Page 73 - InsideTax Edisi 38th (Aksi BEPS: Menangkal Penggerusan Basis Pajak)

insidereview

Beberapa isu terkait dengan Tabel 1 - Perbandingan Struktur Chapter V OECD TP Guidelines
implementasi pendekatan TP Doc
yang direkomendasikan oleh OECD, OECD TP Guidelines - 2010 BEPS Action 13-2015
terutama CbCR, menjadi salah satu topik A. Introduction A. Introduction
pembahasan yang ramai dibicarakan B. Guidance on documentation rules and B. Objectives of TP Doc requirements
sejak pendekatan ini diperkenalkan pada procedures
9
September 2014 yang lalu. Sebagai C. Useful information for determining C. A Three-Tiered Approach to TP Doc
salah satu prinsip utama dan tujuan transfer pricing
OECD dalam merumuskan rencana
aksinya, isu transparansi menjadi D. Summary of recommendations on D. Compliance issues
documentation
salah satu isu yang sering dikaitkan
dengan rencana implementasi CbCR. E. Implementation
Transparansi yang dimaksud dalam hal Annex I to Chapter V. TP Doc – Master File
ini menurut OECD adalah upaya untuk Annex II to Chapter V. TP Doc – Local File
menyediakan informasi dengan cara Annex III to Chapter V. TP Doc – Country-
yang lebih efisien bagi pihak otoritas by-Country Report
dalam upayanya untuk mendeteksi dan Annex IV to Chapter V. Country-by-Country
mencegah praktik profit shifting, dan Reporting Implementation Package
bukan diartikan bahwa informasi di
dalamnya akan menjadi konsumsi publik, Sumber: Diolah oleh penulis.
termasuk media dan dijadikan bahan
kajian bagi para akademisi. 10 Meskipun OECD mendukung adanya OECD terkait dengan isu ini. Dalam
sanksi, namun OECD menekankan bagian ini, akan dapat dilihat bagaimana
Sementara itu, banyak kalangan yang pertimbangan khusus harus diberikan ketentuan ini diadopsi di mana mayoritas
berpendapat bahwa informasi dalam apabila WP tidak dapat memberikan ketentuan di negara-negara tersebut
CbCR harus tersedia bagi publik , informasi yang memang tidak dimiliki mengikuti rekomendasi OECD yang
11
dengan demikian hal tersebut akan oleh WP atau WP tidak mempunyai akses dituangkan dalam BEPS Action 13.
mengembalikan kepercayaan publik untuk memperoleh informasi tersebut. 13
terhadap rezim perpajakan internasional Sampai saat ini sudah banyak negara yang A. Australia
yang ada saat ini. Namun sekali lagi OECD mengenakan sanksi bagi WP yang tidak Jauh sebelum OECD mengeluarkan
menegaskan bahwa informasi tersebut dapat memenuhi ketentuan TP Doc di rencana aksi ke-13, yaitu sejak tahun
tidak akan dijadikan konsumsi publik negaranya. Adapun tujuan dikenakannya 2013 atau lebih tepatnya pada 26
dan OECD juga menyarankan otoritas sanksi tersebut adalah untuk memberikan November 2013, Australian Taxation
pajak untuk menjamin kerahasiaan insentif kepada WP yang patuh dan Office (ATO) mengeluarkan ketentuan
dan menyediakan kerangka legal untuk dirancang untuk memberikan perlakuan yang dinamakan International Structuring
melindungi informasi WP. 12 yang berbeda bagi WP yang patuh dan and Profit Shifting (ISAPS) Initiative
Perubahan lainnya dalam revisi tidak patuh. yang ditujukan kepada 86 WP. 14
Chapter V OECD TP Guidelines
mengenai TP Doc dan merupakan Implementasi dan Komparasi Ketentuan tersebut memuat ketentuan
salah satu hal yang tidak dijelaskan dari Berbagai Negara pengungkapan informasi dengan
menggunakan format serupa dengan
di dalam versi sebelumnya, yaitu Sejak dikeluarkannya versi final format dalam CbCR. Adapun informasi
masalah sanksi administrasi bagi WP pada Oktober 2015 yang didahului ini digunakan oleh ATO untuk melakukan
dalam pemenuhan ketentuan TP Doc di dengan diluncurkannya “Action 13: risk assessment dan untuk meningkatkan
negaranya. Dalam hal ini, sanksi tersebut 2014 Deliverables, Guidance on TP Doc pemahaman mereka atas seluk-beluk
akan dikenakan apabila WP tidak dapat and CbCR”, dapat dilihat respons dari aspek operasional WP.
memberikan informasi yang dibutuhkan berbagai negara dan langkah-langkah
atau keterlambatan penyampaian atas yang akan ditempuh terkait dengan salah Dalam ringkasan “Budget 2015/16”,
dokumentasi yang dimaksud kepada satu rencana aksi ini. Secara umum, pemerintah Australia mengumumkan
pihak otoritas. akan mengimplementasikan CbCR dan
banyak negara-negara di dunia ini yang kewajiban bagi WP untuk mempersiapkan
menyambut baik adanya rencana aksi ini master file dan local file setiap tahunnya. 15
9. Lihat OECD, “Guidance on Transfer Pricing dan menaruh ekspektasi tinggi terhadap
Documentation and Country-by-Country Reporting,” efektifitas penerapannya.
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project
(Paris: OECD Publishing, 2014). Berikut adalah ringkasan dari 14. Lihat AU: ATO, “Base Erosion and Profit
Shifting Presentation by Deputy Commissioner Mark
10. Yariv Brauner, ”Transfer Pricing in BEPS: First Konza,” (26 Nov. 2013). Dapat diakses di https://
Round-Business Interests Win (Bu, Not in Knock-Out),” perkembangan terkini di berbagai negara, www.ato.gov.au/media-centre/speeches/other/
Intertax, (2015): 79. baik negara-negara anggota OECD dan base-erosion-and-profit-shifting/.
11. Yariv Brauner, ”BEPS: An Interim Evaluation,” World yang bukan merupakan negara anggota 15. Lihat AU: ATO, “Country-by-Country Reporting
Tax Journal, (2014): 35. and Transfer Pricing Documentation,” dapat diakses di
12. OECD, Transfer Pricing Documentation and https://www.ato.gov.au/business/international-tax-for-
Country-by-Country Reporting, Action 13: 2015 Final business/in-detail/transfer-pricing/country-by-country-
Report, Op.Cit. (2015), Paragraf 57. 13. Ibid., Paragraf 42. reporting-and-transfer-pricing-documentation/

InsideTax | Edisi 38 | Mei 2016 73