Page 20 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)
P. 20
Menanti Terobosan Dirjen Pajak
Apa yang menjadi pesan atau punya. Kita coba clear-kan datanya organisasi ini, tujuannya paling
amanah Presiden Jokowi untuk agar betul-betul solid, baru kita tidak 80% dari total penerimaan
Anda? deliver ke wajib pajak, minta pajak dengan baseline tahun ini
untuk melakukan pembetulan [jika bisa kita kelola dan awasi di KPP
Pesan Bapak Presiden kan yang ada yang tidak sinkron]. Kita juga Madya. Sekarang porsinya 60%.
namanya penerimaan negara gunakan data pihak ketiga.
harus dioptimalkan pada kondisi Nah, yang 20% ini kan berarti
perekonomian seperti saat ini Dalam 5 tahun ke depan, Anda yang di luar KPP Madya. Untuk
[lesu]. Ya mudah-mudahan [kondisi ingin punya legacy apa di DJP? porsi itu, kita akan berdayakan
perekonomian] tahun depan sudah Atau hanya akan meneruskan? KPP Pratama. KPP Pratama
bagus. Selain mengoptimalkan lebih mengarah pada model
penerimaan, kita juga perlu Tidak [hanya meneruskan]. Kalau kewilayahan. Apakah betul yang di
mendorong investasi. Itu skenario legacy pasti terkait dengan cara KPP Pratama itu kecil kontribusinya
gede-nya. Ultimate goal-nya Pak kita membuat model kerja DJP, ke penerimaan pajak? Belum tentu
Jokowi membawa Indonesia maju. terlebih kita bicara reform. Legacy- juga. Ada tempat-tempat tertentu
nya apa sih dari reform? Pertama, yang memang agak potensial. Nah,
Untuk maju, semuanya perlu nantinya, mudah-mudahan enggak kita enggak menyisir total, tapi
support dari yang namanya uang, mundur waktunya, kita punya pakai prioritas dengan informasi
butuh pajak. Nah, challenge kita basis informasi dari sistem core yang sudah ada. Sumber daya di
kan itu karena 70% APBN berasal tax. Kalau core tax ini sudah pada KPP Pratama ini kita gerakkan ke
dari pajak. Sekarang bagaimana tempatnya, ada requirement-nya. situ. Harapannya porsinya bisa
caranya? Optimalisasi penerimaan Artinya, database harus benar- bergerak naik, misalnya jadi 30%.
ini caranya dengan meningkatkan benar solid dan valid ketika masuk
kepatuhan sukarela. Itu dilakukan dalam core tax. Sejalan dengan itu, antara
melalui edukasi, layanan, hingga pengawasan dan pemeriksaan
pengawasan. Itu frame-nya. Kedua, proses bisnis mengarah nanti jalan bersama. Pengawasan
pada efisiensi. Pak Presiden Jokowi menjadi lebih komprehensif karena
Untuk edukasi, apa yang bilang organisasi itu harus efisien. analisis laporan keuangan dan
dilakukan? Makanya, pada 2020, kita sudah segala macam sudah jadi satu,
mulai menyusun skenario untuk serta spesifik. Data dan informasi
Memberikan edukasi itu membuat KPP Madya baru. Jadi, yang kita kelola itu bukan asal-
bertujuan agar semua pihak sekarang di satu Kanwil kan
memahami pajak sebagai bagian cuma satu KPP Madya. Kalau kita asalan atau tiba-tiba ada.
besar dari kebutuhan institusi simpulkan harus dibuat dua KPP Apa masalah utama di DJP
negara. Makanya muncul ‘Pajak Madya, saya akan buat dua KPP terkait dengan upaya memenuhi
Bertutur’ yang tujuannya untuk Madya di satu Kanwil itu. Jadi, penerimaan negara?
jangka menengah—panjang kami akan reshaping organisasi.
dan harus dilakukan secara Hal yang sangat fundamental untuk
berkelanjutan. Challenge yang Dengan demikian, irama kerja bisa diperbaiki itu berangkat dari
besar itu mengajarkan bagaimana DJP itu benar-benar solid dan reform. Misalnya, proses bisnis. Ini
mengajarkan dan menularkan terkoordinasi. Core tax itu most likely ke arah luar, bagaimana
budaya pajak itu generasi estimasinya pada 2023 mungkin memudahkan orang melaksanakan
selanjutnya. implementasi pertama. Pada 2024 kewajibannya. Kemudian,
baru full implemented. Itu legacy- basis data dan IT [information
Bagaimana dari sisi pelayanan? nya reform. Saya enggak perlu technology] untuk memudahkan
legacy-lah. Itu legacy-nya DJP yang kita bekerja. Logikanya, semakin
Selanjutnya, kita bicara mengalami transformasi sedemikian efisien kita bekerja, semakin
kemudahan pelayanan. Karena
memang dari beberapa research, rupa. Saya hanya orang yang ada di banyak pekerjaan yang bisa kita
memudahkan orang membayar dalam institusi itu. lakukan.
pajak itu, termasuk ease of doing Apa yang menjadi pertimbangan Data dan informasi terintegrasi
business, menjadi salah satu titik untuk menambah KPP Madya? sehingga kita bisa merumuskan
supaya cost of compliance-nya analisis yang lebih cepat. At least
tereduksi. Makanya kita lakukan KPP Madya itu relatively kita sudah memotong jumlah
elektronifikasi segala macam, pengawasannya lebih intensif waktu yang diperlukan untuk
seperti unifikasi SPT [surat karena wajib pajaknya tidak terlalu menyelesaikan satu pekerjaan.
pemberitahuan]. banyak. Kalau KPP Pratama itu Kemudian banyak pekerjaan lain
wajib pajaknya biasanya ada yang sifatnya administratif, kita bisa
Untuk pengawasan? puluhan atau ratusan ribu sehingga pangkas sehingga sumber dayanya
pengawasannya pasti enggak
Kita meningkatkan kepatuhan bisa kita letakkan di tempat
sukarela dengan segala macam bakal bisa untuk seluruh wajib lain, seperti untuk pengawasan
pajak. Dengan adanya reshaping
data dan informasi yang kami kewilayahan tadi. Kita bicara how
20 INSIDETAX
