Page 26 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)

Outlook Penerimaan Pajak 2020

Tidak bisa dimungkiri bahwa salah untuk ekspansi usaha juga turut tembakau sekaligus mengatur tidak
satu faktor penyebab pencapaian terpengaruh. adanya kenaikan tarif cukai pada
2018 dipengaruhi oleh harga 2019.
komoditas. Sayangnya, faktor Melemahnya aktivitas produksi
yang sama pulalah yang turut dan distribusi menyebabkan Praktis selama semester I 2019
menentukan lesunya penerimaan pertumbuhan penerimaan pajak tidak terdapat ketentuan pajak
pajak di 2019. Turunnya harga dari industri pengolahan dan yang sifatnya terobosan maupun
komoditas telah membuat beberapa perdagangan besar ikut terdampak. menjamin penerimaan tahun
pos penerimaan, seperti PPh Pada Oktober, pertumbuhan (yoy) berjalan. Selain itu, adanya pemilu
migas serta kontribusi dari sektor kedua sektor tersebut hanya di membuat perilaku untuk menahan
pertambangan bertumbuh negatif angka -3,5% dan 2,5% saja dan melihat situasi ekonomi ke
(yoy). Sebagai ilustrasi, penerimaan Padahal, selama ini kedua sektor depan (wait and see). Ekonomi
pajak sektor pertambangan per tersebut–bersama dengan sektor juga menjadi kurang bergairah.
Oktober 2019, pertumbuhan (yoy) pertambangan–adalah primadona Tekanan ekonomi tersebut justru
terkontraksi hingga minus 22%. penerimaan pajak. membuat paradigma pajak sebagai
Bandingkan misalkan pertumbuhan Di sisi lain, konsumsi rumah salah satu instrumen relaksasi
tahun lalu yang bisa mencapai tangga–walau tetap kuat dan lebih dikedepankan. Ini tentu
67,5%. menjaga stabilitas pertumbuhan– hal yang bisa dibenarkan dalam
Belum cukup sampai di situ, juga relatif tidak menunjukkan rangka menstimulus daya dorong
perlambatan ekonomi global turut perubahan berarti. Akibatnya, PPN ekonomi. Alhasil, relaksasi yang
menekan kondisi penerimaan dalam negeri yang kontribusinya dilakukan sejak awal 2019 terus
pada 2019. Lantas, bagaimana cukup signifikan mengalami berlanjut hingga saat ini. Misalkan
kaitannya? penurunan. Sejak Januari hingga saja aturan mengenai super tax
September, PPN domestik memiliki deduction, fasilitas fiskal bagi
Ancaman resesi global–khususnya pertumbuhan negatif. kontraktor migas, dan sebagainya.
pertumbuhan ekonomi negatif
secara berulang di negara-negara Indikasi pengaruh tekanan Selain itu, melambatnya
yang size ekonominya terhadap ekonomi bisa ditelusuri sejak penerimaan juga kerap dikaitkan
ekonomi global cukup besar–bukan awal 2019. Walau memiliki pola dengan tingginya angka restitusi
isapan jempol. Permintaan global kontribusi bulanan yang relatif pajak terutama dari PPN. Restitusi
yang menurun telah membuat sama dengan pola 2014-2018– sendiri merupakan konsekuensi
negara yang berbasis ekspor yaitu sekitar 6,5% terhadap target logis dari penerapan sistem
‘kelimpungan’. Perang dagang APBN/APBN-P–tetapi tempo PPN dan menjadi bagian tidak
bukan lagi ancaman, namun mulai pertumbuhannya sangat lemah. terpisahkan dari hak wajib pajak.
menjadi kenyataan. Imbasnya, Sayangnya, ini tidak direspons Hal yang perlu digarisbawahi
global supply chain terganggu. secara cepat pada semester I adalah bahwa cash flow yang
2019. Faktor pemilu agaknya jadi membaik karena ‘kelancaran
Ini kemudian tercermin dari alasan. restitusi’ tidak berdampak
statistik ekspor-impor kita. Ditinjau banyak bagi perekonomian serta
dari neraca, defisit perdagangan Pemilu yang diadakan bulan memperluas basis pajak.
2019 tidak sedalam 2018. Prestasi April secara tidak langsung telah
ini bukan karena ekspor kita yang mengurangi ruang improvisasi Memang benar bahwa masih ada
berjaya melainkan impor yang pemerintah dalam pemungutan beberapa persoalan fundamental
menurun. Tidak mengherankan pajak. Upaya untuk menghindari dari sektor pajak di Indonesia–
jika pos-pos penerimaan dari Pajak kegaduhan dan menjamin seperti tingginya sektor informal,
Dalam Rangka Impor (PDRI) kita kondusivitas situasi politik kelembagaan, struktur penerimaan
loyo. Lihat saja pertumbuhan menjadi ‘tema besar’ agenda yang rentan goncangan, dan
negatif PPh Pasal 22 impor dan pemerintahan di triwulan pertama sebagainya–tetapi secara singkat
PPN impor. 2019. Indikasinya bisa dilihat dari kondisi penerimaan pajak 2019
dibatalkannya PMK 210/2018 diakibatkan oleh kondisi ekonomi
Gambaran ekonomi yang suram yang menghalangi kemampuan dan situasi politik.
juga berpengaruh bagi indeks pemerintah dalam mengumpulkan
kepercayaan dan ekspektasi informasi tentang profil wajib DDTC Fiscal Research
dari pelaku usaha. Sejak April, pajak yang beraktivitas pada memproyeksikan bahwa dalam
Purchasing Manager’s Index (PMI) ekosistem e-commerce. Jika ditilik situasi yang tergolong ‘normal’
bidang manufaktur di Indonesia ke belakang, upaya menghindari penerimaan pajak sesungguhnya
terus turun hingga terakhir di level ‘kegaduhan’ juga dapat ditelusuri dapat berkisar antara Rp1.361
terendah sejak 2016 (per Oktober dari terbitnya PP 23 Tahun 2018 hingga Rp1.398 triliun. Artinya,
2019). Artinya optimisme pelaku yang mengurangi tarif pajak jika distorsi yang diakibatkan oleh
sektor manufaktur tentang prospek UKM menjadi 0,5% serta PMK kedua faktor tadi tidak terlalu besar
ekonomi ke depan justru semakin 156/2018 yang membatalkan idealnya realisasi penerimaan pajak
rendah. Akibatnya, keputusan roadmap simplifikasi cukai hasil akan berada di kisaran 86,3%

26 INSIDETAX