Page 17 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)
P. 17

Janji Pajak Capres


            mencabut bulu angsa tanpa        Pasangan lawan yang menjanjikan   selain fungsi ekonomi. Negara
            membuat angsa yang dicabut       beberapa kebijakan seperti       harus menjamin bahwa tanah
            terasa sakit’.                   penurunan PTKP dan PPh Pasal     harus dapat diakses oleh seluruh
                                             21, serta penghapusan PBB. Ini   rakyat sehingga rakyat mendapat
            Bagaimana dengan rencana         dimaksudkan untuk meningkatan    hak untuk perumahan, fasilitas
            pembentukan badan semi otonom    daya beli masyarakat. Bagaimana   umum, dan lain sebagainya.
            untuk pajak?                     tanggapan Anda?
                                                                              Akhir-akhir ini pemerintah
            Rencana pembentukan badan semi   Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla   menggunakan instrumen pajak
            otonom untuk pajak merupakan     saat ini tercatat telah menaikkan   untuk menggenjot daya saing.
            salah satu bagian yang masuk     PTKP sebanyak dua kali dan ini   Apakah pajak memang satu-
            dalam revisi UU perpajakan.      masih lebih tinggi dari UMR [upah   satunya instrumen yang ampuh
            Rencana tersebut saat ini masih   minimum regional] Jakarta, yang   untuk itu?
            terus dikaji secara mendalam     terbesar di Indonesia. Artinya,
            bagaimana benefitnya bagi        orang dengan penghasilan UMR     Pajak memang menjadi salah satu
            pembangunan nasional.            dipastikan tidak akan terkena pajak   pertimbangan bagi investor, namun

            Apakah sudah ada rencana khusus   penghasilan. Ke depan, ketika   pajak bukannya satu-satunya
                                                                              instrumen untuk menggenjot daya
            untuk persoalan pajak ekonomi    upah semakin baik, kita tidak akan   saing.
            digital?                         ragu untuk meninjau ulang PTKP,
                                             bahkan menaikkan batas atasnya   Bagaimana memastikan agar
            Sebelumnya telah ada pengalaman   kembali. Adapun untuk PPh Pasal   penggunaan instrumen pajak tidak
            pajak ekonomi digital dengan     21 masih terus kami kaji untuk   memicu harmful tax competition?
            Google. Ke depan, kami akan      dapat menemukan kebijakan
            terus membangun analisis yang    yang paling sesuai utamanya      Seperti yang saya katakan bahwa
            mendalam mengenai sistem         dalam upaya menaikkan daya beli   insentif pajak bukanlah satu-
            perpajakan ekonomi digital ini agar   masyarakat.                 satunya cara untuk meningkatkan
            sesuai dengan ekosistem pelaku                                    daya saing dan daya tarik investasi.
            ekonomi digital. Namun demikian,                                  Bahwa itu menjadi salah satu
            jangan sampai kebijakan tersebut        Insentif                  pertimbangan investor memang
            mematikan inisiatif pelaku usaha                                  benar, tetapi banyak faktor lain
            pemula yang mendirikan usaha     pajak bukanlah                   yang juga jauh lebih penting seperti
            baru (start-up).                 satu-satunya                     kemudahan, ketersediaan tenaga
                                                                              kerja, kepastian hukum, dan
            Dalam dokumen visi-misi, Jokowi- cara untuk                       sebagainya.
            Ma’ruf ingin memperkuat reformasi   meningkatkan
            Penerimaan Negara Bukan Pajak                                     Bagaimanapun, kepastian dan
            (PNBP). Apakah ini artinya akan   daya saing                      kemudahan berusaha beserta
            mulai memperbesar porsi PNBP     dan daya tarik                   ketersediaan tenaga kerja juga
            dalam struktur penerimaan                                         menjadi hal yang dipertimbangkan
            negara?                          investasi.”                      investor. Hal ini diperlukan
                                                                              mengingat investor juga melihat
            PNBP merupakan bagian dari       Terkait PBB, saat ini sedang     kondisi regional dan peluang di
            upaya menjalankan amanat         dilakukan pembahasan secara terus  tempat yang lain. Oleh karena itu,
            konstitusi agar seluruh sumber   menerus karena instrumen tersebut   ada dua hal yang paling penting
            daya ditujukan untuk sebesar-    sudah di daerah. Poin penting dari   untuk dikerjakan dalam persoalan
            besarnya kemakmuran rakyat.      PBB sebetulnya adalah persoalan   daya saing.
            Selanjutnya, khusus untuk        terkait dengan kenaikan harga
            komoditas harus ada upaya        tanah yang salah satu sebabnya   Pertama, perizinan agar dibuat
            hilirisasi sehingga perekonomian   adalah PBB.  Jika PBB mendorong   lebih mudah yang hal ini telah
            memiliki nilai tambah yang besar.   kenaikan harga tanah, maka yang   dimulai dan dilaksanakan oleh
            Artinya, jangan dilihat sebatas dari   terjadi adalah spekulasi dan ini   Presiden Jokowi melalui kebijakan
            konteks penerimaan, tetapi dalam   tidak menggambarkan kondisi riil   Online Single Submission (OSS).
            konteks upaya membangun sistem   dari permintaan yang ada. Harga   Kedua, tenaga kerja harus lebih
            perekonomian yang lebih tangguh.   PBB harus mencerminkan kondisi   kompeten agar dapat bersaing
            Saat ini, tiga barang yang menjadi   riil, bukan bubble economy. Perlu   dengan tenaga kerja di negara lain.
            kontributor terbesar bagi eskpor   ada keseimbangan tarif PBB karena
            kita masih berbasis komoditas.   tanah juga memiliki fungsi sosial,










                                                                                                INSIDETAX       17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22