Page 28 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)

Mobilisasi Penerimaan

triliun jadi Rp100,7 triliun pada International Monetary Fund anggaran Rp16 triliun (2016), lalu
APBN 2019, atau 114,71%. (IMF) juga memperkirakan situasi memangkas belanja kementerian
ekonomi global masih akan dihantui dan dana transfer Rp133 triliun
Target pajak di APBN 2019 perlambatan ekonomi terutama (2017), ditambah anggaran Polri
juga naik jadi Rp1.577,6 triliun. akibat perang dagang, peningkatan Rp18,4 triliun (2019).
Target tersebut mencerminkan fenomena proteksionisme, yang
pertumbuhan pajak 16,6% dari serta capital outflow dari negara- Namun, ruang fiskal masih
outlook realisasi APBN 2018. Selain negara berkembang. tetap sempit, bahkan utang juga
itu, pemerintah juga mematok tax bengkak. Dahulu saat Pemerintahan
ratio 12,11%. Dengan kenaikan itu, Karena itu, kinerja perpajakan SBY berakhir, utang pemerintah
tak heran bila postur APBN 2019 pada 2019 nanti justru berpotensi Rp2.601,72 triliun atau 24,74%
dinilai masih bernuansa political menghadapi tantangan serius, dari Produk Domestik Bruto (PDB).
budget cycle. terutama dari sisi penerimaan. Tapi per September 2018, jumlah
Tanpa antisipasi yang tepat, tahun utang sudah naik jadi Rp4.416,37
Padahal secara eksternal, Indonesia politik justru berisiko membuat triliun atau 30,47% dari PDB.
masih harus menghadapi tekanan kinerja perpajakan jadi melemah
kurs dan dorongan suku bunga dibandingkan dengan tahun-tahun Salah satu sebabnya memang proyek
sekaligus inflasi akibat kebijakan normal. infrastruktur yang terus digenjot.
Federal Reserves Amerika Serikat Berdasarkan Perpres No. 58/ 2017
yang menaikkan suku bunga, yang Kaplingisasi tentang Percepatan Pelaksanaan
bahkan diperkirakan Proyek Strategis Nasional, ada 245
hingga dua kali Harus diakui, kapasitas fiskal Proyek Strategis Nasional ditambah
dalam tah un pemerintah masih terbatas. Ruang 2 program, yaitu kelistrikan dan
2019. fiskal juga terbatas. Kapasitas pesawat terbang. Targetnya, semua
fiskal terbatas karena rendahnya proyek selesai 2019.
pendapatan negara. Ruang fiskal
juga terbatas karena besarnya Untuk itu, pemerintah dalam RPJMN
belanja pengeluaran rutin, misalnya 2015-2019 mengalokasikan
dana transfer daerah 30%, belanja Rp5.500 triliun dengan porsi 41%
pendidikan 20%, dan seterusnya. pemerintah, 22% BUMN, dan
36% swasta. Itu berarti, tiap tahun
Kementerian Keuangan memang pemerintah harus mengalokasikan
tak berdaya menghadapi Rp200-400 triliun. Wajarlah bila
‘kaplingisasi’ APBN tersebut, ruang fiskal menyempit. (Lihat
karena pengaplingan itu juga ilustrasi, Komposisi APBN 2019)
ditetapkan lewat undang-undang.
Hanya, menurut Menteri Keuangan Meski akhirnya program infrastruktur
Sri Mulyani Indrawati, fenomena itu juga tersendat, perlemahan mata
‘kaplingisasi’ ini menyebabkan uang rupiah dan tekanan defisit
ruang fiskal pemerintah jadi sempit. transaksi berjalan menyebabkan
tidak ada pilihan lain kecuali
Bagaimana mengatasi hal itu? menunda berbagai proyek tadi.
Mendobrak ‘kaplingisasi’ jelas tidak Keputusan itu diambil dalam Rapat
mungkin, karena itu berarti harus Terbatas Kabinet yang dipimpin
mengubah berbagai undang- Presiden Jokowi, Agustus 2018.
undang. Opsi yang tersedia
bagi pemerintah karenanya Dengan kondisi seperti itu, maka
memang cuma dua, pilihan yang lebih baik—kalau
meningkatkan kapasitas mampu—sebenarnya adalah
fiskal (penerimaan), atau memperbesar kapasitas fiskal,
mengurangi belanja untuk alias meningkatkan penerimaan.
pos-pos non-rutin. Cuma masalahnya, di situlah justru
salah satu persoalan besarnya.
Opsi kedua, mengurangi (Lihat ilustrasi, Realisasi vs. Target
belanja, sudah dilakukan. Penerimaan Pajak di Indonesia).
Bahkan sepekan setelah dilantik
sebagai Menteri Keuangan, Sri Kalau opsi memperbesar kapasitas
Mulyani langsung memangkas fiskal itu yang diambil, maka

28 INSIDETAX