Page 29 - InsideTax Edisi 38th (Aksi BEPS: Menangkal Penggerusan Basis Pajak)

insidereview

Tabel 1 - Tabel Rekomendasi Hukum Domestik (Part I)

Ketidak sesuaian Rekomendasi Ketentuan
(Mismatch) Aransemen Rekomendasi Respons Aturan Defensif Cakupan
Instrumen keuangan Tidak diberikan Menolak Dianggap sebagai Perusahaan afiliasi
hybrid pembebasan atas pengakuan biaya penghasilan normal dan rancangan
pembayaran dividen dari pembayar terstruktur
yang diakui sebagai
biaya
Menolak pembayaran Menolak Dianggap sebagai Grup pengendali
yang dilakukan oleh - pengakuan biaya penghasilan normal dan rancangan
entitas hybrid dari pembayar terstruktur
Pembayaran balik Perbaikan ketentuan Menolak Grup pengendali
D/NI kepada entitas hybrid investasi luar negeri: pengakuan biaya dan rancangan
(reverse hybrid) Membatasi perlakuan dari pembayar terstruktur
atas perusahaan
intermediary
sebagai perusahaan -
transparan ketika
investor dari luar
negeri dianggap
sebagai perusahaan
non-transparan
Pembayaran yang Menolak pengakuan Menolak Tidak ada batasan
dapat dibiayakan biaya dari induk pengakuan biaya atas respons,
yang dilakukan oleh perusahaan dari pembayar aturan defensif
entitas hybrid - berlaku atas
Grup Pengendali
DD dan aransemen
terstruktur
Pembayaran yang Menolak pengakuan Tidak ada batasan
dapat dibiayakan - biaya dari WPDN - atas respons
yang dilakukan oleh Negeri
dual-resident
Imported mismatch Menolak Anggota dari
arrangement pengakuan biaya grup pengendali
Indirect D/NI - -
dari pembayar dan rancangan
terstruktur
Sumber: OECD, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, BEPS Acion 2: 2015 Final Report (Paris: OECD Publishing, 2015).

Rekomendasi atas Hybrid terhubung dengan pengaturan pembayaran yang bukan merupakan
Mismatch Arrangement domestik di negara lain untuk mengatur objek pajak di negara mitra (D/

Menjawab ketiga skema di atas, mengenai perlakuan perpajakan NI) atau pembayaran tersebut juga
atas suatu instrumen transaksi atau diakui sebagai biaya di negara mitra
BEPS Action 2 memberikan beberapa entitas. Aturan-aturan tersebut berupa (DD). Apabila aturan utama ini tidak
rekomendasi yang dibagi menjadi aturan utama (Primary Rule) dan dapat diaplikasikan, maka negara
dua bagian besar yaitu rekomendasi aturan lanjutan (Secondary Rule) atau mitra dapat menggunakan aturan
terhadap hukum domestik (Part I) dan disebut juga aturan defensif (Defensive lanjutan (Secondary Rule), di mana
rekomendasi terhadap permasalahan Rule). Kedua aturan ini digunakan negara tersebut akan menganggap
tax treaties (Part II). Adapun secara otomatis dan berurutan, hal ini pembayaran tersebut sebagai objek
rekomendasi ditujukan agar mendorong dilakukan agar menghindari lebih dari pajak atau menolak duplikasi
WP lebih sederhana dan transparan satu negara mengaplikasikan aturan pengakuan biaya tergantung sifat dasar
dalam melakukan investasi lintas pada satu rancangan yang sama serta dari ketidaksesuaian (mismatch) yang
batas. 14 untuk menghindari adanya pemajakan muncul. Tabel 1 menggambarkan
Rekomendasi dari Part I merupakan berganda. secara umum atas rekomendasi Part I.
serangkaian aturan domestik yang Rekomendasi terhadap hukum Selanjutnya pada rekomendasi
aturan utama (Primary Rule) adalah Part II ditujukan untuk memastikan
14. Pascal Saint-Amans dan Raffaele Russo, “The satu negara menolak memberikan bahwa hybrid instrument dan entitas
BEPS Package: Promise Kept, Bulletin for International pengakuan biaya atas suatu hybrid, sebagaimana juga terhadap
Taxation,” IBFD (April, 2016).

InsideTax | Edisi 38 | Mei 2016 29