Page 38 - InsideTax Edisi 36th (Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016: Apa Kata Mereka?)

suarapengamat

yang telah menjadi visi dan misi seluruhnya, sistem birokrasi di masa ini terjadi karena asumsi antropologi
perpajakan demokratis di era otoriter sebelum reformasi akhirnya masih tersebut tidak dibangun terlebih
seharusnya mampu menjadi aksi di berjalan dan terkonsolidasi sampai dahulu. Apa itu PNS? Apa itu pelayan
era demokratis. Menurut Prastowo, sekarang. Oleh karena itu, administrasi publik? Hal ini tidak didefinisikan.
gap tersebut terjadi karena faktor publik saat ini dipengaruhi oleh adanya Mentalitas harus dibangun dan harus
administrasi publik, bahwa sejak ideologi birokrasi masa itu. bisa masuk ke kurikulum dan standar
tahun 1984 sampai sekarang ternyata dalam menyeleksi PNS,” ujar pria yang
tidak pernah ada perubahan corak Kegagalan Reformasi Birokrasi juga telah memperoleh gelar Magister
administrasi di Indonesia. Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat
Wajib Pajak atau pengusaha Driyarkara.
Reformasi birokrasi dalam menyadari kelemahan administrasi
adminisrasi publik yang selama ini birokrasi di Indonesia yang lemah Sebagai contoh, new public
dilakukan hanya berupa intervensi- sehingga rentan terhadap praktik management yang diterapkan di
intervensi kebijakan yang kecil penyalahgunaan wewenang. Meskipun Amerika Serikat sudah berhasil untuk
dan sama sekali tidak mengubah saat ini sudah memiliki sistem membangun nilai-nilai demokrasi.
sistem secara keseluruhan. Mengapa demokrasi, akan tetapi para elit Momentumnya diawali oleh peristiwa
demikian? Di negara maju kebijakan politiknya masih belum bergeser dari 11 September 2001, di mana saat
administrasi publik diturunkan dari sistem yang lama, dengan kata lain gedung WTC terbakar, yang menjadi
ideologi poiltik yang dipegang oleh meski ada pergantian orang, namun pahlawan bagi orang Amerika
negara tersebut. Dulu, sebelum corak relasinya masih sama. bukanlah presiden dan para pejabat
Perang Dunia I, ideologi politik yang publik, tetapi justru para pemadam
digunakan adalah ideologi Weberian “Reformasi politik yang terjadi kebakaran. Sehingga melalui peristiwa
di mana budaya korupsi dalam tubuh di Indonesia ternyata belum mampu tersebut, muncul neo-patriotisme yang
birokrasi publik sangat kuat sekali. mengubah struktur kekuasaan secara menjadikan pelayan publik sebagai
Kemudian ketika konsep tersebut menyeluruh. Kekuasaan oligarki di profesi yang mulia karena meskipun
bercampur dengan ide welfare state, Indonesia masih belum bergeser,” tutur dengan gaji yang standar, mereka
maka berubah menjadi neo-weberian, pria yang telah menamatkan Magister rela mempertaruhkan jiwa untuk
di mana sudah ada demokratisasi Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik menjalankan tugas yang diembannya.
dalam sistem administrasi publik. Universitas Indonesia. Nilai-nilai seperti ini yang menurut
Kemudian ketika memasuki rezim Prastowo juga mengatakan, Prastowo belum diterapkan dalam
neo-liberalisme, muncul ideologi new reformasi birokrasi di Indonesia dapat mereformasi sistem birokasi dan pajak.
public management sampai pada dikatakan gagal bahkan saat dimulai
lahirnya suatu istilah new public pertama kali. Clifford Geertz, dalam Paradigma Konseptual-Filosofis
service. Perubahan sistem administrasi teori antropologinya mengatakan Pemungutan Pajak
publik tersebut berubah seiring dengan bahwa tipologi masyarakat Jawa
negara
berkembang
Seperti
adanya perubahan ideologi politik di dibagi menjadi tiga tipe, yaitu priyayi, lainnya, Indonesia juga mengidap
negara tersebut. santri, dan abangan. Menjadi seorang berbagai persoalan pajak yang
Menurut Prastowo, hal demikian priyayi merupakan dambaan bagi sebagian besar berkaitan dengan
tidak terjadi di Indonesia, perubahan orang Indonesia. Pola pikir ini tidak administrasi pajak yang belum baik,
ideologi politik yang terjadi ternyata terlepas dari sistem masyarakat yang tingkat kesadaran pajak yang masih
tidak mengubah corak administrasi diciptakan oleh Belanda saat menjajah rendah, serta tingginya tingkat korupsi.
yang ada. Mengapa hal demikian Indonesia di masa lalu. Sampai saat Dalam mengatasi persoalan tersebut,
bisa terjadi? Jika dilihat dari sejarah ini, disadari atau tidak, mentalitas umumnya dilakukan melalui intervensi
reformasi politik di tahun 1998, masyarakat di Indonesia selalu ingin teknokratik dalam rangka merumuskan
menurut Prastowo, nampaknya rakyat mengejar status dan kekuasaan. kebijakan pajak. Seringkali, tilikan dari
Indonesia pada waktu itu sudah Profesi sebagai birokrat atau pegawai paradigma konseptual-filosofis hampir
cukup puas dengan menumbangkan negeri sipil (PNS) menjadi itikad orang diluputkan dari diskursus kebijakan
Presiden Soeharto dan menumbangkan abangan untuk menjadi orang priyayi. pajak.
seluruh organ-organ pemerintahan Kondisi demikian sangat berseberangan
yang dipilih berdasarkan hasil pemilu dengan reformasi birokrasi yang Menurut Prastowo, konseptual-
(elected people) seperti MPR dan ingin dilakukan. Bagaimana mungkin filosofis merupakan salah satu
DPR. Sedangkan, orang-orang yang reformasi birokrasi dapat mengubah pendekatan yang perlu dipahami
menduduki jabatan karena hasil paradigma birokrasi yang menjadikan dalam rangka memahami makna
penunjukkan (appointed people) tidak seorang penguasa menjadi seorang filosofis pemungutan pajak di negara
ikut ditumbangkan, seperti Mahkamah pelayan publik (public servant) tanpa demokratis, yang kemudian dapat
Agung, kepolisian, dan kejaksaan pada membangun mentalitas yang baru. diturunkan ke dalam rumusan teknis
saat itu. Karena tidak ditumbangkan “Kegagalan reformasi birokrasi pemungutan pajak. Berdasarkan

38 InsideTax | Edisi 36 | Edisi Khusus 2015-2016