Page 14 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)

Janji Pajak Capres

Prabowo-Sandi sebagai paslon ekonomi perpajakan akan sangat yang dibatasi oleh undang-undang.
nomor 02. Dari dokumen resmi tergantung dari besarnya biaya Undang-undang sendiri merupakan
mengenai visi-misi dan program transaksi, yaitu seluruh biaya hasil pembahasan antara
kerja kandidat pemimpin nasional yang timbul dari upaya untuk pemerintah dengan perwakilan
sebagaimana bisa dilihat di KPU, memobilisasi penerimaan. Semakin rakyat yang tercermin dalam
paslon nomor 01 berkomitmen tinggi derajat kepatuhan sukarela parlemen. Singkatnya, no taxation
untuk melanjutkan reformasi fiskal (voluntary compliance) wajib pajak without representation.
yang berkesinambungan. Di sisi akan menyebabkan rendahnya
lain, paslon nomor 02 menyatakan biaya transaksi pemungutan pajak. Keinginan untuk mendengar suara
tiga program kerja di bidang pajak: Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak dan memperkuat
menurunkan tarif PPh Pasal 21, pemerintah untuk memiliki strategi partisipasi pemangku kepentingan
menghapus PBB untuk rumah meningkatkan kepatuhan sukarela, membuat sistem pajak semakin
pertama, serta menaikkan nilai terutama melalui upaya menciptakan demokratis karena semakin
PTKP. Sayangnya, narasi dan trust kepada pemerintah. banyaknya kepentingan yang dapat
pemaparan mengenai platform dipertimbangkan dan diakomodasi.
pajak masing-masing calon masih Ketiga, menjamin akseptabilitas Selain untuk menjamin legitimasi
sangat terbatas. Dengan demikian, pemerintah dan hubungan kontrak
evaluasi mengenai platform pajak fiskal yang ideal, ‘kemauan untuk
tiap kandidat sulit untuk dielaborasi mendengar’ tersebut menjaga
lebih jauh. Arah politik kestabilan sistem pajak. Ini juga
selaras dengan gagasan Tanzi
Ada hal yang lebih penting pajak 2019-2024 mengenai ekologi sistem pajak
dan substansial dari sekedar haruslah berbasis (2018), di mana pemerintah harus
membandingkan platform pajak mampu mengidentifikasi berbagai
keduanya, yaitu bagaimana pada tagline: fenomena yang akan berpengaruh
mengaitkan relevansi antara desain pada permintaan-penawaran sistem
sistem pajak yang diusulkan, mendengar suara pajak yang lebih baik.
kebutuhan masyarakat, target wajib pajak dan Setidaknya terdapat beberapa cara
pembangunan ke depan, serta untuk mewujudkan platform politik
menjamin dukungan publik di masa memperkuat pajak 2019-2024 ‘mendengar
mendatang untuk meningkatkan partisipasi suara wajib pajak dan memperkuat
penerimaan dalam kontrak fiskal partisipasi pemangku kepentingan’,
yang ideal. Ini tentu bukan soal yang pemangku yaitu melalui perlindungan hak-
mudah, namun untuk menjawab kepentingan.” hak wajib pajak dalam sistem
hal tersebut arah politik pajak administrasi pajak, memperkuat
2019-2024 haruslah berbasis pada peran Komite Pengawas Perpajakan
paradigma: mendengar suara wajib sebagai tax ombudsman yang
pajak dan memperkuat partisipasi dan stabilitas. Dukungan publik hadir mewakili wajib pajak,
pemangku kepentingan. sangat dibutuhkan dalam menjamin proses perumusan kebijakan yang
efektivitas sistem pajak serta partisipatif dan berbobot dengan
Setidaknya terdapat empat alasan menyempurnakan hal-hal yang adanya dukungan kehadiran
mengapa paradigma tersebut harus menjadi tujuan pemerintah. Tanpa lembaga riset di bidang pajak,
jadi acuan. Pertama, fragmentasi suatu mekanisme yang bersifat mencetak ahli pajak yang berkualitas
politik. Pasca Orde Baru, konsolidasi partisipatif, implementasi sistem termasuk di dalamnya konsultan
politik semakin sulit terwujud pajak justru dapat menyebabkan pajak, akademisi, lembaga swadaya
dan kesepahaman antar berbagai hilangnya kepercayaan publik masyarakat, dan sebagainya
kekuatan politik dalam memandang maupun menciptakan social unrest. dalam menjamin ekosistem yang
suatu kebijakan semakin divergen. Kerusuhan di Prancis mengenai mendukung terwujudnya sistem
Pembuatan kebijakan menjadi penolakan kenaikan pajak bahan pajak yang berimbang, serta
terhambat, kurang obyektif, dan bakar yang diusulkan Presiden dukungan kepemimpinan nasional.
sarat kepentingan (Sachs dan Macron atau pengunduran diri
Roubini, 1989). Pembahasan Margaret Thatcher pasca adanya Sebagai penutup, menarik untuk
undang-undang tentang amnesti kerusuhan besar-besaran di kota mengutip Guy Peters (1991) yang
pajak dan akses informasi keuangan London yang menentang poll tax menyatakan bahwa: “..dari sekian
bisa menjadi contoh. Oleh karena bisa jadi contoh. banyak faktor, pada akhirnya
itu, fenomena fragmentasi politik pertimbangan politiklah yang
di Indonesia mengharuskan adanya Keempat, pada sistem demokrasi akan menentukan pilihan (sistem)
suatu kesepahaman antar kelompok kekuasaan negara dalam kebijakan pajak.” Dalam hal inilah
kepentingan dan politik. mengenakan pajak dibatasi. Adanya calon pemimpin nasional 2019-
doktrin separation of powers dan 2024 menjadi tokoh sentral.
Kedua, mengurangi transaction mekanisme check and balance
cost. Menurut Levi (1989), politik mengharuskan pemungutan pajak

14 INSIDETAX