Page 13 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)
P. 13
Janji Pajak Capres
Kontribusi pajak dalam keuangan menciptakan keseimbangan menyatakan akan mencabut PPN
negara juga memberikan kepentingan. Ini bisa dilihat dari dan mendorong Malaysia untuk
pemahaman tentang proses menuju perdebatan soal reformasi pajak kembali mengandalkan pajak dari
fiscal state (negara-fiskal) yang pada pemilu presiden Brazil di sektor korporasi, pajak petroleum,
diajukan oleh Ormrod dan Bonney Oktober 2018 lalu antara Jair dan pajak penjualan.
(1999). Fiscal state tidak hanya Bolsonaro dan Fenando Haddad.
mengacu pada kondisi di mana Agenda pajak yang diusung Terakhir, kampanye soal pajak
sistem pajak menjadi bagian tidak keduanya pun sangat beragam, dalam pemilu juga terkait dengan
terpisahkan dari situasi ekonomi mulai dari posisi mengenai tarif rasionalitas kebijakan dan
PPh Orang Pribadi, pemberlakuan dukungan politik. Selama lima
atau diterjemahkan semata-mata territorial tax system, simplifikasi tahun terakhir, tarik-ulur mengenai
atas kekuasaan dalam mengambil pajak tidak langsung, pemberian kenaikan tarif pajak konsumsi di
hak privat warganya, tetapi juga vs. pembatasan insentif pajak, Jepang (serupa dengan PPN) kerap
menjadi sarana partisipasi publik skema penghasilan tidak kena pajak menjadi perdebatan. Di satu sisi
(Waris, 2013). (PTKP), dan sebagainya. Sebagai fenomena populasi yang menua
catatan, walau keduanya sepakat telah membuat turunnya basis PPh
Dengan kata lain, pertanyaan untuk mengatasi ketimpangan Orang Pribadi di Jepang sehingga
mengenai perlu atau tidaknya upaya melalui pengenaan pajak dividen pajak konsumsi diharapkan
membenahi sektor pajak sudah yang notabene menyasar para mengatasi defisit dan utang yang
tidak perlu diperdebatkan. pemilik modal, Bolsonaro -presiden menumpuk. Di sisi lain, kenaikan
terpilih- menambahkan berbagai tarif bisa berdampak bagi konsumsi
Lantas, sejauh mana platform agenda yang bertujuan untuk rumah tangga dan daya dukung
politik pajak perlu dipertimbangkan menjaga daya saing dan mendorong ekonomi. Pada pemilu perdana
seperti
perekonomian
Brazil
oleh kandidat calon presiden di pemotongan tarif PPh Badan. menteri di 2017, Shinzo Abe yang
didukung oleh 2/3 parlemen dan
Indonesia? Apa arah politik pajak turut mengagendakan kenaikan tarif
yang ideal bagi Indonesia untuk pajak konsumsi sebesar 10% di
lima tahun ke depan (2019-2024)? 2019, keluar sebagai pemenang.
Pemimpin Nasional dan Platform Dari keempat kasus tersebut,
Pajak terdapat beberapa hal penting bagi
siapapun yang ingin menggunakan
Platform pajak bisa menjadi daya isu pajak dalam agenda politiknya.
tarik dan menentukan jumlah Pertama, calon pemimpin nasional
perolehan dukungan, terlebih jika harus mampu menemukan relevansi
mempertimbangkan bahwa faktor antara kebutuhan masyarakat,
ideologi semakin kurang relevan situasi ekonomi, dan platform pajak
dalam masyarakat yang terdidik. untuk menjawab hal tersebut. Kedua,
Singkatnya, visi-misi serta program calon pemimpin nasional perlu
calon pemimpin nasional semakin membawa rasionalitas kebijakan di
menentukan (Persson dan Tabellini, tengah para pemilih yang cerdas
serta didukung oleh kekuatan
2000). Studi kasus terkini mengenai Selanjutnya, strategi ‘menjual’ politik. Ketiga, upaya memenangkan
platform pajak pada saat pemilu platform pajak dalam pemilu suara terbanyak dimungkinkan
menarik untuk dicermati. bisa dikaitkan dengan keluhan melalui menyeimbangkan berbagai
masyarakat akibat program kepentingan dan cenderung tidak
Kampanye mengenai sistem pajak petahana atau kelompok politik sekedar ‘merugikan’ kelompok
yang relevan dengan kebutuhan yang berkuasa. Sebagai contoh, tertentu. Terakhir, strategi
masyarakat kebanyakan dan pemilu di Malaysia 2018 yang positioning yang membedakan
dikemas dalam konteks nasionalisme dimenangkan oleh Mahathir. antara seorang kandidat dengan
bisa dilihat dari kasus pemilu PPN yang baru diterapkan oleh yang lainnya perlu untuk dilakukan.
Amerika Serikat di penghujung Najib (petahana) sejak April Dengan kata lain, bersifat ‘diam’ dan
2016. Jargon ‘make America great 2015 ‘dibingkai’ (framing) oleh tidak memberikan sinyal yang jelas
again’ yang diajukan Donald Trump kubu Mahathir sebagai penyebab kepada publik justru merugikan.
dan diterjemahkan dalam berbagai semakin tingginya biaya hidup
rakyat Malaysia. Padahal penerapan
usulan pemotongan pajak terbukti PPN justru dilakukan sebagai upaya Agenda Politik Pajak Indonesia
berhasil menarik suara. untuk mengatasi defisit anggaran
dan utang yang semakin meningkat Pada kasus pemilu presiden
Kampanye pajak dalam serta berkontribusi secara positif 2019, publik dihadapkan oleh
kepemimpinan nasional juga bagi penerimaan negara (sekitar dua calon pemimpin nasional:
erat kaitannya dengan upaya 23%). Mahathir kemudian justru Jokowi-Ma’ruf sebagai pasangan
calon (paslon) nomor 01 dan
INSIDETAX 13