beranggotakan 39 organisasi non-pemerintah di tingkal nasional maupun lokal yang
tersebar di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, khususnya di daerah kaya sumber daya
alam dan ekstraktif.

Penggunaan Pajak Harus Tepat belum konsisten dalam menegakkan adanya ketidakpatuhan perusahaan
Sasaran aturan. Sebagai contoh, terkait dengan dalam melaksanakan kewajiban
aturan clean and clear certification, terkait perpajakan,” tandas Mary.
Perempuan yang akrab disapa ada beberapa perusahaan yang
Mary ini menuturkan, saat ini banyak tidak memenuhi kualifikasi tetapi Dari aspek kepatuhan, eligibility
LSM yang memberikan perhatian pada pemerintah justru belum mencabut izin perusahaan sebelum mendapatkan izin
persoalan pajak. Menurut Mary, hal usaha perusahaan tersebut. tambang patut dipertanyakan. Pada
ini terjadi karena beberapa LSM di kenyataannya di daerah-daerah banyak
lokal maupun global sama-sama ingin “Ada sekitar 11 ribu izin, seribu perusahaan tambang yang memperoleh
memastikan bahwa pendapatan pajak di antaranya sudah dicabut, tetapi izin dan alih fungsi lahannya dengan
di negaranya harus digunakan untuk ada 4.600-an izin yang belum suap, sehingga tidak heran jika ada
pembangunan secara tepat sasaran, dicabut. Oleh karena itu, kami masih perusahaan yang lolos mendapat Izin
tidak dikorupsi dan tidak bocor. menunggu ketegasan pemerintah Usaha Pertambangan (IUP) meskipun
untuk mencabut izin-izin yang tidak tidak punya NPWP.
“Pajak itu sumber daya publik dan clean and clear,” tutur perempuan
publik jugalah yang membayar pajak. kelahiran Sukoharjo-Solo ini. Persoalan kedua, terjadi kebocoran
Oleh karena itu akuntabilitasnya harus pajak yang salah satunya diakibatkan
dipastikan bahwa pajak itu digunakan Lebih lanjut Mary menegaskan, jika oleh kurangnya pengawasan dan
untuk kepentingan publik,” tutur Mary. izin yang tidak memenuhi kualifikasi penjagaan terhadap pelabuhan-
tersebut tidak dicabut, minimal pelabuhan untuk ekspor komoditas.
Dalam hal ini publik merasa bahwa pemerintah harus mengumumkan Mary menambahkan, tidak ada
mereka harus terlibat dalam memantau bahwa perusahan-perusahaan standardisasi pengawasan yang baik
penggunaan uang pajak yang selama ini tersebut tidak memenuhi standar dan di pelabuhan terhadap kegiatan
mereka bayarkan kepada pemerintah. seharusnya tidak boleh beroperasi ekspor barang, seperti misalnya tidak
Selain itu, beberapa LSM di lokal sebelum standar tersebut terpenuhi. ada pemantauan CCTV untuk proses
maupun global juga berupaya untuk Penerimaan negara, termasuk pengapalan, timbangan berat muatan
memastikan bahwa tidak ada pihak berkaitan dengan penerimaan pajak, kapal yang tidak valid, atau bahkan
perusahaan atau wajib pajak yang tidak menjadi salah satu bagian dari tidak ada petugas yang mengawasi.
membayar pajak. Industri ekstraktif sertifikasi clean and clear ini. Dari
menjadi concern di Indonesia karena sekitar 7.600 izin yang diverifikasi oleh “Dengan minimnya pengawasan,
industri ini dinilai cukup tertutup. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak tambang minyak dan batu
Masyarakat tidak tahu seberapa besar terdapat sekitar 24% dari jumlah bara Indonesia yang diekspor tanpa
industri tersebut membayar ke negara tersebut yang tidak mempunyai Nomor dokumen yang resmi, atau kalau ada
lantaran tidak memiliki akses informasi Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dokumen resmi, nilainya pun di mark-
yang memadai. menjadi persoalan yang sangat fatal up. Oleh karena itu, masih banyak
mengingat NPWP merupakan syarat celah kebocoran pajak yang terjadi,”
Persoalan di Sektor Industri pertama untuk membayar pajak. kata perempuan yang memiliki
Ekstraktif latar belakang pendidikan kimia di
“Ini sangat fatal. Perusahaan yang Universitas Gadjah Mada ini.
Mary menyebutkan beberapa punya NPWP saja belum tentu bayar
Mary menyebutkan, ada kasus di
persoalan yang terjadi di industri pajak, apalagi mereka yang tidak mana ada perusahaan yang secara
ekstraktif. Pertama, pemerintah masih punya. Hal ini mengindikasikan masih

180 InsideTax | Edisi 36 | Edisi Khusus 2015-2016