Page 3 - Working Paper (Pesta Demokrasi Tanpa Kebijakan Pajak)

DDTC Working Paper 0614
3

“Governments need money. Modern governments need lots of money.
How they get this money and whom they take it from are two of the
most difficult political issues faced in any modern political economy.”

- Sven Steinmo, Taxation and Democracy, 1993

1. Pendahuluan tentang ideologi hingga suatu platform kebijakan
yang sesuai dengan preferensi masyarakat banyak.
Di banyak negara, kebijakan pajak adalah Ide tersebut dapat dianggap sebagai portofolio
salah satu dari kebijakan publik yang utama. setiap organisasi politik terhadap konstituen
Pada hakikatnya, pembuatan kebijakan publik karena nantinya wakil-wakil organisasi politik
bukan hanya sekedar fungsi teknis dari sebuah yang duduk di legislatif maupun eksekutif akan
pemerintahan, melainkan juga merupakan proses menjadi aktor utama yang menentukan arah
interaktif yang kompleks dan dipengaruhi oleh kebijakan suatu negara.
2
beragam keadaan sosial-politik. Proses interaktif
Pada dasarnya kebijakan pajak menjadi suatu
dan pengaruh sosial-politik inilah yang nantinya
hal yang menarik banyak aktor untuk terlibat, dan
akan mengantarkan kita pada pertanyaan mengenai
tidak selalu hanya tergantung oleh wakil-wakil
proses pembentukan kebijakan perpajakan di
organisasi politik yang duduk di kursi legislatif
suatu negara.
dan eksekutif saja. Masih banyak aktor lain yang
Pajak -dan fiskal secara umum- merupakan berperan baik secara formal maupun informal, di
salah satu ranah di mana pengaruh politik dalam maupun di luar sistem, seperti: pengusaha
memainkan peranan penting. Menurut Di John (kalangan bisnis), organisasi profesi, lembaga
(2006), terdapat tiga pendekatan yang biasanya swadaya masyarakat, dan sebagainya. Masing-
dipergunakan untuk menganalisis kapasitas pajak masing dari aktor tersebut merepresentasikan
maupun reformasi pajak di berbagai negara, yaitu kepentingan yang bervariasi tergantung agenda
pendekatan ekonomi, pendekatan administrasi, yang dimiliki.
3
dan pendekatan politik ekonomi. Salah satu
Interaksi di antara aktor dengan kepentingannya
elemen yang penting dalam politik ekonomi
masing-masing jelas membuat perumusan
perpajakan adalah memahami peran organisasi
kebijakan pajak menjadi arena yang sarat dengan
4
politik sebagai saluran (penghubung) antara
proses negosiasi, lobi, hingga konfrontasi. Interaksi
kelompok kepentingan.
di antara aktor tersebut akan dipengaruhi pula
Dalam sistem demokrasi, organisasi politik oleh setting proses perumusan kebijakan yang
tersebut merupakan representasi berbagai berlaku di suatu negara serta kekuatan baik secara
suara rakyat yang heterogen. Organisasi politik politik maupun ekonomi dari masing-masing aktor.
menjadi pemeran (aktor) utama yang menjamin
*****
ketersediaan barang publik di satu sisi, dan skema
partisipasi pembiayaan yang paling optimal di
Pada tahun 2014 ini, kita akan menyambut
sisi lain. Setiap organisasi politik akan berusaha
datangnya pemerintahan baru di Indonesia melalui
mendapatkan dukungan suara terbanyak dari
Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu tersebut akan
rakyat agar mendapatkan mandat baik untuk
mencari kandidat terbaik, baik legislatif maupun
5
memimpin legislatif maupun eksekutif. Guna
ekesekutif, yang merepresentasikan keinginan
‘meraup’ dukungan suara, mau tidak mau setiap
rakyat. Kandidat-kandidat tersebut nantinya
organisasi politik harus dapat menjual ide, baik
akan menjadi salah satu aktor penentu outcome
kebijakan publik selama lima tahun ke depan,
2 Shafiah F. Muhibat, Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Sosial-
Politik dan Keamanan (Jakarta: Centre for Strategic and International termasuk kebijakan mengenai perpajakan. Lalu,
Studies, 2014), 1. apakah yang menjadi platform kebijakan masing-
3 Jonathan Di John, “The Political Economy of Taxation and Tax Reform masing organisasi politik? Sejauh mana hal tersebut
in Developing Countries,” UNU-WIDER Research Paper, No. 2006/74 telah merepresentasikan suara rakyat banyak?
(Juli, 2006): 3.
4 Dalam tulisan ini, kami menggunakan terminologi organisasi politik
sebagai sebutan pengganti dari partai politik, kandidat presiden, politisi, Lebih lanjut lagi, apakah organisasi politik
dan segala aspek yang berhubungan dengan kelompok politik yang menjadi satu-satunya aktor di Indonesia?
terorganisasi. Kecuali, untuk konteks yang lebih spesifik.
Siapakah yang menjadi aktor lainnya dan apa
5 Penting untuk dicatat bahwa bentuk pemerintahan dan sistem politik kepentingan yang diusung oleh masing-masing
setiap negara berbeda-beda sehingga pernyataan tersebut belum tentu
tepat merepresentasikan seluruh sistem yang ada. Sebagai contoh, aktor? Bagaimana ‘aturan main’ yang mengatur
adanya demokrasi parlementer dan presidensial, hingga parlementer kedudukan serta interaksi masing-masing aktor
dengan suara proporsional atau mayoritas.