Page 10 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)
P. 10
Janji Pajak Capres
UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Asumsi kedua mengapa tarif pajak Ketika Donald Trump menjadi
Pajak Penghasilan. rendah adalah sesuatu yang baik, Presiden AS pada 2016, ia yang
akan kembali ke soal bagaimana menganut fiscal conservatism juga
Tapi apakah rencana itu aneh? meningkatkan pertumbuhan menurunkan tarif pajak terutama
Tidak juga. Penurunan tarif pajak ekonomi. Apabila pajak rendah, untuk kelas menengah. Tidak heran,
untuk menggenjot penerimaan uang yang diinvestasikan dunia karena itu juga visi perpajakan tim
adalah lazim saja. Asumsinya, usaha akan lebih besar. Pada Prabowo-Sandi dinilai mengikuti
dengan tarif pajak rendah gilirannya hal ini akan gaya kebijakan perpajakan Donald
warga tidak akan merasa memicu pertumbuhan Trump.
‘berat’ membayar ekonomi yang lebih
pajak. Mereka yang tinggi pula. Sedangkan dari kubu petahana
belum membayar (incumbent), tidak terlalu banyak
bisa ditarik, Sebaliknya, gebrakan baru. Kubu Joko Widodo-
hingga jumlah apabila pajak Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) akan
pembayar pajak terlalu tinggi, tetap melanjutkan upaya reformasi
akan meningkat. bisnis akan struktural dan reformasi fiskal seperti
terhambat. Karena yang sudah dilakukan selama ini.
“Revisi UU Pajak itu itu, menurut Fuad,
masuk program kami. wajib pajak tidak Akan tetapi, dari dokumen visi-
Waktu saya Dirjen Pajak, perlu direpotkan dengan misi yang dikirimkan ke KPU, satu
revisi itu juga tuntas,” kata berbagai macam urusan hal menarik yang perlu dicatat
Fuad Bawazier, Direktur Konsolidasi perpajakan, yang justru akan dari kubu Jokowi-Ma’ruf ini adalah
Nasional BPN Prabowo-Sandi meningkatkan ongkos membayar adanya opsi memperkuat reformasi
kepada InsideTax, November lalu. pajak (compliance cost), hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lihat wawancara Fuad Bawazier, akhirnya mendiskon kepatuhan (PNBP). (Lihat wawancara Arif
Direktur Konsolidasi Nasional BPN wajib pajak. Budimanta, Juru Bicara Tim
Prabowo-Sandi) Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf)
Konservatisme Fiskal
Drajad Wibowo, ekonom dari Sekadar gambaran, pada akhir Juli
tim Prabowo-Sandi yang juga DALAM literatur ekonomi politik, 2018 lalu DPR akhirnya memang
Wakil Ketua Dewan Kehormatan paham ini dikenal dengan istilah mengesahkan revisi UU Nomor 20
Partai Amanat Nasional (PAN), aliran konservatisme fiskal (fiscal Tahun 1997 tentang Penerimaan
juga menegaskan hal ini dalam conservatism) yang mendorong Negara Bukan Pajak. Revisi tersebut
penjelasannya. “Penurunan penurunan tarif pajak, pengurangan melakukan penyempurnaan
tarif pajak dapat meningkatkan belanja, sekaligus penarikan utang mengenai definisi PNBP, besaran
efektivitas penerimaan pajak,” yang minimal. Paham ini cukup tarif, pengelompokan objek PNBP
katanya kepada InsideTax. populer di negara-negara Barat. dan masih banyak lagi.
Joko Widodo berswafoto bersama Tim Kampanye Daerah dan relawan Jokowi—Ma’ruf Amin di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/11/2018). (foto: ANTARA)
10 INSIDETAX
