Page 28 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)

Outlook Penerimaan Pajak 2020

Proyeksi Penerimaan Pajak 2020 Outlook 2020
(Rp triliun) BERDASARKAN APBN 2020 yang
mengangkat tema ‘APBN untuk
Akselerasi Daya Saing melalui
Inovasi dan Penguatan Sumber
Daya Manusia’, pendapatan negara
dipatok di angka Rp2.233,2 triliun.
Pendapatan terdiri atas penerimaan
pajak sebesar Rp1.642,6 triliun,
penerimaan kepabeanan dan
cukai sebesar Rp223,1 triliun,
penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) Rp367 triliun, dan hibah
sebesar Rp0,5 triliun. Belanja
pemerintah sendiri dianggarkan
sebesar Rp2.504 triliun dengan
komposisi belanja pemerintah
pusat sebesar Rp1.683,5 triliun
dan belanja daerah sebesar
Rp856,9 triliun. Defisit anggaran
ditargetkan sebesar Rp307,2
triliun atau sekitar 1,76% terhadap
Sumber: diolah oleh tim DDTC Fiscal Research
Produk Domestik Bruto.
instrumen omnibus law. Omnibus yang semakin transparan sepertinya APBN 2020 ini menjadi bagian
law ketentuan dan fasilitas pajak juga akan menjadi bagian tidak dari tahapan jangka menengah
untuk penguatan perekonomian terpisahkan dari hadirnya teknologi pertama menuju pencapaian
rencananya akan mulai dibahas di informasi tersebut. visi Indonesia Maju 2045 yaitu
parlemen sejak 2020 dan berisi negara berdaulat, maju, adil,
tentang berbagai relaksasi seperti Kelima, desain pajak bagi hadirnya dan makmur. Tema APBN 2020
penyesuaian sanksi, rasionalisasi sumber alternatif pertumbuhan diturunkan menjadi tiga strategi
pajak daerah, pembebasan pajak ekonomi. Bayang-bayang resesi yaitu 1) mobilisasi pendapatan
dividen, dan sebagainya. global akan mendorong kebutuhan
atas hadirnya sektor-sektor negara untuk menarik investasi
Secara politis, kehadiran baru yang bisa menjamin daya dan mendorong daya saing, 2)
omnibus law agaknya tidak tahan ekonomi nasional, seperti kebijakan belanja negara yang
perlu dipertanyakan kembali. pariwisata, keuangan syariah, berkualitas, serta 3) pembiayaan
Hal yang perlu diwaspadai justru dan sektor digital. Ketiganya yang kreatif dan mitigasi risiko.
mengenai dampaknya bagi perilaku juga tidak bisa dipisahkan dari Secara umum, APBN 2020 bisa
wajib pajak dan penerimaan peran Usaha Mikro, Kecil, dan dinyatakan lebih berorientasi pada
jangka pendek. Pemerintah Menengah (UMKM). Di satu sisi, upaya menjaga kestabilan di tengah
perlu mempersiapkan skenario ketiga sektor membutuhkan suatu ketidakpastian ekonomi. Lantas,
pendukung guna menjamin rezim pajak yang bisa menjamin bagaimana situasi pajak pada
bahwa omnibus law tersebut akan perkembangannya. Walau 2020?
berpengaruh secara signifikan demikian, kehadiran sektor-sektor Rezim relaksasi pajak agaknya
bagi ekonomi tanpa mengganggu tersebut akan menciptakan basis masih terus akan berlanjut.
penerimaan tahun berjalan. pajak baru sekaligus mengharuskan Fokus utamanya terletak pada
adanya strategi pemungutan pajak
Keempat, kehadiran teknologi yang efektif bagi UMKM. pembahasan dan pengesahan
informasi sebagai bagian dari omnibus law ketentuan dan
upaya meningkatkan kepatuhan Keenam, adanya tantangan lanskap fasilitas pajak untuk penguatan
wajib pajak. Selama 5 tahun pajak internasional yang berubah. perekonomian bersama DPR di
mendatang pemerintah akan Tantangan tersebut akan terlihat 2020. Dalam hal ini, omnibus
mengoptimalkan teknologi dari solusi mengenai pajak digital, law haruslah dipandang sebagai
informasi baik dalam rangka tantangan koordinasi pajak global, bagian dari pembenahan ekonomi
mengolah data dan informasi, serta resolusi sengketa pajak secara keseluruhan dalam rangka
pelayanan bagi wajib pajak, internasional. Seluruh hal-hal meningkatkan pertumbuhan.
pelaporan, pertukaran informasi, tersebut secara langsung maupun Artinya, upaya untuk membenahi
dan sebagainya. Tidak hanya itu, tidak langsung akan mengubah persoalan ekonomi sejatinya tidak
kehadiran teknologi informasi juga ketentuan domestik Indonesia. hanya dibebankan kepada sektor
akan turut mengubah proses bisnis pajak, tetapi juga pembenahan
dalam organisasi Ditjen Pajak infrastruktur, reformasi birokrasi,
sekaligus wajib pajak. Dunia pajak penciptaan lapangan pekerjaan,

28 INSIDETAX