Page 11 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)
P. 11
Janji Pajak Capres
Calon Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato politiknya dalam pembekalan relawan Prabowo—Sandi di Istora Senayan Jakarta, Kamis (22/11/2018). (foto: ANTARA)
Seusai pengesahan revisi UU itu di Pemerintah juga sadar bahwa Pokok yang sebenarnya lebih jadi
sidang paripurna DPR, pada 26 Juli menaikkan PTKP akan menurunkan tantangan bagi kedua kubu adalah
2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani penerimaan. Bambang juga bagaimana meningkatkan tax
Indrawati mengatakan bahwa mengumumkan bahwa ratio Indonesia yang masih
pengesahan revisi UU tersebut akan kebijakan tersebut sangat rendah, yang
sangat berdampak positif terhadap diprediksi akan selama ini cuma bisa
keuangan negara. meng ura ng i bolak-balik dari
pendapatan angka 10%-11%,
“Revisi ini bisa meningkatkan negara Rp18 dan termasuk
potensi penerimaan negara,” triliun. Namun, salah satu yang
katanya seusai sidang paripurna ada imbalan terendah di
DPR mengetok palu pengesahan UU yang diperoleh, kawasan ASEAN.
tersebut. Pertanyaannya kini, mana yaitu daya
yang lebih feasible dari dua visi beli masyarakat Selain itu, adalah
perpajakan tersebut, visi Prabowo- meningkat. memutus tradisi
Sandi atau Jokowi-Ma’ruf? shortfall, alias
Itulah yang akan penerimaan pajak yang
Sama-sama Diterapkan menyebabkan konsumsi rumah tidak mencapai target. Terakhir
KEDUANYA sama-sama feasible, tangga meningkat, yang pada kali pemerintah mencapai target
karena memang keduanya tidak gilirannya akan memengaruhi penerimaan pajak adalah pada
berpijak dari ruang hampa. Baik pertumbuhan ekonomi. Ketika itu, 2008. Pada Pemerintahan Jokowi,
aliran konservatisme fiskal maupun menurut perhitungan pemerintah, realisasi penerimaan pajak hanya
mengandalkan PNBP telah sama- kenaikan PTKP menjadi Rp4,5 juta bisa mencapai 81%-91% dari
sama telah diterapkan di negara- akan meningkatkan pertumbuhan target APBN.
negara Barat. ekonomi sebesar 0,16%. Memutus tradisi shortfall, kemudian
Peningkatan batas PTKP untuk Jadi, memang bukan hal aneh meningkatkan tax ratio agar
meningkatkan daya beli juga bukan bila PTKP kembali disasar oleh bisa terus melaju seiring dengan
hal aneh. Pemerintahan Jokowi kubu penantang. Bahkan bisa meningkatnya Produk Domestik
juga pernah melakukan itu. Ketika dibilang, menaikkan PTKP sudah Bruto (PDB), adalah tantangan
itu pada April 2016, pada era menjadi semacam prosedur lazim utama yang harus bisa diatasi oleh
Menteri Keuangan Bambang P.S. bagi pemerintahan mana pun— pemerintahan selanjutnya.
Brodjonegoro, pemerintah juga tidak cuma di Indonesia—untuk
menaikkan batas PTKP dari Rp3 menaikkan daya beli dan dengan
juta jadi Rp4,5 juta per bulan. demikian pertumbuhan ekonomi.
INSIDETAX 11