Page 73 - InsideTax Edisi 36th (Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016: Apa Kata Mereka?)
P. 73
suarawajibpajak
unia usaha adalah salah satu stakeholder pajak, yang signifikan perannya dalam pembayaran
pajak. Selain menjadi pilar penerimaan negara, pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan
Duntuk mendorong roda perekonomian. Melalui berbagai insentif pajak, Pemerintah dapat
merangsang pertumbuhan industri nasional, sehingga nilai tambah perekonomian dapat dioptimalkan.
Untuk menggali lebih lanjut insentif pajak dari sudut pandang pengusaha, redaksi InsideTax
berkesempatan mewawancarai Hariyadi B. Sukamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) sebagai pihak yang mewakili pengusaha di Indonesia.
Menggali Potensi Pajak yang potensi-potensi penerimaan pajak. sehingga sejalan dengan pertumbuhan
Tersembunyi Terakhir, memberikan training atau ekonomi yang meningkat.
meningkatkan kapasitas dari SDM
Dalam dunia usaha di Indonesia, otoritas pajak secara konsisten. Bagaimana Meningkatkan Trust
nama Hariyadi Sukamdani tentu sudah
dikenal oleh banyak orang. Beliau Pria lulusan Universitas Sebelas Para Pengusaha?
adalah direktur utama Hotel Sahid Maret, Surakarta, ini mengeluhkan Trust itu harus dibangun dengan
Jaya dan Wakil Ketua Umum KADIN lemahnya pemahaman atas bisnis, komunikasi yang baik, WP akan lebih
ini menyampaikan bahwa idealnya tax profil WP dan terkadang tentang respect kalau mereka (pengusaha – red)
ratio sekitar 14%, namun sampai saat ketentuan hukum pajak itu sendiri terkesan tidak sedang dipermainkan.
ini tax ratio Indonesia masih terbilang dari otoritas pajak, terutama pada saat Pria yang memperoleh gelar Magister
rendah. Secara keseluruhan masih pemeriksaan. Kurangnya pemahaman Manajemen dari Universitas Indonesia
banyak masih banyak potensi pajak petugas pajak dapat memunculkan ini menuturkan kalau saat ini yang
yang belum tergarap secara sempurna. perbedaan pandangan antara WP dan terjadi dalam pemeriksaan, para WP
Misalnya, dari PPh Pribadi atau juga petugas pajak sehingga menimbulkan seolah sedang dicari-cari kesalahannya.
UMKM yang penerimaannya masih banyak kebingungan bagi WP. Pemeriksaan tujuannya memang untuk
belum tergali secara optimal. Oleh menegakkan hukum namun saat ini
karena itu, perlu mengambil langkah Pajak dalam Memproteksi lebih terlihat untuk mencari peluang
tegas dalam menarik potensi pajak Industri Nasional penerimaan pajak yang lebih besar dari
yang masih tersembunyi. Pajak harus menjadi instrumen WP.
Pria yang memiliki nama lengkap dalam meningkatkan daya saing Lebih lanjut, Hariyadi juga
Hariyadi Budi Santoso Sukamdani industri nasional dari industri asing. menyampaikan bahwasanya sangat
ini mengungkapkan bahwa upaya Berbicara kebijakan pajak, maka kita penting menjaga hubungan antara WP
yang harus dilakukan yaitu dengan bisa berbicara mengenai tarif PPN dan otoritas pajak. Hal ini dimaksudkan
membangun kesadaran masyarakat impor dan bea masuk yang dikenakan untuk untuk meningkatkan
untuk mau membayar pajak. untuk membatasi masuknya barang- kepercayaan WP. Bagaimana idealnya?
Bagaimana caranya? Pertama, barang impor. Apalagi ke depannya, Dengan tegas pria yang merupakan
dengan memberikan peyuluhan serta Indonesia akan menghadapi tantangan Ketua Dewan Kehormatan HIPMI ini
bimbingan kepada masyarakat melalui dari free trade agreement (FTA) dengan menjawab, hal pertama dan utama
komunikasi yang baik. Sehingga ASEAN dan Uni Eropa. Jadi peran itu adalah harus punya kesadaran dan
dengan komunikasi yang baik akan pajak sebagai alat proteksi akan turun, juga kepercayaan untuk membayar
menciptakan kepercayaan (trust) dari hal ini dikarenakan adanya semangat pajak. Kemudian, harus ada monitoring
Wajib Pajak (WP) kepada otoritas penurunan tarif dalam FTA sehingga secara intensif dan terintegrasi dari
pajak. Kedua, membangun sistem setiap negara akan berlomba-lomba otoritas pajak tetapi tetap dilakukan
yang terintegrasi. Selain itu masalah- untuk menurunkan tarifnya bahkan dengan menggunakan pendekatan
masalah terkait software dan hardware ada juga yang membebaskannya. persuasif.
juga perlu diperhatikan terutama Dengan adanya penurunan tarif
dalam infrastruktur penunjang dalam FTA, tidak ada lagi batasan atau Kebijakan Pajak Kurang
sistem. Lalu yang ketiga, penguatan proteksi terhadap barang-barang impor. Kondusif
kerjasama dengan lembaga-lembaga Oleh karena itu, menurut Hariyadi
lainnya seperti konsultan pajak untuk tetap dapat melindunginya, Berbicara tentang kondisi perpajakan
atau kalangan perbankan, hal ini pemerintah harus dapat menciptakan saat ini jika dikaitkan dengan dunia
perlu dilakukan untuk membantu iklim pertumbuhan ekonomi yang usaha, Hariyadi menyayangkan adanya
otoritas pajak dalam melakukan baik, agar industri dalam negeri kebijakan perpajakan baru yang belum
mapping WP dan mengidentifikasi dapat bersaing dengan industri asing, dirasakan manfaatnya oleh para pelaku
InsideTax | Edisi 36 | Edisi Khusus 2015-2016 73