Page 31 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

C.3 Kontribusi Penerimaan

Berapakah kontribusi penerimaan dari implementasi PPh final di Indonesia? Sayangnya tidak
ada data resmi mengenai hal ini. Dokumen resmi Kementerian Keuangan pada umumnya
mengasosiasikan PPh final hanya sebatas atas PPh Pasal 4 ayat (2). Sebagai contoh, pada
92
dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dirilis setiap tahun, menyebutkan
penerimaan dari PPh final berdasarkan penerimaan atas objek-objek penghasilan yang ada
pada PPh Pasal 4 ayat (2) semata.
Kontribusi penerimaan PPh final di Indonesia dapat dikatakan cukup signifikan. Berdasarkan
data realisasi penerimaan pajak Indonesia selama 2014-2019, diketahui capaian penerimaan
PPh final di Indonesia mengalami fluktuasi. Penerimaan PPh final pada tahun 2014 mencapai
Rp122,05 triliun dan melonjak menjadi Rp179,46 triliun pada 2019. Perlu dicatat, bahwa data
realisasi penerimaan PPh ini hanya mencakup penerimaan dari jenis PPh final Pasal 4 ayat (2)
dan PPh Pasal 26, sehingga terdapat jenis PPh final lain yang belum tercakup seperti PPh final
Pasal 15, dan sebagainya.
93
Gambar 2 Realisasi Penerimaan PPh Final 2014-2019

200
179,5
180 166,1
161,9
160 153,8 150,0
140
122,1
120
Rp triliun 100

80
60

40
20
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: diolah DDTC Fiscal Research berdasarkan Laporan Kinerja DJP, 2014 hingga 2019.

Jika ditinjau dari proporsinya terhadap total penerimaan pajak, PPh final rata-rata
berkontribusi sekitar 13,45% dalam enam tahun terakhir. Pencapaian tertinggi terjadi pada
2015 dengan persentase sebesar 15,26%. Proporsi terendah terjadi pada tahun 2014, di mana
realisasi penerimaan PPh final terhadap total penerimaan pajak hanya mencapai 12,39%.

92 Sebagai contoh, dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tentang
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 terminologi “PPh final”
merujuk pada pengenaan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu (pajak UMKM).
93 Sebagai informasi, penerimaan dari PPh Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 19 tidak tersedia dalam
Laporan Kinerja DJP. Data penerimaan yang PPh Pasal 21 dan Pasal 22 sebenarnya tersedia dalam
Laporan Kinerja DJP, namun tidak dipisahkan berdasarkan final atau tidaknya.

26