Page 119 - InsideTax Edisi 38th (Aksi BEPS: Menangkal Penggerusan Basis Pajak)

insideevent

4 kawasan yakni Amerika, Uni Eropa, secara benar. Tetapi realitanya kalangan bisa dilepaskan dengan keinginan
Jepang, dan China yang merupakan kaya ini tidak semua membayar pajak. untuk memperluas basis pajak, dalam
pengendali perekonomian dunia, masih Melihat hal ini, pemerintah melalui hal ini adalah data WP. Keempat,
belum menunjukan perbaikan yang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu pertukaran informasi (exchange of
signifikan. mengoptimalkan pemungutan pajak information) untuk tujuan pajak dalam
Tantangan lain yang dihadapi atas orang kaya. Terkait hal tersebut, level internasional akan dimulai di
Indonesia untuk mencapai target Aviliani menyetujui agar pemerintah tahun 2017, dan hingga saat ini sudah
penerimaan pajak adalah kurangnya dan DPR sebaiknya mempercepat ada 96 negara yang berkomitmen untuk
tenaga perpajakan. "Saat ini pegawai pemberlakuan kebijakan tax amnesty. saling bertukar informasi perbankan
pajak kita harus mengawasi banyak Alasannya adalah jika tax amnesty tidak untuk tujuan perpajakan.
WP. 1 orang pegawai pajak harus diterapkan dalam waktu dekat, maka Mewakili WP, Suryadi Sasmita
mengawasi kurang lebih 800 orang sejumlah negara yang kerap dijadikan turut andil dalam mengisi acara
WP. Apakah dapat optimal kalau satu sebagai tempat untuk menyimpan aset untuk menyuarakan aspirasi dari para
orang mengawasi begitu banyak WP?" orang Indonesia, akan mempersiapkan pengusaha di Indonesia. Menurut
ujar John. strategi untuk 'melawan' kebijakan tax Suryadi, tarif pajak yang dikenakan
amnesty.
Sebagai ekonom Indonesia, Aviliani untuk WP badan saat ini masih
turut andil memberikan penjelasannya Berbicara mengenai tax amnesty, termasuk dalam kategori yang tinggi
mengenai dampak ekonomi global Darussalam sebagai pengamat dan memberatkan perusahaan.
terhadap sektor perpajakan di Indonesia. perpajakan juga mendukung penuh Oleh karena itu, Suryadi berharap
Menurut Aviliani, saat ini semua agar kebijakan tax amnesty dapat agar tarif PPh Badan dapat segera
negara sedang mengalami imbalance segera terlaksana. “Tahun 2016 tidak diturunkan. Sebagai penutup, John
salah satu contohnya yaitu Tiongkok ada lagi isu besar di bidang perpajakan Enrizal menyampaikan bahwa sebagai
yang memproyeksikan pertumbuhan selain pengampunan pajak. Tax Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
ekonominya mengalami penurunan, amnesty harus dilakukan di tahun khususnya di komisi XI yang memiliki
dari 6,8% menjadi 6,3%. Ini artinya 2016, kalau tidak di 2016 lebih baik ruang lingkup di bidang keuangan,
kondisi global saat ini masih belum tidak usah dilakukan sama sekali,” perencanaan pembangunan, dan
ada perbaikan, tetapi pertumbuhan tutur Darussalam. perbankan sangat mendukung penuh
ekonomi dunia saat ini berpusat kepada Mengapa tax amnesty menjadi ekstensifiksi yang dilakukan oleh Ditjen
negara berkembang. Oleh karena itu, hal yang penting untuk diterapkan? Pajak untuk mencapai peningkatan
diharapkan agar Indonesia jangan Pertama adalah pengampunan pajak penerimaan pajak. Terutama terkait
sampai salah langkah dalam membuat yang diterapkan di negara-negara dengan kebijakan tax amnesty
kebijakan perpajakan. lain tidak terpisahkan dari reformasi yang pelaksanaannya masih dalam
pembahasan di DPR. Selain fokus
Sampai saat ini tercatat jumlah perpajakan secara menyeluruh. Kedua terhadap penerimaan pajak, komisi
orang kaya di dalam negeri sekitar 50 adalah isu keadilan, tax amnesty XI bersama Menteri Keuangan juga
juta orang, namun dari total tersebut banyak diberitakan melanggar prinsip sedang membahas undang-undang
yang membayar pajak hanya sekitar 25 keadilan, padahal jika persepsi akan yang berkaitan dengan penerimaan
juta orang. Sedangkan 100 juta orang keadilan ini dibalik, justru WP yang negara bukan pajak (PNBP) agar dapat
lainnya adalah kalangan menengah. selama ini sudah patuh akan merasa menjadi sentral dalam meningkatkan
Dengan angka ini, seharusnya 50 juta dirugikan karena hanya WP yang patuh
orang kaya tersebut bisa menjadi WP saja yang dibebankan untuk membayar penerimaan negara. IT
yang memenuhi kewajiban pajaknya pajak. Ketiga, isu tax amnesty tidak - Suci Noor Aeny -

InsideTax | Edisi 38 | Mei 2016 119