Page 21 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)

Menanti Terobosan Dirjen Pajak

to make this institution much more besok jadi. Namun, yang kita ingin Artinya paket undang-undang
efficient dalam bekerja. dukung kan ayo invest. Kalau ada perpajakan tidak jadi diprioritaskan
investasi masuk, logikanya pasti dulu?
Bagaimana menyeimbangkan berkembang. Kalo invest kemudian
kepentingan memobilisasi enggak berkembang berarti ada Sepertinya begitu.
penerimaan dan meningkatkan yang salah.
daya saing? Namun, apakah dalam 5 tahun ke
Nah, masalah yield-nya kapan depan selesai juga?
Saya ambil jangkarnya di omnibus ya tergantung kondisi yang ada.
law yang didesain untuk mendorong Kemampuan bisnis mendapatkan Ya kan semuanya sudah masuk
peningkatan investasi. Contoh penghasilannya kapan. Kemudian, ke list. Kalau namanya undang-
paling sederhana, penurunan tarif kemampuan bisnis untuk bisa undang kan diskusinya dengan
pajak penghasilan (PPh) badan. menarik karyawan baru seperti parlemen. Nah, ini tergantung
Ini artinya sebagian pajak yang apa. Selanjutnya, determinasi dari pada seberapa kita bisa intensif
harusnya dengan tarif lama itu orang punya penghasilan adalah diskusi, masalah waktu, dan segala
dapat dikumpulkan untuk negara, konsumsi, sehingga bagaimana kita macem. Namun, kalau list-nya
dikembalikan untuk bisnis. Ini bisa mengambil pajak di sisi itu. sudah ada semua dalam program
bertujuan untuk menggerakkan Jadi, kalo dikuantifikasi ya macam- legislasi 5 tahun ke depan, kembali
ekonomi. macam. Namun, seberapa besar, lagi, mana yang menjadi prioritas,
saya belum hitung seluruhnya. itu yang didahulukan.
Dari situ, basis pajak baru muncul. Jika melihat langkah yang Anda
padat karya, tentu ada potensi “ Perubahan kerjakan, apakah ini ada kaitannya
Ini juga berlaku untuk penurunan
atau pembebasan tarif PPh
dengan hubungan wajib pajak dan
dividen. Apalagi, untuk industri
peningkatan jumlah orang yang itu enggak bisa DJP yang masih belum bagus?
Ya. Kita memang mencoba terus
bekerja di tempat baru sehingga
ada basis baru untuk PPh Pasal ditawar.” membangun kepercayaan. Trust
itu kan build-in in person. Orang
21. Ujungnya, ada konsumsi yang bisa percaya itu karena Anda
akan meningkat sehingga berimbas percaya. Bagaimana memulainya?
positif untuk PPN. Apakah artinya Anda melihat Dengan tadi, kita melakukan
omnibus law ini jadi penyeimbang aktivitas lebih berdasarkan data
Kemudian, bagaimana kita
mendorong orang supaya mau kedua kepentingan tersebut? yang valid, solid, dan governance-
patuh dengan mengurangi besaran Dalam konteks pajak, mungkin iya. nya kita jaga. Intinya kita ingin
sanksi. Sekarang, orang kalau Kan namanya investasi, seperti lebih meningkatkan kepatuhan
mau membetulkan SPT bisa kena yang disampaikan Pak Presiden, sukarela. ‘Eh, kita sudah punya
sanksi administrasi hingga 48%. bukan hanya masalah perpajakan. data loh, tolong betulin [SPT]’.
Kita relaksasikan karena kalau Maka dari itu muncul omnibus Bahasa sederhananya begitu. Kita
betulin SPT kan menambah pajak. law cipta lapangan kerja yang juga bergeraknya lebih ke sana.
Selain itu, ada pula relaksasi kredit sedang jalan. Secara spesifik saya Penegakan hukum pasti ada. Itu
pajak masukan untuk PPN. Kita enggak tahu persis isinya. Intinya, sudah sesuai dengan Undang-
coba relaksasi supaya orang mau, paling tidak, kalau itu kita jalankan Undang KUP [Ketentuan Umum
enggak kucing-kucingan lagi. secara paralel akan bagus untuk dan Tata Cara Perpajakan]. Sejauh
Selain itu, penambahan basis dari investasi. memenuhi, ya kita teruskan dengan
e-commerce. Kita bisa letakkan Dengan omnibus law perpajakan penegakan hukum. Namun, sebisa
marketplace sebagai pemungut ini, bagaimana nasib revisi paket mungkin kita coba gerakkan ke
PPN. Jadi, harapan yang ada undang-undang perpajakan lain? sana. Jadi ada edukasi dan inklusi
dengan omnibus law ini, ekonomi kesadaran pajak, minimal mulai
bisa bergerak tapi di sisi pajaknya Itu kita bicara program legislasi untuk anak-anak kita.
relatif terkompensasi. nasional. Ada yang priority dan Apakah bisa dikatakan teknologi
longlist. Jadi, tinggal kita bicara
Berkaca dari penurunan tarif PPh kebutuhan mana yang kita dan data itu mengubah pola
final UMKM, ada kenaikan wajib dahulukan in the context kita hubungan wajib pajak dan DJP?
pajak tapi penerimaan menurun. ingin menaikkan investasi ini. It’s a must. Mau tidak mau, yang
Apa ini yang akan terjadi dengan Pemerintah sudah memutuskan namanya teknologi dan data
omnibus law perpajakan? bahwa kita masuk tahun investasi. pasti akan menggerakkan cara
Supaya Indonesia maju, kita butuh kita bekerja. DJP harus responsif
Iya itu kan ada yang instan seperti
e-commerce. Namun, memang banyak investasi, prioritas pasti dengan perubahan lanskap. Kita
ada juga yang butuh waktu. akan didorong ke sana. Dengan berikan kemudahan bagi wajib
demikian, omnibus law jadi
Contohnya, orang membangun prioritas pada waktu dan situasi pajak. Pada saat bersamaan, kerja
usaha kan enggak serta-merta sekarang. kita lebih efisien. Perubahan itu
enggak bisa ditawar.

INSIDETAX 21