Page 5 - Working Paper (Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan Antara Hak-Hak Wajib Pajak Dan Penggalian Potensi Pajak Studi Komparasi)

DDTC Working Paper 0514
5

10
sekunder (secondary legal rights). Salah satu Gambar 2 - Perbedaan Business Secrets dan Bank
Secrets
bentuk dari hak-hak legal utama yang tercantum
dan dijamin dalam konstitusi dan perjanjian-
Kerahasiaan
perjanjian internasional adalah hak-hak atas
privasi Wajib Pajak.
Dalam piagam hak-hak Wajib Pajak yang
dikeluarkan oleh OECD yang membahas mengenai Rahasia Usaha Kerahasiaan Bank
klausul-klausul “Right to Privacy” serta “Right to (Business Secrets) (Bank Secrets)
12
11
Con�identiality and Secrecy” disebutkan bahwa:
Right to Privacy
Otoritas pajak: Dapat digunakan
sebagai alat
Hanya mengajukan pertanyaan untuk
Memproteksi negara-negara
memeriksa apakah Wajib Pajak telah kerahasiaan wajib tertentu
memenuhi kewajiban perpajakannya; pajak atas rahasia (misalnya: negara-
Hanya mencari akses informasi yang relevan bisnis yang negara tax haven)
dimilikinya untuk melindungi
dengan pertanyaan yang diajukan oleh
keuntungan lokasi
otoritas pajak; yang dimilikinya
Memperlakukan setiap informasi Wajib
Pajak sebagai suatu hal yang bersifat rahasia.
Right to Con�identiality and Secrecy Menyebabkan Menyebabkan
fair economic harmful economic
Otoritas pajak:
competition competition
Tidak akan menggunakan atau
membocorkan informasi pribadi atau Sumber: R. Seer, Information Exchange in Tax Matters, International
Tax Law (Vienna: Vienna University of Economics and Business, 2012).
keuangan Wajib Pajak, kecuali dalam situasi
yang diperkenankan berdasarkan hukum;
menggunakan cara yang tepat dalam mencapai
Hanya mengizinkan petugas yang telah
14
tujuan kebijakannya. Prinsip proporsional juga
diberi kewenangan oleh hukum untuk
dapat diartikan sebagai suatu prinsip di mana
mengakses data privasi atau informasi
tindakan pemerintah dibatasi oleh peraturan
keuangan Wajib Pajak.
perundang-undangan dan tidak dapat mengambil
2.1. Prinsip Kerahasiaan tindakan apapun yang melebihi hal-hal yang telah
diatur dalam perundang-undangan.
Pada dasarnya, kerahasiaan dapat dibagi
Penggunaan prinsip proporsional tidak
menjadi dua bagian besar, yaitu: (i) rahasia usaha dirancang untuk mengganggu tujuan kebijakan
(business secrets); dan (ii) rahasia perbankan (bank
yang sudah ditetapkan, tetapi untuk memastikan
secrets). Untuk lebih jelas perbedaannya dapat
apakah cara yang digunakan untuk mencapai
dilihat dalam Gambar 2.
kebijakan tersebut adalah yang paling tepat
15
dilakukan. Prinsip ini memberikan perlindungan
Namun, yang menjadi fokus dalam penulisan
yang paling efektif bagi Wajib Pajak, apabila
ini adalah kerahasiaan yang digunakan untuk
terdapat otoritas pajak yang bertindak melampaui
mendeskrispsikan suatu kewajiban terkait
kewenangan yang dimilikinya.
informasi Wajib Pajak yang mencakup data privasi
13
dan usaha yang dilakukan Wajib Pajak, yaitu 2.3. Batasan Ruang Lingkup Pengumpulan
Informasi
mengenai kerahasiaan bank.
2.2. Prinsip Proporsional
Dengan mengacu pada hak-hak privasi Wajib
Pajak, maka harus ada batasan terhadap ruang
Berdasarkan prinsip proposional, negara harus
lingkup pengumpulan informasi yang menjadi
10 Bogumil Brzezinski, “Taxpayer’s Right: Some Theoretical Issues,” kewenangan otoritas pajak. Sistem pajak harus
dalam Protection of Taxpayer’s Right European, International and memuat ketentuan-ketentuan kerahasiaan yang
Domestic Tax Law Perspective, ed. Wtodzimierz Nykiel dan Matgorzata ketat untuk memastikan bahwa persyaratan
Sek (Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009), 22.
11 Matthijs Alink dan Victor van Kommer, Handbook on Tax privasi ini terpenuhi. Hak kerahasiaan informasi
Administration (The Netherlands: IBFD, 2011), 144-145. juga harus didukung oleh peraturan yang mengatur
12 Duncan Bentley, Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation secara tepat tentang bagaimana, kapan, dan di
(Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007), 399-400.
13 Tony Anamourlis dan Les Nethercott, “An Overview of Tax Information
Exchange Agreements and Bank Secrecy,” Bulletin for International 14 Op.cit., Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation, 247.
Taxation, (Desember 2009): 616. 15 Ibid., 248.