Page 39 - Working Paper (Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia)

Penerapan cukai atas bahan bakar kemudian dapat mengoreksi ‘biaya’ yang muncul tersebut
seperti misalnya penggunaan penerimaan cukai untuk perbaikan jalan. Selain itu, cukai bahan
bakar juga dapat memengaruhi perilaku berkendara. Beberapa perubahan perilaku tersebut di
antaranya ialah menjadikan pemilik kendaraan tidak berkendara pada saat puncak
kemacetan 166 sebagai upaya menghemat bahan bakar serta beralih ke transportasi publik yang
lebih terjangkau. 167
Lebih lanjut, berkaitan dengan perubahan perilaku dan upaya menuju ketahanan energi,
pengenaan cukai atas bahan bakar juga dapat berimplikasi pada pemilihan kendaraan yang
lebih hemat bahan bakar. 168 Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu beranjak menuju
kondisi sektor energi yang lebih baik di mana salah satunya ialah melalui efisiensi penggunaan
bahan bakar apabila BBM dikenakan cukai.
Berkenaan dengan sisi administrasi, cukai atas BBM juga dapat meningkatkan transparansi
penerimaan negara. Terdapat dua jenis pajak yang dikenakan atas Harga Jual Eceran BBM yaitu
PPN dan Pajak Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor (PBBKB). 169 PBBKB merupakan jenis
Pajak Provinsi yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah direvisi menjadi UU
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun
demikian, hingga saat ini belum terdapat data resmi mengenai penerimaan pajak dari BBM yang
merupakan sektor ekstraktif.
Apabila cukai dikenakan atas BBM, data penerimaan cukai BBM yang merupakan single-stage

tax yang dikenakan pada basis pajaknya dapat menjadi suatu acuan untuk mendeteksi aliran
dana pada sektor ekstraktif. Hal ini tidak terlepas bahwa penelusuran aliran dana gelap di sektor
ekstraktif harus mempertimbangkan pada setiap tahapan value chain dari sektor tersebut. 170
Penelusuran aliran dana gelap BBM ini salah satunya dapat dilakukan pada tahap licensing yang
dapat ditelusuri pada tahap produsen atau importir mauapun distributor dari pelaku usaha
BBM yang merupakan subjek dari kebijakan cukai.

Pada akhirnya, hal-hal berkaitan dengan harmonisasi kebijakan, perubahan perilaku, persiapan
energi alternatif, dan transparansi penerimaan BBM sebagai sektor ekstraktif menjadi justifikasi
mengapa BBM di Indonesia harus menjadi objek ekstensifikasi. Lebih lanjut, ekstensifikasi cukai
atas BBM tidak dapat dipandang dalam jangka pendek sebagai upaya untuk meningkatkan
penerimaan semata.

Kebijakan cukai BBM juga harus dilengkapi dengan berbagai usaha progresif pemerintah
lainnya. Mekanisme pendukung dapat berupa menyediakan penyediaan sarana transportasi
umum, sumber energi alternatif terbarukan, kendaraan yang rendah emisi karbon dioksida,
serta insentif bagi pelaku usaha yang ramah lingkungan. Tanpa disertai langkah ini, penetapan

166 Prafula Pearce dan Dale Pinto, “An Evaluation of the Case for A Congestion Tax in Australia,” The Tax Specialist
(2015), 150.
167 Green Fiscal Comission, “Reducing Carbon Emissions Through Transport Taxation” Briefing Paper Six (Maret
2010), 10.
168 ShanjunLi, Joshua Linn, dan Erich J. Muehlegger. “Gasoline Taxes and Consumer Behavior” HKS Faculty
Research Working Paper Series RWP12-006 (John F. Kennedy School of Government Harvard University,
2012), 44.
169 Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 14 ayat (4).
170 Julia van Hoogstraten, Theoretical Framework for Financial Flows in the Extractive Sector (Mexico City:
PODER, 2015), 32.

37