Page 11 - InsideTax Edisi 30th (Menyasar Pajak Orang Kaya)
P. 11
insideheadline
Gambar 2 - Supply Chain Perencanaan Pajak yang Agresif
Fiduciary
Lawyer
2nd Supplier Financer Specialist Counterparty
Loan
Adviser
1st Supplier Arsitektur Tax Product (HWI)
Distributor ‘Scheme’ Distributor
Konsumen KLIEN KLIEN KLIEN
Sumber: OECD, Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance (Paris: OECD Publishing, 2009), 30.
penghasilan atas transaksi lintas- HWI juga memiliki kesempatan untuk Dalam sebuah laporan investigasi
batas yang mereka peroleh dialihkan melakukan tax evasion (penggelapan oleh Senat di Amerika Serikat (AS) pada
ke yurisdiksi di mana tidak terdapat pajak) melalui penyembunyian aset tahun 2008, pengaturan keuangan
kegiatan usaha yang riil -ataupun jika di luar negeri sehingga tidak dapat yang modern yang ditawarkan oleh
ada, maka skalanya akan sangat kecil- diketahui oleh otoritas pajak di negara bank-bank di negara tax haven sebagai
sehingga menyebabkan tidak ada pajak domisili HWI tersebut. Seperti dikutip adviser para HWI dapat memfasilitasi
yang dibayar atau pajak yang dibayar dari International Monetary Fund, HWI melakukan tax evasion. Pengaturan
sangat kecil. Kesempatan melakukan penggelapan pajak akan berdampak keuangan ini dapat berupa pemberian
23
perencanaan pajak yang agresif ini langsung secara signifikan terhadap jasa keuangan dengan mengalihkan
juga dilakukan dengan mengeksploitasi penerimaan negara dan akan penghasilan (profit shifting), salah
celah pajak di beberapa negara tax menghilangkan rasa keadilan dalam satunya melalui pengelolaan investasi
haven. sistem perpajakan. HWI di offshore companies.
Namun tidak hanya melalui “Evasion by the best off can thus Para HWI ini adalah nasabah yang
penghindaran pajak yang agresif, have a significant direct impact on merupakan warga negara AS, yang
revenue as well as compromising the selama ini berhasil menyembunyikan
23. Darussalam dan Ganda C. Tobing, “Rencana Aksi perceived fairness of the tax system” 24
Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya terhadap
Peraturan Pajak di Indonesia,” DDTC Working Paper, Revenue Mobilization Improving Tax Compliance 2015,”
No. 0714 (2014):3. 24. International Monetary Fund, “Current Challenges in IMF Policy Papers, (2015):26.
InsideTax | Edisi 30 | April 2015 11
