Page 25 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)

Outlook Pajak 2019

pricing, harmful tax practice, sistem pajak, berdampak positif peningkatan mutu pemeriksaan
pencegahan penyalahgunaan bagi investasi, serta menciptakan melalui perbaikan tata kelola
P3B, dan efektivitas mutual kepercayaan (loyalitas) bagi wajib pemeriksaan. Terakhir, strategi
agreement procedure/MAP), pajak yang telah berada di dalam pengawasan kepatuhan perpajakan
terdapat tren untuk mengadopsi sistem. Terdapat empat area yang yang mencakup implementasi AEoI
berbagai rencana aksi lainnya baik perlu dibenahi dalam rangka dan akses informasi keuangan,
yang secara murni mengacu pada menjamin kepastian tersebut: ekstensifikasi dan peningkatan
rekomendasi OECD/G20 maupun (i) membuat sistem administrasi pengawasan sebagai tindak
memodifikasinya sesuai kebutuhan pajak yang baik, menjamin lanjut pasca pengampunan pajak,
nasional. konsistensi di lapangan, dan penanganan UKM secara end-to-
mengakui hak-hak wajib pajak; (ii) end melalui pendekatan business
Keempat, terobosan dalam mendesain kebijakan pajak yang development services (BDS), joint
meningkatkan kepatuhan. Cara partisipatif dan predictable; (iii) program DJP-DJBC, pembenahan
yang dilakukan bisa bermacam- memiliki upaya pencegahan dan basis data perpajakan, serta
macam, mulai dari meningkatkan penyelesaian sengketa pajak yang penerapan pengawasan wajib pajak
keterlibatan (engagement) wajib efektif; serta (iv) selaras dengan berbasis risiko (compliance risk
pajak melalui teknologi dan konsensus global atau kerangka management/CRM).
digitalisasi, simplifikasi registrasi, kesepakatan internasional.
paradigma cooperative compliance, Mencermati berbagai tantangan
hingga secara aktif dan program kerja pemerintah
mengelola kelompok wajib di tahun 2019, DDTC Fiscal
pajak tertentu misalkan Research memperkirakan bahwa
high-net worth individuals realisasi penerimaan pajak di 2019
(HNWI) maupun sharing akan berada di kisaran antara
economy (OECD, 2017). Rp1.450,0trilun hingga Rp1.491,2
Kerjasama global di bidang triliun. Dengan kata lain, realisasi
pertukaran informasi juga penerimaan pajak hanya antara
akan diperluas baik dari sisi 91,9% hingga 94,5% dari target
partisipan maupun ruang sebesar Rp.1.577,6 triliun.
lingkup.
Pertumbuhan penerimaan pajak
Arah dan Proyeksi sebesar 10% hingga 16% secara
Penerimaan Pajak 2019 tidak langsung mengembalikan
ke pola pertumbuhan penerimaan
Dengan prospek ekonomi pajak yang ‘normal’ seperti era
yang lebih melambat, sebelum Presiden Joko Widodo.
kebijakan pajak Indonesia Dengan asumsi pertumbuhan
agaknya akan ‘mengekor’ PDB sebesar 5,3% dan tingkat
kepada langkah-langkah inflasi sebesar 3,5%, tax buoyancy
yang telah dilakukan di Sumber: diolah oleh DDTC Fiscal Research, 15 November 2018 diperkirakan di kisaran 1,4. (Lihat
banyak negara maju. ilustrasi,Proyeksi Penerimaan
Terdapat dugaan bahwa Pajak di 2019)
upaya mendorong ekonomi dan Untuk memastikan tercapainya
juga daya saing akan menjadi target serta menjamin Tentu saja ini sangat tergantung
agenda nasional yang tercermin berlangsungnya sistem pajak yang dari arah perkembangan politik ke
dari berlanjutnya berbagai insentif adil, pemerintah akan mengambil depan. Adanya berbagai relaksasi
pajak di 2019. tiga strategi di bidang pajak. yang berkaitan dengan hak-hak
2
Pertama, strategi penguatan wajib pajak dan mekanisme
Terlepas dari perdebatan mengenai pelayanan pajak yang mencakup administrasi tentunya harus
efektivitas dalam menarik investasi simplifikasi registrasi, perluasan tetap dipertahankan sembari
ataupun rasionalitas berbagai tempat pemberian pelayanan, memulai pembahasan revisi paket
stimulus tersebut, pemerintah perluasan cakupan e-filing, dan undang-undang perpajakan yang
tetap perlu menjaga adanya kemudahan restitusi pajak. Kedua, ditunggu oleh seluruh pemangku
kepastian dalam sistem pajak. strategi penegakan hukum yang kepentingan sektor pajak Indonesia.
Menurut Laporan IMF/OECD mencakup pelaksanaan penegakan
kepada G20 di 2017 dan 2018, hukum secara berkeadilan dan
kepastian pajak merupakan elemen
terpenting dalam menentukan 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2019; serta Konferensi Pers
APBN 2019, Kementerian Keuangan, 31 Oktober 2018.

INSIDETAX 25