Page 24 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)
P. 24

Outlook Pajak 2019

















                              Sumber: diolah dari berbagai publikasi yang diterbitkan berbagai lembaga tersebut.

            yang berada di bawah asumsi      hajatan pemilu. Akan tetapi, dalam   pembenahan untuk PPN, cukai,
            pertumbuhan dalam APBN 2019      konteks pajak pemilihan pemimpin   dan pajak atas kekayaan. Dari sisi
            yang sebesar 5,3%. Sebagai       nasional bisa jadi mengubah atau   PPN, wacana untuk revenue gap
            contoh, IMF menurunkan           setidaknya memperlambat peta     dilakukan melalui pencegahan
            proyeksi ekonomi Indonesia       jalan (roadmap) pembenahan di    faktur pajak palsu, mencegah
            yang sebelumnya di 5,3-5,5%      bidang pajak. Perubahan daya     kebocoran melalui dukungan
            menjadi 5,1% di 2018 dan         tawar dan peta kekuatan politik   teknologi, mengurangi jenis objek
            2019. Penurunan potensi          nasional bisa jadi membuat       PPN yang dikecualikan, hingga
            pertumbuhan nasional ini jelas   kompromi-kompromi baru.          meningkatkan tarif (misalkan
            perlu dipertimbangkan karena                                      di Afrika Selatan). Untuk cukai,
            akan membatasi berbagai usaha    Ini tentu tidak bisa dilepaskan   terdapat tren perluasan barang dan
            pemerintah dalam meningkatkan    dari platform pajak yang diusung   jasa kena cukai, misalkan cukai
            penerimaan di 2019. (Lihat       oleh kekuatan politik di luar    atas gula dan minuman berpemanis
            ilustrasi, Proyeksi Pertumbuhan   pemerintahan dalam rangka       (Inggris), hingga cukai ganja
            PDB Indonesia, 2019)             memberikan sinyal akan hadirnya   (Kanada).
                                             situasi ekonomi yang akan lebih
            Kedua, kepemimpinan nasional.    baik. Ide-ide terobosan yang lebih   Kedua, tren untuk menggairahkan
            Urusan pajak adalah urusan politik,   ‘populis’ bisa jadi memperluas   ekonomi melalui kebijakan di
            artinya desain, political-will, dan   spektrum dan opsi-opsi perbaikan   bidang PPh (OECD, 2018). Dari
            kemampuan untuk memungut         sistem pajak. Arah sistem pajak   sisi orang pribadi, terdapat revisi
            pajak banyak dipengaruhi oleh    di tahun-tahun selanjutnya bisa   pemotongan tarif bagi kelompok
            faktor-faktor politik. Dalam konteks   jadi merupakan titik temu dari   berpendapatan rendah-menengah
            ini, terdapat suatu kepercayaan   dua kutub yang sebelumnya       maupun berbagai tawaran rezim
            mengenai fenomena political      berseberangan.                   ekspatriat untuk menarik high-
            budget cycle. Di tahun politik,                                   skilled labor dari negara lain.
            umumnya terjadi defisit anggaran   Tren Perkembangan Pajak Global  Untuk PPh Badan, penurunan tarif
            yang meningkat karena adanya                                      dan pemberian berbagai insentif
            situasi belanja yang meningkat,   Outlook sektor pajak Indonesia   seperti tax holiday, super deduction
            tetapi dengan penerimaan pajak   juga tidak bisa dilepaskan dari apa   untuk kegiatan litbang maupun
            yang cenderung stagnan (Ebelke   yang menjadi tren perkembangan   vokasi juga banyak dilakukan.
            dan Ocer, 2013). Caranya bisa    pajak di berbagai belahan dunia.
            bermacam-macam, mulai dari       Setidaknya, terdapat empat tren   Ketiga, semakin banyak negara
            pos anggaran baru, tidak adanya   yang perlu untuk dipertimbangkan   yang membenahi ketentuan anti-
            terobosan di bidang penerimaan,   dan diwaspadai baik dalam konteks  penghindaran pajak. Proyek Base
            hingga subsidi melalui tax       kebijakan hingga pengelolaan risiko   Erosion and Profit Shifting (BEPS)
            expenditure.                     internal wajib pajak.            yang diinisiasi oleh OECD dan
                                                                              G20 telah mendorong berbagai
            Memang benar bahwa dalam tiga    Pertama, ketergantungan atas     diskusi dan kerjasama global untuk
            Pemilu terakhir (2004, 2009,     jenis penerimaan pajak di luar   mencegah kebocoran PPh Badan,
            dan 2014) umumnya tidak          pajak penghasilan yang akan      seperti melalui OECD Inclusive
            terjadi adanya shock, baik dalam   semakin besar. Keterbatasan    Framework maupun proyek Anti-Tax
            perekonomian maupun fiskal,      dalam memungut PPh -baik         Avoidance Directive (ATAD) di Uni
            secara khusus yang diakibatkan   akibat berbagai stimulus maupun   Eropa. Di masa mendatang, selain
            oleh siklus tersebut. Artinya,   tingginya angka penghindaran     terus membenahi implementasi
            disiplin fiskal tetap menjadi    pajak- telah mendorong           atas standard minimum dalam
            pegangan terlepas dari adanya    meningkatnya porsi dan           Proyek BEPS (dokumentasi transfer








       24     INSIDETAX
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29