Page 29 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)
P. 29

Outlook Penerimaan Pajak 2020


            kebijakan moneter, kestabilan    baru, Suryo Utomo. Perjuangan    ekonomi, serta strategi pajak yang
            politik, hukum, dan keamanan,    untuk menempatkan pajak dalam    akan dilakukan ke depan, DDTC
            sinkronisasi dengan iklim investasi   pusaran agenda pembangunan   Fiscal Research memprediksi
            daerah, dan sebagainya. Instrumen   nasional harus dimulai. Pendulum   bahwa penerimaan pajak di 2020
            pajak bukanlah satu-satunya obat   yang lebih banyak berpihak kepada   akan berkisar antara Rp1.431
            mujarab untuk persoalan ekonomi,   relaksasi harus diimbangi dengan   triliun hingga Rp1.462 triliun.
            tetapi harus dilakukan bersama-  upaya menjamin partisipasi       Atau dengan kata lain, realisasi
            sama dengan instrumen kebijakan   membayar pajak. (Darussalam,    penerimaan hanya berkisar antara
            lainnya. Asumsi bahwa adanya     2019).                           87,1% hingga 89,0% dari target.
            relaksasi akan mendorong ekonomi                                  Penerimaan pajak diperkirakan
            hanya akan berpengaruh secara    Dalam rangka mencapai target     hanya akan tumbuh antara 8,4%
            signifikan jika dibarengi dengan   penerimaan sebesar Rp1.642     hingga 10,9% dari realisasi 2019.
            kerja sama dan gotong royong dari   triliun tersebut terdapat beberapa
            sektor lainnya.                  strategi yang akan dilakukan.    Mempertimbangkan potensi risiko
                                             Berdasarkan APBN 2020,           fiskal dari tidak tercapainya target,
            Satu hal yang pasti, omnibus     strategi di bidang pajak terdiri   ada baiknya pemerintah merevisi
            law dan berbagai relaksasi pajak   atas 1) meningkatkan kepatuhan   target tersebut sehingga lebih
            akan menyebabkan terbatasnya     wajib pajak, 2) PPh dan PPN      realistis dan mencerminkan situasi
            pilihan-pilihan untuk meningkatkan   yang menjadi instrumen yang   ekonomi yang melambat. Dari sisi
            penerimaan pajak. Penundaan      mendukung iklim investasi dan    administrasi, risiko shortfall 2020
            revisi UU KUP, PPh, dan PPN      daya saing, 3) perbaikan kualitas   juga perlu diantisipasi terutama
            yang hakikatnya bisa menjadi     pelayanan, penyuluhan, dan       dengan strategi memperluas basis
            ‘senjata’ untuk mengurangi       pengawasan melalui penguatan     pajak. Menariknya, beberapa
            tax gap secara komprehensif      sistem IT dan administrasi       rencana yang sudah mulai
            menegaskan hal tersebut. Walau   perpajakan, serta 4) implementasi   didengungkan pada akhir 2019
            demikian, keterbatasan ruang     keterbukaan informasi perpajakan   seperti membentuk lebih banyak
            untuk meningkatkan penerimaan    (AEoI).                          KPP Madya, strategi ekstensifikasi
            justru diharapkan akan memantik                                   per wilayah, maupun penerapan
            improvisasi dan terobosan baru.   Lalu, seberapa optimis berbagai   compliance risk management
            Terobosan sebaiknya dimulai pada   strategi tersebut bisa efektif   secara strategis dan terukur
            2020 sebelum berlakunya omnibus   mencapai target penerimaan pajak   merupakan terobosan yang punya
            law pada 2021. Harapan besar     2020? Dengan mempertimbangkan    prospek baik. Semoga.
            terletak pada figur Dirjen Pajak   penerimaan pajak 2019 yang
                                             memiliki shortfall tinggi, situasi

                                                Postur APBN 2020













































                                                                                                INSIDETAX       29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34