Page 27 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)
P. 27
Mobilisasi Penerimaan
menumbuhkan perekonomian Hal ini karena, lagi-lagi, membebani waktu 2 bulan, bisakah kekurangan
daerah. Saat dana itu ditahan, warga dengan pungutan pajak tinggi Rp407,48 triliun itu dikejar?
pertumbuhan ekonomi daerah pun menjelang pemilu bukanlah langkah
stagnan, yang akhirnya berdampak cerdas secara politik. DJP memang tetap optimistis.
ke perekonomian nasional. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Pada tahun ini misalnya, pemerintah Humas DJP Hestu Yoga Saksama,
Mengapa ditahan? Tidak lain sudah menunda kenaikan harga memperkirakan shortfall pajak
karena timing. Beberapa daerah BBM, lalu menunda kenaikan cukai pada 2018 ini hanya Rp74 triliun.
yang menahan dana transfer daerah rokok. Padahal, kenaikan keduanya, Hal ini karena meski APBN 2018
terindikasi akan menggelar pilkada baik untuk harga BBM dan cukai menetapkan target Rp1.424 triliun,
(pemilihan kepala daerah). Karena rokok, sudah telanjur diumumkan. DJP secara riil hanya dikenai target
itu, kepala daerah bersangkutan Tentu saja, banyak yang menyambut 94,9% atau Rp1.350 triliun.
pun menahan pencairan dana gembira keputusan penundaan itu.
tersebut, dan menyesuaikan dengan Hal itu berarti, sisa target
jadwal pilkada. Namun, satu alasan jujur penerimaan yang masih harus
dikemukakan Wakil Presiden Jusuf dipenuhi DJP sebenarnya cuma
Pencairan dana baru akan digenjot Kalla ketika menjelaskan hal ini Rp333,48 triliun. Apakah shortfall
menjelang pemilihan. Dengan dalam pernyataan pers kepada 2018 sesuai seperti prediksi DJP
demikian, berbagai program itu awak media. “Hampir boleh dibilang memang masih harus dinanti. Tapi,
pun diharapkan bisa meningkatkan pemerintah tidak pernah menaikkan tantangan DJP sebenarnya bukan
elektabilitas kepala daerah selama sesuatu 6 bulan sebelum pemilu. cuma terkait penerimaan pada 2018
masa kampanye, terutama melalui Pemerintah siapa saja ya,” katanya, saja, melainkan juga untuk 2019.
program-program yang populis. 6 November 2018.
Bahkan, tantangan penerimaan
Pada 2018-2019 ini Indonesia bisa Meski di sisi lain keputusan untuk pada 2019 bisa dibilang lebih
dibilang memasuki tahun politik. ‘tidak menaikkan apa pun 6 bulan berat. Pokok masalahnya terkait
Selain pilkada serentak yang digelar sebelum pemilu’ ini bisa berdampak dengan postur APBN 2019 itu
pada Juni 2018, ada momen positif pada stabilitas politik, namun sendiri. Di APBN 2019, meski
pemilu serentak pada April 2019 dari sisi penerimaan pajak jelas defisit diturunkan, belanja kian
nanti. Karena itu, bisakah kita lepas akan terpukul. Paling tidak, ada digenjot. Anggaran subsidi naik
dari efek siklus anggaran politik, ekspektasi penerimaan yang sedikit drastis, Rp224,3 triliun atau naik
terutama dari dampak negatif terpangkas. 43,59% dari subsidi 2018 yang
kecenderungan tersebut? hanya Rp156,2 triliun.
Berdasarkan data Direktorat
Mimpi Buruk Jenderal Pajak, sampai Oktober Kenaikan itu terutama disebabkan
2018, penerimaan pajak baru kenaikan subsidi BBM dan elpiji
APABILA dilihat dari perspektif Rp1.016,52 triliun atau 71,39% (energi), pupuk, selisih bunga Kredit
penerimaan pajak, siklus anggaran dari target APBN 2018 yang Usaha Rakyat, dan subsidi bunga
politik bisa dibilang mimpi buruk. Rp1.424 triliun. Hal ini berarti kredit perumahan. Tiap pos naik
Pasalnya, meski belanja digenjot, masih ada kekurangan target 4%-100% lebih. Kenaikan paling
penerimaan cenderung stagnan. Rp407,48 triliun. Dengan sisa drastis subsidi energi, dari Rp46,9
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Sekretariat Kabinet)
INSIDETAX 27
