Page 19 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)

Janji Pajak Capres

Apa yang melatarbelakangi janji masih sangat rendah di Indonesia. Saya tidak perlu dan belum tentu
penghapusan pajak bumi dan Hal ini akan mengamankan menyetujui statement pemerintah
bangunan (PBB) bagi rumah masa depan mereka, sekaligus karena, terus terang saja, masih
tinggal utama dan pertama? menyebabkan tersedianya dana- bersifat wacana dan belum ada
dana di masyarakat. Di Singapura perhitungan resminya. Namun,
PBB naik terus-menerus. Banyak itu namanya provident fund. Kita nanti kami akan membuat kalkulasi
orang yang punya [rumah], tapi itu enggak bisa mendukung masa sendiri. Umumnya kan pemerintah
sebetulnya dia enggak punya depan mereka walaupun mereka berharap yang berkesinambungan.
kemampuan likuiditas untuk kerja karena terlalu pelit di iuran.
membayar pajaknya. Maka dari itu, Kami menaikkannya tidak akan Kita memang perlu satu penataan
banyak orang yang lebih memilih drastis, paling sekitar 5%. Itu baru, tapi intinya pengusaha harus
menjual rumahnya. Padahal, menjadi sinyal political will. Secara diberi ruang napas. Kalau memang
mereka ini misalnya istri para fundamental ada sinyal perubahan harus diturunkan karena pajak itu
pejuang. Tentu ini akan di-review kebijakan. dianggap sudah tidak kompetitif
lagi. Kemampuan mereka ya harus lagi, bisa. Namun, yang lebih
diperhatikan. Ini untuk mencegah Bagaimana dengan janji diprioritaskan oleh pengusaha
ketergusuran orang-orang dari penurunan tarif pajak penghasilan sebetulnya kemudahan dalam
tempat tinggalnya. (PPh) Pasal 21? Apakah ini juga berbisnis, termasuk perizinan dan
akan menyentuh bracket-nya? segala macam. Bahasa tegasnya,
Bukankah ini akan berpengaruh pungli-pungli itu dihilangin,
pada pemerintah daerah yang Saya kira kami belum berbicara pajaknya enggak usah diuber-uber,
selama ini mengambil penerimaan bracket, meskipun itu dapat pengusaha sudah senang. Skema
PBB? ditinjau kembali atau tidak. PPN [pajak pertambahan nilai]
Namun, saya kira di visi-misi, kami
Kan ada dana bagi hasil yang tidak bicara menaikkan tax ratio. itu juga termasuk dianggap ruwet.
bisa di-review kembali. PBB Ini karena pengusaha ini kalau lagi Mereka ingin itu disederhanakan.
tambang dan hutan, misalnya, susah lalu diuber-uber pajaknya Bukankah UU PPN juga ada di era
nanti bisa untuk mengompensasi. pasti menimbulkan dua hal. Anda?
Ini karena bagi hasil juga bagian Pertama, kemampuan finansialnya
dari yang akan dikompensasikan. mungkin terganggu. Kedua, Iya, PPN itu kan sudah mulai
Intinya kami memerangi program psikologis mereka terganggu. Yang berlaku pelaksanaannya 1
penggusuran rumah-rumah dan paling tidak disukai kan surat dari Januari 1985. Nah, dalam
tanah-tanah menjadi milik orang- [Ditjen] Pajak. implementasinya terdapat
orang kuat. permasalahan-permasalahan.
Seperti apa peluang pemenuhan Sayangnya, perbaikan sistem PPN
Bagaimana dengan rencana janji penurunan tarif PPh Pasal tidak menyentuh substansinya
kenaikan batas Penghasilan Tidak 21 dan PBB, mengingat ini harus dan cenderung hanya dimodifikasi
Kena Pajak (PTKP)? mengubah undang-undang? seperlunya saja.

Kami itu sebenarnya akan meninjau Kemungkinan itu tidak berdiri Itu artinya grand design instrumen
kembali definisi orang miskin. sendiri. Ini berkaitan dengan pajak untuk menstimulasi
Basic concept [penghasilan] orang budget reform, Itu kan penerimaan perekonomian, meskipun ada trade
miskin kira-kira Rp400.000 per sehingga kaitannya dengan off dari sisi penerimaan negara
bulan atau kurang dari US$1 per spending, defisit, dan utang. yang tidak mungkin besar?
hari harus diganti. Kalau kita pakai Intinya, kita tentukan objektifnya
ukuran internasional US$2 per hari, atau tujuannya dulu. Setelah itu, Justru itu, pemerintah harus
angka orang miskin yang tadinya teknisnya kita sesuaikan, jangan memulai perbaikan dari diri sendiri.
25 juta bisa langsung naik 3 kali dibalik. Sekarang ini terlalu banyak Ini ukurannya APBN. Pemerintah
lipat menjadi 76 juta. Dengan teknis sehingga tujuan pokoknya harus mulai mengelola keuangan
kenaikan batasan itu, kemiskinan tidak tercapai. Ini makin lama negara dengan lebih prudent. Kalau
akan langsung naik. Namun, makin menyimpang jauh. Ini kayak mau berjuang, pemerintah harus
tantangan kita jadi jelas. Nah, itu pemerintah membuat statement mulai dengan mengencangkan ikat
berimplikasi pada PTKP. penurunan tarif PPh Badan dari pinggang sendiri, bukan rakyat.

Di sisi lain, kami ingin 25% menjadi 17%, tapi enggak Saya sudah melihat anggaran,
belanja pegawai dan barang besar,
meningkatkan hal-hal lain seperti ada gerakan apa-apa. tapi belanja modalnya kecil. Jadi,
iuran-iuran, seperti kesehatan, Apakah setuju dengan rencana APBN itu perlu direformasi. Itu kata
hari tua, dan iuran lain yang penurunan tarif PPh Badan? kuncinya.

INSIDETAX 19