Page 11 - InsideTax Edisi 37th (Tax Amnesty sebagai Awal Reformasi Pajak)

insideheadline

pada dasarnya membutuhkan suatu Gambar 1 – Jumlah Populasi hNWI di Indonesia 2009 - 2014
data yang relevan, terkini, dan andal
mengenai WP. Dengan tercatatnya 50
data harta atau kekayaan WP dalam 45 46.7
sistem administrasi perpajakan melalui
program tax amnesty, maka selanjutnya 40 40.5
sulit bagi WP untuk menghindar dari 35 37.6
pelaksanaan kewajiban perpajakan di Populasi HNWI (ribu) 32.2
masa yang akan datang. Informasi 30 29.8
31
mengenai harta WP tersebut juga 25
dapat digunakan sebagai basis cross 24
referencing 32 maupun kesesuaian 20
data (data matching) dalam rangka 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mendeteksi perilaku tax evasion Sumber: Capgemini dan RBC Wealth Management, “2015 Asia-Pacific Wealth Report,” Wealth Report Series (2015): 7-8
atau praktik pencucian uang yang
melibatkan tax fraud. 33
Adanya pencatatan yang baik kemudian menginvestasikannya ke Pengungkapan harta atau kekayaan
terhadap data WP akan menjawab dalam berbagai bentuk aset atau yang diikuti dengan repatriasi modal,
argumentasi yang mengatakan bahwa harta. Dalam hal ini, sebagian dari sebagaimana tercantum dalam draf
tax amnesty bisa menimbulkan harta yang dimiliki oleh WP dapat RUU tax amnesty, juga relevan dengan
kembalinya perilaku ketidakpatuhan menjadi suatu prediksi tentang kondisi perekonomian di Indonesia
pajak setelah kebijakan tersebut kondisi riil dari aktivitas ekonomi yang yang saat ini sedang melemah. Dengan
dijalankan. Hal itu memang dapat dilakukan. Penyesuaian antara nilai adanya repatriasi modal dari aset atau
saja terjadi dikarenakan program tax pajak yang telah dibayarkan selama ini harta yang selama ini diparkir di luar
amnesty yang dijalankan tidak mampu dengan jumlah kekayaan akan cukup negeri, tidak hanya akan berdampak
mendorong adanya upaya dokumentasi membantu proses pemeriksaan pajak. pada sektor perpajakan saja, tetapi
aktivitas yang selama ini tidak tercatat Selanjutnya, apabila terdapat gap juga bermanfaat untuk menggerakkan
ke dalam sistem administrasi pajak. 34 antara pembayaran pajak dan jumlah aktivitas ekonomi dalam negeri.
37
Oleh sebab itu, desain kebijakan tax harta dapat menjadi indikasi adanya Selain itu, kebijakan tax amnesty
amnesty sangat perlu memperhatikan penghasilan yang tidak tercatat atau yang berbasis pengungkapan harta
persyaratan mengenai pengungkapan tidak dilaporkan. sebaiknya tidak hanya ditujukan
harta atau kekayaan dari WP baik Kedua, dengan adanya fitur kepada WP yang tergolong HNWI dan
yang tersimpan di dalam maupun di pengungkapan harta dapat membantu memiliki aset besar di dalam maupun
luar negeri, tidak hanya terfokus pada persoalan WP di Indonesia yang selama di luar negeri, melainkan juga menyasar
besarnya partisipasi publik untuk ini banyak yang tidak melaporkan sektor-sektor yang selama ini sulit
mendaftarkan diri ke dalam sistem hartanya secara benar disebabkan untuk dipajaki (hard-to-tax sector) ,
38
administrasi perpajakan, ketepatan oleh berbagai faktor, baik secara seperti sektor underground economy,
pembayaran, serta kebenaran pelaporan sengaja maupun tidak. Besarnya sehingga kebijakan tax amnesty yang
penghasilan yang dilakukan. potensi dari tax amnesty yang berbasis ditawarkan akan mampu menyasar
Fitur tax amnesty yang mengacu pengungkapan harta ini didukung oleh harta atau aset WP pada semua
pada pengungkapan harta atau beberapa data, di antaranya adanya kelompok penghasilan. 39
kekayaan memang telah menjadi pertumbuhan populasi high net worth
tren di banyak negara. Terdapat individual (HNWI) yang signifikan di C. Urgensi Penerapan Tax amnesty di
alasan mengapa pengungkapan Indonesia pada tahun 2013-2014 Tahun 2016
tersebut menjadi penting bagi otoritas sebesar 15,4% (di atas rata-rata Desain kebijakan tax amnesty di
pajak. Pertama, WP akan cenderung negara Asia-Pasifik sebesar 8,5%), tahun 2016 yang menitikberatkan
mengakumulasi penghasilannya, dengan jumlah total kekayaan sebesar pada upaya pengungkapan harta dan
35
baik yang dilaporkan atau tidak, dan 157 miliar dolar AS di tahun 2014. repatriasi aset yang selama ini tidak
Selain itu, berdasarkan data dari Tax dilaporkan menjadi sangat krusial
Justice Network, Indonesia merupakan untuk segera dilakukan. Hal ini
31. Darussalam, “Mendongkrak Pajak dari Underground salah satu dari 10 besar negara dengan terutama bila dikaitkan dengan adanya
Economy,” Investor Daily, (21 Maret 2011). jumlah harta keuangan di negara tax
32. James Alm, “Administrative Options to Close the Tax 36
Gap: Insigights from Research,” Tax Notes (22 October, haven. 37. Darussalam, “Tax amnesty, Babak Baru Perpajakan
2007): 10.
Indonesia”, Investor Daily (16 November 2015).
33. OECD Centre for Tax Policy and Administration, 38. Lihat lebih lanjut di Latansa Izzata Dien Elam, “Tax
Report on Identity Fraud: Tax Evasion and Money 35. Capgemini dan RBC Wealth Management, “2015 amnesty bagi Hard-to-Tax Sector”, InsideTax edisi 37,
Laundering Vulnerabilities, (Paris: OECD, 2006), 9-10. Asia-Pacific Wealth Report,” Wealth Report Series (2016): 31.
34. Najeeb Memon, “Designing a Tax amnesty – One (2015): 7-8. 39. Darussalam, “Urgensi Pengampunan Pajak,” Bisnis
Size Does Not Fit All,” Asia-Pacific Tax Bulletin Vol. 21, 36. Tax Justice Network, The Price of Offshore Revisited Indonesia (29 Februari 2016).
No. 1 (2015). (Juli 2012), 6.

InsideTax | Edisi 37 | Maret 2016 11
Tax Amnesty
Tax Amnesty
Tax Amnesty