Page 12 - InsideTax Edisi 37th (Tax Amnesty sebagai Awal Reformasi Pajak)

insideheadline

Gambar 2 – Ilustrasi Pentingnya Tax amnesty di Tahun 2016

Minimalisasi tax disputes
dan penegakan hukum dapat
Tax Amnesty 2016 dilakukan secara efisien dan
efektif (Otoritas pajak memiliki
data dari WP dan pihak ketiga)
AEoI dan Law Enforcement
(2017-2018)
Berpotensi menimbulkan
ledakan tax disputes, yang
pada akhirnya menimbulkan
tanpa tax amnesty beban tinggi (high cost) bagi
WP dan otoritas pajak

Wajib Pajak

Sumber: diolah oleh penulis

kesepakatan AEOI oleh pemeritah alat transisi menuju babak baru sistem Secara luas, tax amnesty bertujuan
Indonesia dengan negara-negara lain. perpajakan, serta dapat memberikan meningkatkan basis data yang dapat
Di tambah dengan adanya sinyalemen ruang penyesuaian bagi WP sebelum dijadikan dasar oleh pemerintah untuk
bahwa ke depan upaya penegakan memasuki era perpajakan yang melakukan pemungutan pajak secara
hukum (law enforcement) di bidang mungkin saja berbeda secara drastis. 40 berkeadilan di masa mendatang.
pajak akan lebih kuat, ditandai dengan Dengan melihat ilustrasi pentingnya Fokus pelaksanaan tax amnesty adalah
rencana pemerintah untuk melakukan penerapan tax amnesty sebelum menjaring data harta kekayaan WP
transformasi Ditjen Pajak menjadi berlakunya era keterbukaan informasi yang selama ini belum masuk ke dalam
badan yang lebih otonom, serta upaya dan semakin kuatnya penegakan hukum, sistem perpajakan. Ruang lingkup WP
merevisi undang-undang perpajakan maka sudah sepatutnya kebijakan tax di sini tidak hanya terbatas pada WP
(UU KUP, UU PPh, UU PPN). amnesty dapat segera digulirkan. Hal ini tidak patuh atau penghindar pajak
Pengungkapan harta sebagai juga mempertimbangkan begitu besar saja, tetapi juga WP yang sudah
prasyarat tax amnesty juga turut urgensi tax amnesty bagi peningkatan patuh namun belum melaporkan harta
mempertimbangkan administrative kepatuhan serta penerimaan pajak kekayaan yang dimilikinya secara
cost pada saat tax amnesty telah yang menjadi tulang punggung benar. Lebih lanjut, pasca diperolehnya
dijalankan, di mana penegakan kesinambungan pembangunan basis data, pemerintah tentunya perlu
kepatuhan pajak akan lebih efisen Indonesia. melakukan penegakan hukum agar di
dengan adanya informasi atas kekayaan masa mendatang tidak ada lagi WP
WP sebagai alat verifikasi. Dengan Penutup yang menghindari pajak maupun WP
digulirkannya tax amnesty di tahun yang membayar pajak namun tidak
Kebijakan tax amnesty yang sampai sesuai dengan yang seharusnya.
2016, sebelum diberlakukannya AEOI saat ini belum terlaksana memunculkan
dan law enforcement di tahun 2017- berbagai opini maupun pandangan Dengan demikian, tax amnesty dapat
2018, dapat membantu minimalisasi publik. Sebagian orang dapat saja menjadi suatu jembatan menuju
terjadinya ledakan tax disputes beranggapan bahwa tax amnesty babak baru sistem perpajakan yang
berkeadilan. Pengenaan pajak akan
atau sengketa pajak dengan asumsi hanya dijadikan suatu instrumen didasarkan
kekayaan
atas
harta
sebagian besar aset WP telah diberikan untuk mencapai target penerimaan sebenarnya terhadap seluruh WP yang
pengampunan pajak. pajak di tahun ini, sehingga orientasi memang seharusnya menanggung
Sementara itu, jika pemerintah tidak pelaksanaan tax amnesty terkesan beban pajak, sehingga pada akhirnya
menggulirkan kebijakan tax amnesty, hanya untuk tujuan jangka pendek. beban pajak tidak hanya dipikul
maka dengan adanya AEOI dan law Selain itu, isu keadilan dalam tax oleh sebagan kecil WP yang selama
enforcement di tahun 2017-2018, amnesty juga masih menjadi persoalan ini patuh saja. Penerimaan pajak
dapat berpotensi terjadinya ledakan yang ikut mewarnai opini publik. Kedua hanya merupakan implikasi logis
dari pelaksanaan tax amnesty dan
sengketa pajak (tax dispute). Dengan hal inilah yang perlu diluruskan agar meningkatnya kepatuhan pajak. Oleh
tingginya tax dispute yang terjadi dapat tidak terjadi distorsi tujuan pelaksanaan karenanya, pemahaman tax amnesty
menimbulkan tingginya biaya (high tax amnesty. secara komprehensif inilah yang
cost) yang harus ditanggung, baik oleh perlu ditanamkan kepada segenap
WP maupun otoritas pajak. Oleh sebab masyarakat. IT
itu, tax amnesty pada dasarnya dapat 40. Darussalam, “Tax amnesty, Babak Baru Perpajakan
dijustifikasi ketika digunakan sebagai Indonesia”, Investor Daily (16 November 2015).

12 InsideTax | Edisi 37 | Maret 2016 Tax Amnesty
Tax Amnesty
Tax Amnesty